Tegas Melawan Pungli

Rabu, 12 Juni 2024 08:19 WIB
Bagikan Artikel Ini
img-content0
img-content
Iklan
Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Reformasi birokrasi harus terus dilakukan untuk meminimalkan pungli. Proses administrasi dan pelayanan publik harus dibuat lebih transparan dan efisien.

Pungutan liar atau yang sering disingkat pungli, merupakan salah satu bentuk kejahatan yang kerap kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Praktik ini sudah sangat mengakar dan menjadi bagian dari budaya korupsi yang sulit diberantas. Ketika seseorang dipaksa untuk membayar sejumlah uang secara tidak resmi kepada oknum tertentu untuk mendapatkan layanan atau kemudahan, itulah yang disebut pungli.

Fenomena ini tidak hanya melibatkan sektor publik, seperti pelayanan administrasi pemerintah, tetapi juga sektor swasta dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Mengapa pungli sangat merugikan dan bagaimana kita seharusnya meresponsnya?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pertama-tama, pungli merugikan secara finansial dan moral. Setiap kali kita dipaksa membayar pungli, kita kehilangan uang yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Bayangkan berapa banyak uang yang bisa dihemat dan dialokasikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat jika pungli tidak ada. Secara moral, pungli menghancurkan integritas dan kepercayaan kita terhadap sistem. Ketika pejabat publik atau petugas yang seharusnya melayani masyarakat malah meminta uang secara ilegal, rasa percaya kita terhadap mereka dan institusi yang mereka wakili akan terkikis. Hal ini menciptakan siklus ketidakpercayaan yang sulit dipulihkan.

Selain itu, pungli memperburuk ketidakadilan sosial. Mereka yang memiliki sumber daya lebih akan lebih mudah "membayar" untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik atau lebih cepat, sementara mereka yang kurang mampu akan semakin tertinggal. Hal ini memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Orang miskin menjadi korban utama dari praktik ini, karena mereka sering kali tidak memiliki pilihan lain dan terpaksa membayar demi mendapatkan pelayanan dasar yang seharusnya menjadi hak mereka.

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah terganggunya efisiensi dan efektivitas layanan publik. Ketika pungli merajalela, proses administrasi dan pelayanan publik menjadi lambat dan berbelit-belit. Banyak pihak yang akhirnya terlibat dalam transaksi pungli, membuat sistem yang ada semakin rumit dan tidak transparan. Ini tidak hanya merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan, tetapi juga merugikan negara karena berkurangnya kepercayaan investor dan meningkatnya biaya administrasi.

Lebih dari itu, pungli juga berdampak buruk pada moralitas masyarakat secara keseluruhan. Ketika pungli dianggap sebagai sesuatu yang "biasa" atau "lumrah", maka nilai-nilai kejujuran dan integritas akan semakin pudar. Generasi muda yang seharusnya tumbuh dengan nilai-nilai positif malah menjadi terbiasa dengan praktik-praktik korupsi. Mereka melihat bahwa untuk mendapatkan sesuatu, seringkali lebih mudah dengan "jalan pintas" melalui pungli, ketimbang melalui usaha yang jujur dan kerja keras.

Namun karena perbuatan pungutan dan korupsi adalah perbuatan yang sama, maka pungutan liar dapat ditemukan secara tidak langsung dalam rumusan korupsi, khususnya dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang diturunkan dari Pasal 423 KUHP yang berbunyi “Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun” 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTKP), Pasal 12 Ayat 1 mengatur bahwa setiap pegawai negeri atau pihak swasta yang melakukan pungutan liar dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Selain itu, Pasal 13 UU PTKP menyatakan bahwa setiap orang yang memberikan, atau menjanjikan uang atau barang kepada pihak yang melakukan pungutan liar juga dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp250 juta.

Maka dari itu, penting bagi kita semua untuk mengambil sikap tegas dalam melawan pungli. Tidak hanya pemerintah yang harus bertindak, tetapi juga masyarakat luas. Pemerintah harus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pungli. Masyarakat juga perlu lebih berani untuk melaporkan kasus-kasus pungli yang mereka alami atau saksikan. Media juga memiliki peran penting dalam mengungkap praktik pungli dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan cara melawannya.

Selain itu, reformasi birokrasi harus terus dilakukan untuk meminimalkan peluang terjadinya pungli. Proses administrasi dan pelayanan publik harus dibuat lebih transparan dan efisien, sehingga tidak ada celah bagi oknum-oknum yang ingin memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. Teknologi juga bisa menjadi alat yang efektif untuk memantau dan mengurangi pungli, misalnya melalui sistem pembayaran digital dan aplikasi pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pada akhirnya, memberantas pungli membutuhkan kerjasama dan komitmen dari semua pihak. Hanya dengan upaya kolektif, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih adil, transparan, dan bebas dari korupsi. Mari kita bersama-sama melawan pungli demi masa depan yang lebih baik bagi kita semua.

 

Bagikan Artikel Ini
img-content
Syafitri Ramadhani

Penulis Indonesiana

0 Pengikut

img-content

Tegas Melawan Pungli

Rabu, 12 Juni 2024 08:19 WIB

Baca Juga











Artikel Terpopuler











Terpopuler di Peristiwa

img-content
img-content
img-content
img-content
Lihat semua