Transparasi Proses Pencalonan Hakim Konstitusi Dapatkah Ditingkatkan?

Kamis, 13 Juni 2024 07:29 WIB
Bagikan Artikel Ini
img-content0
img-content
Iklan
Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Dengan sederet kasus yang menimpa para pengadil, integritas dan kredibilitas hakim konstitusi dipertanyakan. Kita masih ingat, kan, nama-nama berikut: Akil Mochtar, Patrialis Akbar, Anwar Usman dan Aswanto.

Transparansi dalam Proses Pencalonan Hakim Konstitusi

Semaraknya pemilu mulai dari persiapan hingga penyelenggaraan dan penyelesaian sengketa tahun belakangan ini membawa kembali salah satu perhatian kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu wujud Kekuasaan Kehakiman di Indonesia menjadi lembaga yang penting dalam mengimbangi dan mengontrol kekuasaan dalam negara. MK dibentuk dengan tujuan awal mengimbangi dan mengontrol kekuasaan dalam negara, menjaga dan mengawal konstitusi, melindungi hak-hak konstitusional warga negara, mengawal demokrasi, serta menyelesaikan persoalan politik dan ketatanegaraan yang tengah dihadapi oleh negara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

 

Integritas dan Kredibilitas Mahkamah Konstitusi yang Menurun di Masyarakat

Dengan pentingnya peran dan tugas yang diemban, serta pengaruh dari pelaksanaan tugas tersebut oleh hakim konstitusi, integritas dan kredibilitas hakim konstitusi dipertanyakan saat beberapa hakim konstitusi terbukti terjerat kasus suap seperti pada kasus Akil Mochtar dan Patrialis Akbar, pelanggaran kode etik seperti pada Anwar Usman atau bahkan dilepaskan jabatannya oleh DPR seperti Aswanto.

Tujuan awal dibuatnya MK mengingatkan kembali bahwa tugas dari Hakim Konstitusi itu sangat penting dan berpengaruh kepada kehidupan masyarakat secara langsung. Dari sembilan hakim konstitusi yang diajukan oleh masing-masing Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden, sudah sepantasnya mereka melaksanakan tugasnya sebagai seorang negarawan. Sebagai seorang negarawan, hakim konstitusi sudah seharusnya memiliki integritas moral dan etika yang tinggi. Mereka harus mampu membuat keputusan yang adil dan tidak memihak, berdasarkan hukum dan fakta, bukan berdasarkan tekanan politik atau kepentingan pribadi. Sebagai seorang negarawan, hakim konstitusi harus memiliki visi dan misi yang jelas untuk negara mereka. Keputusan mereka sebagai hakim konstitusi memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat dan negara.

Dengan jelasnya peran dan tugas dari seorang hakim konstitusi, maka sepatutnya hanya mereka yang berkualitas untuk menjadi negarawanlah yang menjadi hakim konstitusi. Pencalonan hakim konstitusi ini dilakukan oleh masing-masing lembaga negara, yaitu diajukan tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR dan tiga orang dari Presiden. Ketiga lembaga negara tersebut diberikan kewenangan yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan diperkuat kembali dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Mereka yang diajukan oleh masing-masing lembaga negara tersebut kemudian ditetapkan oleh Presiden menjadi hakim konstitusi.

 

Kurangnya Transparansi dari Proses Pencalonan Hakim Konstitusi

Kewenangan masing-masing lembaga negara dalam mengajukan calon hakim konstitusi memang telah diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dan diperkuat dengan UU MK. Kewenangan ini diberikan dengan syarat bahwa pencalonan hakim konstitusi tersebut dilaksanakan secara transparan dan partisipatif (Pasal 19 UU MK), kemudian ditegaskan kembali agar tetap objektif dan akuntabel dalam pencalonan tersebut (Pasal 20 UU MK). Namun realitanya, masing-masing lembaga negara tidak pernah memberikan keterangan secara jelas kepada masyarakat atas penilaian dalam melakukan seleksi pencalonan hakim konstitusi. Pencalonan hakim konstitusi ini memiliki berbagai tantangan, khususnya karena memang tidak ada peraturan baku yang dapat diterapkan ketiga lembaga negara dalam pencalonan hakim konstitusi.

Dari yang diketahui oleh masyarakat secara umum, Presiden dalam melakukan pencalonan hakim konstitusi memberikan tugas tersebut kepada Panitia Seleksi (Pansel) dan Pansel kemudian akan memberikan nama-nama yang mereka pilih kepada Presiden untuk kemudian ditetapkan menjadi hakim konstitusi. DPR dalam pencalonan hakim konstitusi melakukan fit and proper test yang mana pelaksanaannya adalah melalui presentasi makalah hukum dan dapat disaksikan oleh umum. MA melakukan seleksi terbuka untuk calon hakim konstitusi melalui pembuatan makalah hukum dan wawancara dengan para penguji seleksi.

 

Peningkatan Transparansi Pencalonan Hakim Konstitusi

Ketiga lembaga negara dalam melaksanakan pencalonan hakim konstitusi kurang terlihat keseragamannya dalam melakukan penilaian seleksi calon hakim konstitusi, bila memang ada seleksi. Terlepas dari mereka yang mencalonkan diri untuk mengikuti seleksi, masyarakat juga tidak sepenuhnya mengetahui apakah mereka yang menguji para calon hakim konstitusi layak atau tidak untuk menguji para calon tersebut, utamanya dalam kriteria penilaian seleksi.

Penyerahan kewenangan pencalonan hakim konstitusi kepada tiga lembaga negara ini merupakan trifurkasi yang tidak bisa terlepas dari konstruksi norma dalam UU MK. Tidak adanya peraturan baku untuk diterapkan oleh tiga lembaga negara menyebabkan penafsiran norma yang bebas dan sesuai selera oleh masing-masing rezim lembaga negara yang berwenang dalam pencalonan hakim konstitusi. Akibat dari trifurkasi ini dapat diatasi dengan peningkatan upaya transparansi dalam proses seleksi.

Proses pencalonan hakim konstitusi dapat ditingkatkan transparansinya melalui masyarakat dengan beberapa cara, yaitu:

  1. Publikasi Kriteria Pencalonan. Transparansi proses seleksi ini dapat dimulai dari publikasi kriteria pencalonan dan dapat diakses untuk publik yang memastikan bahwa proses pencalonan adalah berdasarkan merit, bukan hubungan pribadi maupun politik.
  2. Pengawasan Publik. Proses pencalonan juga sepatutnya terbuka untuk pengawasan publik yang dapat dilakukan dengan pemantauan oleh organisasi masyarakat sipil atau transmisi langsung proses pencalonan.
  3. Partisipasi Masyarakat. Masyarakat juga sepantasnya diberikan wadah untuk menyalurkan suaranya mengenai para calon hakim yang akan ditetapkan menjadi hakim konstitusi.
  4. Transparansi Proses. Masyarakat, komunitas hukum, dan akademisi seharusnya terlibat dalam proses pencalonan, sebab hakim konstitusi pada dasarnya adalah negarawan yang memiliki peran penting dalam menentukan masa depan negara dan warga negaranya.

Bagikan Artikel Ini
img-content
Bening Angelica

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember

0 Pengikut

Baca Juga











Artikel Terpopuler











Terpopuler di Peristiwa

img-content
img-content
img-content
Lihat semua