Masihkah Pemerintah Memiliki Hati Nurani untuk Aspal Buton?

Jumat, 7 Juni 2024 14:01 WIB
Bagikan Artikel Ini
img-content0
img-content
Iklan
Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Pemerintah akan membuktikan diri kepada rakyat bahwa pemerintah masih memiliki hati nurani dengan menjadikan Pulau Buton sebagai daerah Otorita Pengembangan Industri Aspal Buton.

Berita viral yang telah mengganggu perasaan dan pikiran kita baru-baru ini adalah mengenai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono, yang telah mengundurkan diri. Bambang Susantono sebelumnya telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Otorita IKN pada Maret 2022.

Banyak isu yang telah berkembang di Media Sosial mengenai alasan mengapa pak Bambang harus mengundurkan diri. Antara lain karena tidak sanggup untuk segera menggusur warga lokal. Mengutip berita dari cnnindonesia.com, tanggal 4 Juni 2024, dengan judul: “ Pesan Bambang Sebelum Mundur dari OIKN: Berpihaklah Pada Masyarakat”. Bambang Susantono menyampaikan 5 pesan terakhir kepada jajarannya sebelum resmi mundur sebagai kepala Otorita IKN.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari ke 5 pesan tersebut yang paling menarik untuk kita simak dan renungkan adalah pesan kedua, sebagai berikut: Ia meminta OIKN terus berpihak kepada masyarakat Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. “Bepihaklah kepada masyarakat. Cintai masyarakat Sepaku sebagai warga yang hidupnya harus lebih baik dengan prinsip-prinsip universal, seperti perlindungan lingkungan hidup dan tata ruang”, pesan Bambang.

Ternyata batin Ketua Otorita IKN Bambang Susantono dan deputinya Dhony Rahajoe telah menolak untuk menggusur tanah masyarakat adat setempat di lingkungan IKN. Hati nurani Ketua Otorita IKN menolak untuk diadu domba dengan sesama warga negara oleh Oligarki.

Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa pengunduran diri pak Bambang Susantono ini? Yang dapat kita pelajari adalah bahwa pak Bambang Susantono dan pak Dhony Rahajoe masih memiliki hati nurani. Mungkin kita perlu mengintrospeksi diri juga. Apakah kita masih memiliki hati nurani? Khususnya para pemimpin negara Indonesia tercinta ini.

Apakah hati nurani itu? Hati nurani adalah suatu proses kognitif yang menghasilkan perasaan dan pengaitan secara rasional berdasarkan pandangan moral atau sistem nilai seseorang. Hati nurani berbeda dengan emosi atau pikiran yang muncul akibat persepsi indrawi atau refleks langsung, seperti misalnya tanggapan sistim saraf simpatis.

Mengingat Indonesia sudah 78 tahun merdeka. Dan sudah tujuh kali berganti presiden. Tetapi mirisnya, Indonesia masih belum mampu berswasembada aspal. Maka kita merasa perlu untuk mempertanyakan, apakah presiden-presiden Indonesia dan para pemimpin-pemimpin negara selama ini masih memiliki hati nurani untuk aspal Buton?

Ingat pesan pak Bambang: “Bepihaklah kepada masyarakat. Cintai masyarakat Sepaku sebagai warga yang hidupnya harus lebih baik dengan prinsip-prinsip universal”. Adapun makna dari prinsip universal adalah bahwa manusia di seluruh dunia mempunyai hak yang sama sebagai entitas manusia itu sendiri. Siapapun dan dimanapun tempatnya dan sampai kapanpun hak sebagai manusia harus dipenuhi oleh manusia lainnya.

Rakyat Buton sebagai entitas manusia itu sendiri mempunyai hak untuk hidup lebih makmur dan sejahtera melalui karunia Allah SWT yang berupa kekayaan aspal alam yang sangat melimpah. Menurut prinsip universal, siapapun dan dimanapun tempatnya dan sampai kapanpun hak sebagai manusia harus dipenuhi oleh manusia lainnya. Oleh karena itu, hak rakyat Buton untuk bisa hidup lebih makmur dan sejahtera harus dipenuhi oleh manusia lain. Antara lain oleh presiden dan para pemimpin negara.

Sekarang sudah jelas bahwa tanggung jawab seorang presiden itu sangat besar, karena wajib mematuhi prinsip-prinsip universal. Apakah seorang presiden mampu menyahterakan rakyat Buton melalui harta karun aspal Buton? Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi di negara Republik Indonesia ini. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, Ayat 3, seandainya presiden memiliki hati nurani, maka presiden pasti akan mampu menyejahterakan rakyat Buton melalui harta karun aspal Buton. Tetapi nyatanya........

Selama ini rakyat selalu berpikir bahwa mengapa aspal Buton tidak mendapat perhatian dari pemerintah adalah karena pemerintah tidak memiliki kemauan politik untuk mau memanfaatkan dan mengolah aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor. Ternyata sekarang baru tekuak, bahwa sejatinya, selain pemerintah tidak memiliki kemauan politik, ternyata pemerintah juga tidak memiliki hati nurani untuk mau menyejahterakan rakyat Buton. Padahal setiap orang memiliki hati nurani. Hati nurani memiliki kaitan yang sangat erat dengan moral dan sistem nilai-nilai.

Setelah kita bicara panjang lebar mengenai, apakah pemerintah memiliki hati nurani untuk aspal Buton? Maka pertanyaannya adalah siapakah orang yang memiliki hati nurani untuk aspal Buton? Jawabannya sangat mudah. Kalau pak Jokowi atau pak Prabowo masih memiliki hati nurani, maka mohon tugaskan dan tunjuk pak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Pengembangan Industri Aspal Buton. Pak Bambang Susantono adalah seorang profesional yang memiliki hati nurani. Beliau adalah sosok yang paling tepat untuk mewujudkan Indonesia mampu berswasembada aspal pada tahun 2045. Dimana Indonesia akan memperingati kejayaannya sebagai Indonesia Emas.

Setiap musibah, selalu ada hikmahnya. Mungkin musibah dengan pengunduran diri pak Bambang Susantono, akan menjadi hikmah, dimana pemerintah akan membuktikan diri kepada rakyat bahwa pemerintah masih memiliki hati nurani dengan menjadikan Pulau Buton sebagai daerah Otorita Pengembangan Industri Aspal Buton. Sebagai badan usaha Otorita, maka pengembangan industri aspal Buton akan dikelola secara profesional dengan menggunakan prinsip-prinsip universal dan hati nurani. Tidak ada tempat sedikitpun ruang untuk para oligarki bisa turut campur. Karena prioritas dan fokus utamanya adalah untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat Buton.

Dengan terbentuknya Badan Otorita Pengembangan Industri Aspal Buton di Pulau Buton, maka Otorita akan lebih mudah dan leluasa untuk mendapatkan Investor. Karena segala sesuatunya akan dikerjakan secara profesional dengan mengacu kepada standar internasional, antara lain akan membuat peraturan-peraturan dan Undang-undang, serta perlindungan lingkungan hidup dan tata ruang yang berpihak dan fokus kepada kesejahteraan rakyat. Dan bukan untuk kesejahteraan para penguasa, apa lagi untuk kesejahteraan para oligarki.

Bagikan Artikel Ini

Baca Juga











Artikel Terpopuler











Terpopuler di Peristiwa

img-content
img-content
img-content
img-content
Lihat semua