Pansel KPK 2024: Bukti Minimnya Pelibatan Perempuan di Sektor Publik

Senin, 10 Juni 2024 16:26 WIB
Bagikan Artikel Ini
img-content0
img-content
Iklan
img-content
Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Di tengah runtuhnya kepercayaan publik atas kinerja KPK, Presiden Jokowi tampaknya juga perlu lebih serius mengembalikan kepercayaan publik dengan memilih pansel yang berpedoman pada kesetaraan gender.

Baru-baru ini Presiden Jokowi telah resmi memilih nama-nama yang ditunjuk sebagai panitia seleksi (pansel) KPK. Di hadapan awak media, Pratikno selaku Mensesneg membacakan struktur penyelenggara pemilihan jabatan pimpinan dan Dewan Pengawas KPK.

Setidaknya ada sembilan nama dengan proporsi jabatan sebagai berikut; Dr Muhammad Yusuf Ateh, Ak dipilih sebagai ketua, Prof. Dr. Arif Satria, SP, MSi menjadi wakil, dan tujuh orang lainnya meliputi Dr. Ivan Yustiavandana, SH, LLM; Nawal Nely, SE, MBA; Prof. Ahmad Erani Yustika, SE, MSc, PhD; Dr. Y. Ambeg Paramarta, SH, MSi; Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH; Rezki Sri Wibowo, M.Sc; dan Rezki Sri Wibowo, M.Sc sebagai anggota panitia.

Apabila dilihat dari format pansel terpilih, Presiden Jokowi tampaknya betul-betul mengesampingkan aspek kesetaraan gender. Bayangkan saja, dari sembilan nama pansel yang disodorkan ke publik, hanya satu yang berjenis kelamin perempuan yaitu Nawal Nely, SE, MBA. Kondisi ini seakan mengonfirmasi tingginya ketimpangan gender di Indonesia. Padahal, saat gelaran G20 tahun 2021 pemerintah getol menyuarakan komitmennya mendukung kesetaraan gender. Sayangnya spirit itu seakan redup saat pemilihan Pansel KPK.

Di era modern ini, kontribusi perempuan dalam memberantas korupsi seharusnya bukan lagi dipandang sebatas “pendamping”. Selama ini narasi yang dibangun KPK dalam mengampanyekan peran perempuan dan korupsi tidak lebih dari sekedar sosok pendamping suami dan seorang ibu yang berperan dalam menanamkan nilai integritas di keluarga. Lebih dari itu, semestinya pengalaman perempuan menjadi tumpuan dalam melahirkan metodologi baru pemberantasan korupsi berbasis kesetaraan gender.

Pendekatan keseteraan gender dipakai guna memberikan pemahaman bahwa sebetulnya perempuan memiliki pengalaman sosial yang berbeda dengan laki-laki. Nur Rofiah di dalam buku “Nalar Kritis Muslimah” menyebutkan hanya perempuan yang memiliki pengalaman sosial khas mereka seperti subordinasi, marginalisasi, kekerasan, stigmatisasi, dan beban ganda. Selain itu, konstruksi sosial turut berkontribusi memaksa perempuan lebih banyak mengambil peran pada sektor domestik. Sedangkan sektor publik acap kali dikuasai oleh laki-laki.

Minimnya kesempatan di sektor publik mengakibatkan perempuan menjadi entitas yang paling rentan ketika berhadapan dengan kasus korupsi. Misalnya pada praktik pencucian uang, perempuan seringkali diperalat sebagai wadah dalam mengalirkan uang hasil korupsi. Para koruptor memanfaatkan relasi kuasa terhadap perempuan untuk memperlancar aksi kotornya. Alhasil banyak perempuan yang anggota keluarganya melakukan pencucian uang ikut terseret ke lubang jeruji dan dijerat menggunakan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang.

Di sisi lain, laki-laki memiliki keleluasaan akses dalam menguasai ruang publik. Deretan mantan nahkoda lembaga rasuah di Indonesia adalah bukti kontrik dominasi laki-laki di ruang publik. Sejak berdirinya KPK tahun 2003 sampai tahun 2023, ketua KPK yang terpilih selalu dari kaum adam. Bahkan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 justru hanya membuat catatan merah lembaga anti rasuah tersebut. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo, seorang politikus yang juga terduga kasus korupsi di Kementerian pertanian. Lalu sampai kapan situasi ini terus kita diamkan?

Miniminya keterlibatan perempuan di Pansel KPK sudah waktunya menjadi bahan evaluasi serius bagi Presiden Jokowi. Dikutip dari dataindonesia.id, berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF) dalam Global Gender Gap Report 2023, skor indeks kesetaraan gender Indonesia hanya 0,697 poin dan menempati peringkat 87 dari dari 146 negara. Mirisnya dari skor yang diperoleh, dimensi pemberdayaan perempuan di sektor politik hanya 0,181. Kondisi ini jika tidak ditangani secara sungguh-sungguh hanya akan memperburuk Indeks Kesetaraan Gender Indonesia dan memantapkan diri sebagai negara yang tidak ramah gender.

Oleh karena itu, penting bagi negara menunjukkan keberpihakannya terhadap perempuan dengan memfasilitasi seluas-luasnya akses ruang publik yang bisa dijangkau. Sehingga perempuan mampu menjadi pionir dalam menciptakan akuntabilitas di rumah tangga dan memaksimalkan peranannya memberantas korupsi di sektor publik, seperti pada posisi Pansel KPK.

Bagikan Artikel Ini
img-content
Rofi

Penulis Indonesiana

0 Pengikut

Baca Juga











Artikel Terpopuler