Serahkan Urusan Aspal Buton kepada Ahlinya

Senin, 10 Juni 2024 13:37 WIB
Bagikan Artikel Ini
img-content0
img-content
Iklan
Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Apabila peran dan tanggung jawab penting diserahkan kepada sosok yang tidak memiliki kompentesi dan keahian yang mumpuni dalam hal urusan memimpin, mengelola, dan mengurus kepentingan rakyat, maka kehancuran pun akan datang.

Berita viral baru-baru ini yang perlu kita ketahui bersama adalah mengenai Presiden Joko Widodo yang telah memberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK kepada ormas keagamaan. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25, Tahun 2024, pada 30 Mei 2024.

Mengutip berita dari nasional.tempo.co, tanggal 8 Juni 2024, dengan judul: “Hal yang dikuatirkan Jika Ormas Dapat Izin Kelola Tambang”, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengimbau organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk tidak terjun ke wilayah pertambangan. Ia khawatir ormas bisa terlibat pelanggaran hak azasi manusia (HAM).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemberian izin tambang kepada ormas sangat disayangkan. Selama ini praktik pertambangan tidak pernah berpihak kepada rakyat maupun lingkungan. LBH-YLBHI mencatat hampir semua wilayah pertambangan menimbulkan konflik seperti merusak lingkungan dan merampas ruang hidup masyarakat.

Apa yang ada di dalam pikiran kita, setelah kita mengetahui bahwa ada kebijakan pemerintah untuk memberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK kepada ormas keagamaan?. Pikiran yang pertama-tama muncul di dalam kepala kita adalah ada sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang berbunyi sebagai berikut: “Apabila amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat”. Orang itu (Arab Baduy) bertanya, “Bagaimana hilangnya amanat itu?” Nabi saw menjawab, “Apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat.”

Secara gamblang, makna hadits ini mempertegas pemahaman kita, bahwa apabila peran dan tanggung jawab penting diserahkan kepada sosok yang tidak memiliki kompentesi dan keahian yang mumpuni dalam hal urusan memimpin, mengelola, dan mengurus kepentingan rakyat, maka kehancuran pun akan datang.

Apakah pak Jokowi dan menteri-menteri pak Jokowi sudah tahu mengenai hadist ini? Kalau sudah tahu, maka mohon jangan dilanjutkan kebijakan ini, karena menyerahkan kekuasaan dan tanggung jawab kepada orang yang bukan ahlinya, maka kekuasaan itu akan disalah gunakan. Akibatnya kekuasaan itu bukannya akan membawa berkah, malah justru akan membawa musibah. Bukan saja musibah untuk dirinya sendiri, tetapi malapetaka untuk banyak orang.

Oleh karena itu, mari kita renungkan dalam-dalam hadist ini: “Apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat.” Apa makna dari hadist ini? Maknanya adalah agar segala urusan dapat berjalan dengan baik, maka urusan tersebut harus diberikan dan dipercayakan kepada ahlinya. Adapun kebijakan untuk memberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK sebaiknya diberikan kepada para ahli Pertambangan yang sudah terbukti benar-benar memiliki keahlian dan pengalaman yang mumpuni di bidang pertambangan selama bertahun-tahun.

Sekedar sumbang saran untuk pemerintah, seandainya pemerintah ingin memberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK kepada organisasi masyarakat, maka seyogyanya izin usaha ini diberikan kepada Universitas atau Perguruan Tinggi Teknik. Tetapi pemerintah tidak boleh langsung memberikan izin usaha tersebut, tetapi izin usaha ini harus melalui proses lelang untuk mendapatkan Universitas atau Peguruan Tinggi yang paling siap dan mampu untuk menangani, mengelola, dan mengembangkan izin usaha tersebut. Diharapkan keuntungan dari mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK ini adalah untuk kepentingan Universitas atau Perguruan Teknik dalam menjalankan tugas dan fungsi utamanya untuk mencerdaskan bangsa.

Dengan demikian, hadist yang berbunyi: “Apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat”, akan dapat diimplementasikan secara sempurna dalam kasus kebijakan pemerintah untuk memberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK. Pertanyaannya sekarang apakah Universitas atau Perguruan Tinggi Teknik mampu dan sanggup untuk memikul beban dan tanggung jawab besar ini? Untuk memastikan hal ini, sebaiknya pemerintah tidak perlu harus terburu-buru. Pemerintah harus membuat semacam uji coba atau Pilot Project usaha pertambangan skala kecil untuk membuktikan secara konkrit bahwa fatwa dari hadist ini adalah benar adanya.

Mungkin pemerintah perlu memikirkan untuk melakukan Pilot Project skala kecil untuk pertambangan aspal Buton. Mengapa harus pertambangan aspal Buton? Karena selama ini pemerintah telah gagal total dalam memanfaatkan dan mengolah aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor. Untuk membuktikan apakah ada Universitas atau Perguruan Tinggi Teknik yang akan mampu memanfaatkan dan mengolah aspal Buton secara profesional, maka kesempatan ini harus dapat digunakan sebaik-baiknya.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah ada Universitas atau Perguruan Tinggi Teknik yang memiliki badan hukum untuk mengelola pertambangan? Seperti yang sudah kita ketahui jumlah alumnus dari sebuah Universitas atau Perguruan Tinggi Teknik adalah sangat banyak sekali. Baik yang masih aktif bekerja, maupun yang sudah pensiun. Inilah sumber daya manusia yang selama ini tidak pernah diberdayakan secara optimal.

Para alumnus tersebut memiliki keterikatan batin yang sangat kuat dengan Universitas atau Perguruan Tinggi selama mereka kuliah. Dan juga diantara sesama para alumni. Ikatan batin inilah yang harus diberdayakan dan disinergikan agar memiliki daya yang dahyat untuk membangun bangsa dan negara. Diharapkan para alumni ini tidak mungkin akan melakukan korupsi atau tindakan yang tidak terpuji lainnya, karena mereka membawa nama besar almamaternya.

Pertanyaan yang timbul lainnya adalah masalah usaha pertambangan adalah masalah teknologi. Semakin tinggi teknologi yang akan digunakan, akan semakin efisien dan menguntungkan. Apakah sudah ada teknologi untuk ekstraksi aspal Buton yang handal, ekonomis, dan ramah lingkungan? Sejatinya teknologi ini sudah ada sejak lama. Tetapi oleh karena selama ini pemerintah tidak memiliki perhatian terhadap aspal Buton, maka belum banyak orang yang tahu mengenai kecanggihan Teknologi ini.

Apabila ada Universitas atau Perguruan Tinggi Teknik yang dapat berkolaborasi dengan perusahaan Teknologi canggih ini, maka diharapkan segala sesuatunya akan mampu berjalan dengan lancar dan mulus. Karena semua orang yang bekerja adalah orang-orang yang ahli di dalam bidangnya masing-masing. Dan mereka telah mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, dengan membawa kebanggaan nama besar almamaternya.

Teladan yang akan diberikan oleh para alumni dalam mengelola perusahaan tambang ini akan dijadikan sebagai panutan yang ideal bagi para mahasiswa dan mahasiswi penerusnya. Karena yang akan diwariskan tersebut adalah bukan saja hanya ilmu dan pengalaman, tetapi juga ahlak, etika, dan kepemimpinan.

Apabila Pilot Project untuk mengelola tambang aspal Buton ini sudah berhasil dengan baik, dan menguntungkan. Silahkan pemerintah untuk mempertimbangkan masukan ini, dengan melanjutkan program kebijakan memberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK kepada organisasi mayarakat, khususnya Universitas atau Perguruan Tinggi Teknik melalui proses lelang. Initinya, kalau pemerintah mau suatu pekerjaan berhasil dengan baik, maka serahkanlah urusan tersebut kepada ahlinya.

Bagikan Artikel Ini

Baca Juga











Artikel Terpopuler











Terpopuler di Peristiwa

img-content
img-content
img-content
Lihat semua