Jokowi Paksakan HUT RI Ke-79 di IKN, Bakal Buka Boroknya Sendiri

Rabu, 12 Juni 2024 08:15 WIB
Bagikan Artikel Ini
img-content0
img-content
Iklan
Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Jokowi disinyalir tidak percaya 100 persen pemerintah baru Prabowo-Gibran akan melanjutkan proyek pembangunan IKN. Maka ia akan melaksanakan pekerjaan IKN dengan membabi-buta dan melibatkan unsur pemaksaan.

Rupanya Jokowi akan memaksa semua pihak untuk menurut dan tunjuk pada perintah yang diintrusikan. Sikap kerasa kepala tersebut dianggap sebagian keputusan yang dapat tergesa-gesa dan telah memaksakan banyak pihak yang terilibat. Jokowi sangat kokoh pendirian untuk sekali lagi merayakan HUT RI di akhir masa jabatannya bulan Oktober 2024 nanti. 

Pertanyaan,  mengapa Jokowi sangat mengebu-ngebu harus merayakan HUT RI di IKN? Adakah urgensinya yang bisa dijelaskan secara rasional? 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Boros Anggaran

Di tengah keterbatasan anggaran negara, justru Jokowi buang anggaran hanya untuk memaksakan dan memuaskan ambisi pribadi. Penulis melihat hanya untuk merayakan HUT harus dilaksanakan di dua tempat IKN itu sudah ketahuan pemborosan nya.

Menurut informasi jika pelaksanaan upacara resmi kenegaraan bakal di bagi dua titik. Upacara peringatan HUT RI di IKN Nusantara dan Jakarta. Dengan dalih masa transisi kekuasaan Jokowi ke Prabowo, Presiden Joko Widodo upacara Agustusan dibagi dua lokasi.

 

Penulis sadar betul jika strategi Jokowi untuk merayakan HUT di IKN Untuk memberikan legitimasi politik dan keabsahan IKN Presiden Joko Widodo membidik target politik dengan mengundang semua mantan presiden termasuk juga Ketua Umum PDIP yang mantan Presiden RI Megawati Soekarno putri untuk mengikuti upacara HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Utara. Hal itu dikatakan Jokowi usai meninjau Posyandu Terintegrasi RW 02 RPTRA Taman Sawo Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (11/6/2024).

 

Penulis justru kesengajaan HUT RI dipaksa dirayakan di IKN justru akan menelanjangi dirinya dan bobroknya   proyek pengerjaan IKN. Akan banyak isu yang akan disorot menyangkut sumber dana IkN, peluang investasi, mundurnya Kepala Otoritas IKN dan progressnya pekerjaan serta isu sengketa lahan yang masih tersisa. 

 

Berkaitan Peraturan terkait sumber pendanaan pembangunan IKN telah termaktub dalam Undang-Undang No.3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara . Aturan tersebut menyatakan Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (uc/rdn). 

 

Anggaran IKN Pakai APBN

 

Dikutip dari berbagai sumber, rencana total Anggaran IKN sebesar Rp466 triliun dengan tiga indikasi pendanaan. Yaitu, berasal dari APBN (Rp90,4 triliun), Badan Usaha/Swasta (Rp123,2 triliun), dan KPBU (Rp252,5 triliun). Realisasi APBN untuk IKN dimulai pada tahun 2022 sebesar Rp5,5 triliun, tahun 2023 ini dianggarkan Rp29,3 triliun dan APBN tahun 2024 rencana alokasi sebesar Rp40,6 triliun. Sampai tahun akhir tahun 2024 nanti penggunaan APBN direncanakan Rp75,4 triliun. 

Berdasarkan rapat dengan DPR Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljon, merinci biaya pengerjaan proyek IKN diperuntukkan untuk: 

 

Pertama, anggaran Rp37,41 triliun ke IKN tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) sebanyak Rp1,57 triliun. Di antaranya, membangun pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Sanggai, lanjutan KIPP dengan progres 100%, dan pembangunan embung sebanyak 20 embung di KIPP dengan progres 96%.

 

Kedua anggaran tersebut digelontorkan untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan sebesar Rp17,56 triliun. Misalnya untuk pembangunan jalan tol IKN di ruas 5A yang progresnya sudah mencapai 85%.

 

Selain itu pembangunan jalan tol IKN ruas 3B yang progresnya mencapai 83%, duplikasi jembatan pulau Balang Bentang Pendek dengan progres 74%, jalan akses bandara dengan progres 18%, jalan sumbu kebangsaan sisi barat dengan progres 14%, sisi timur 10% serta jalan feeder distrik di kawasan IKN dengan progres 73%.

 

Ketiga, infrastruktur permukiman mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp11,42 triliun, yang digunakan untuk pembangunan IPA dengan progres 65%, jaringan pipa transmisi SPAM Sepaku Paket 2 dengan progres 95%, Gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara dengan progres 69%, dan Kantor Kementerian Koordinator dengan progres 64%. Semua ini kita harapkan bisa berfungsi pada Juli 2024 ini,

 

Keempat infrastruktur perumahan mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp6,86 triliun yang digunakan untuk membangun rumah tapak jabatan menteri dengan progres 91%, hunian Polri dan BIN dengan progres 58%, hunian Paspampres dengan progres 43%.

 

Menteri PUPR yang juga komite Tapera ini menargetkan pada Juli 2024 mendatang sebanyak 14 Rusun untuk para PNS akan rampung digunakan untuk mendukung pemindahan tahap pertama.

 

Negara Nanggung Lagi 

 

Sudah diprediksi jika IKN bakal menggilas banyak dana dan ujungnya negara yang suruh nombok kembali. Diketahui jjila Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) meminta tambahan anggaran 2025 sebesar Rp29,8 triliun.

 

Sebelumnya, pagu indikatif Otorita IKN tahun depan telah ditetapkan sebesar Rp505,5 miliar. Plt. Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, menerangkan bahwa pihaknya mengusulkan tambahan anggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang belum dialokasikan ke dalam pagu indikatif 2025. Usulan tersebut telah disampaikan ke Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

 

"Tadi kami usulkan Rp28,9 triliun, apakah nanti diterima atau tidak atau sebagian digeser kepada Kementerian lain itu nanti tentu bahan diskusi, ini kebutuhan riil," kata Antoni kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (10/6/2024). Usulan tambahan anggaran akan digunakan untuk pembiayaan seperti pengelolaan gedung-gedung yang diserahkan dari Kementerian PUPR ke OIKN, pembangunan infrastruktur lanjutan untuk program pembangunan IKN 2025, hingga penyediaan teknologi kota pintar. 

 

Nihil Investor

 

Rumornya investor IKN nihil alias belum ada satupun yang berinvestasi dalam pengerjaan IKN

 

Menurut Mantan Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk Nusantara pada debat cawapres Jumat (22/12/2023).

 

Kali ini pihak yang tidak bercaya jika IKN belum maksimal mendapatkan investor datang dari Parlemen. I DPR RI mempertanyakan kondisi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang hingga saat ini masih sepi investasinya. Padahal, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia seolah-olah sangat yakin bahwa IKN akan ramai investasi asing.

 

Pandangan ini disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI-P Harris Turino. Ia menyinggung tentang kondisi di mana belum ada satu pun investor asing yang masuk ke IKN.

 

Pandangan ini disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI-P Harris Turino. Ia menyinggung tentang kondisi di mana belum ada satu pun investor asing yang masuk ke IKN. 

 

"Beberapa raker sebelumnya, termasuk 2 raker terakhir, Pak Menteri dengan keyakinan penuh mengatakan bahwa akan banyak sekali investasi asing masuk ke IKN. tetapi faktanya sampai sekarang tidak ada satupun saya mendengar ada investasi asing yang sudah merealisasikan investasinya di IKN," kata Harris, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM di Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).

 

Namun, Badan Otorita IKN juga telah menyebutkan ada 270 investor yang menyatakan minat berinvestasi baik dari dalam maupun luar negeri. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Agung Wicaksono mengatakan, ada 10 perusahaan swasta yang melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama Menurutnya, jumlah itu masih bisa terus bertambah.

 

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengatakan berhasil meraih total realisasi komitmen investasi Rp41,4 triliun di Nusantara sepanjang 2023. 

Kepala OIKN Bambang Susantono menyebut nilai tersebut berasal dari tiga rangkaian peletakan batu pertama atau groundbreaking tahap 1 hingga tahap 3 pada tahun ini.

 

Kepala IKN Mundur

 

Di tengah isu Nihilnya investasi di IKN, berita yang tidak mengembirakan datang dari Bambang Susantono Alumni ITB ini mengundurkan diri dari jabatan Kepala Otorita IKN Nusantara. Ada sejumlah hal yang diketahui terkait pengunduran diri Bambang ini.

 

Seperti diketahui jika Bambang Susantono sebelumnya dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Otorita IKN pada Maret 2022. Pengumuman Bambang mundur dari Kepala Otorita IKN ini disampaikan oleh Mensesneg Pratikno di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/6/2024).

 

Sebagai pihak yang sangat antusias pembangunan IKN , Jokowi langsung buka suara mengenai mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono. Jokowi mengatakan Bambang mundur karena alasan pribadi.

 

"Ditanyakan ke Bapak Bambang dan Pak Dhony karena alasannya, alasan pribadi," ujar Jokowi di IKN, Kalimantan Timur, Rabu (5/6/2024).

 

Sementara Pratikno mengatakan alasan pengunduran diri Bambang tidak disampaikan secara detail dalam surat pengunduran diri. Dia mengatakan pembicaraan terkait pengunduran diri Bambang dan Dhony sudah lama.

 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengungkapkan, Bambang Susantono maupun Dhony Rahajoe sama-sama tidak menjelaskan alasan pengunduran diri mereka sebagai kepala dan wakil kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

 

Tidak mau isu mundurnya Bambang dari IKN yang akan digoreng, Jokowi mengambil langkah cepat dengan menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjadi Plt Kepala Otorita IKN. Jokowi juga menugaskan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN.

 

Kegagalan Kepala Otoritas IKN lama yakni menarik investasi. Ini menyangkut kepemimpinan. Hal ini diaminkan oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang lebih blak-blakan. Luhut menyebut ada masalah kepemimpinan di balik mundurnya pimpinan IKN. Namun ia membantah Bambang dan Dhony dipaksa mundur dari jabatan mereka. Jadi selama ini Jokowi gagal atau minim menarik investasi akibat dari kegagalan dalam rekrutmen SDM dan juga implementasinya. 

 

Kegagalan atau sedikitnya investasi di IKN akibat gagalnya keseluruhan proses penyediaan tanah untuk IKN. Investasi berkaitan dengan ketersediaan lahan dan juga kawasan yang sudah steril. Penulis belum melihat masalah Agraria di ILM belum tuntas. Jadi bisa saja Jokowi segera menunjuk Basuki dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Raja Juli Anthony, ditunjuk sebagai pimpinan baru OIKN menggantikan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe. Bambang dan Dhony mundur dari jabatan Kepala dan Wakil Kepala OIKN usai menjabat sekitar dua tahun.

 

Jokowi sebenarnya sudah tahu jika ada hubungan linier menyangkut status tanah. Jadi selama ini di IKN belum tuntas status tanahnya apakah dijual, disewa, atau KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha. 

Bagikan Artikel Ini
img-content
Heru Subagia

Penulis, Pengamat Politik dan Sosial

0 Pengikut

Baca Juga











Artikel Terpopuler











Terpopuler di Peristiwa

img-content
img-content
img-content
Lihat semua