Pejabat Hukum Berulah? Darurat Reformasi Hukum

Jumat, 14 Juni 2024 09:57 WIB
Bagikan Artikel Ini
img-content0
img-content
Iklan
Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Darurat reformasi hukum harus dituntaskan, para pejabat hukum yang berulah harus dibasmi.

Banyak kalangan masyarakat mengakui seruan reformasi hanyalah slogan yang dibuat tanpa rencana, sasaran, arah, serta tahapan yang menyebabkan masyarakat terjebak dalam kebingungan. Sempat heboh berita terjeratnya salah satu hakim agung dalam kasus suap pada 2022 yakni Agung Sudrajad Dimyati, sehingga Presiden Joko Widodo menegaskan perlunya dilakukan reformasi hukum. Tentu reformasi hukum adalah langkah penting untuk memperbaiki sistem hukum dan pemerintahan. Diperkuat dengan dasar hukum yang relevan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945): Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan tentang perlunya reformasi hukum untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat pusat dan daerah.
2. Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008: UU ini mencakup berbagai aspek kehidupan dan menjadi dasar untuk pembentukan dan perubahan undang-undang yang mendukung reformasi hukum.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 17 Tahun 2022: Peraturan ini mengatur tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Tujuannya adalah sebagai pedoman pelaksanaan penilaian indeks reformasi hukum pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, di sini yang menjadi topik hangat adalah antara ekspektasi dan realita dari yang disebut reformasi hukum itu. Dalam salah satu koran nasional tertulis kalau presiden menyatakan keharusan melakukan reformasi hukum sebagai sesuatu yang mendesak. Bahkan dalam tulisan berikutnya dikatakan agar reformasi hukum jangan (sekadar) basa-basi. Khalayak lalu menilai dan berspekulasi adanya nuansa politik di dalamnya. Namun, yang menjadi pertanyaan apa persisnya obyek reformasi dan bagaimana mesti menanganinya?

Masyarakat mengungkapkan kekecewaan karena petinggi atau penegak hukum yang disebut ”Yang Mulia” bertugas mengawal keadilan malah mencederai marwahnya dengan menerima suap. Semua tahu, tak hanya di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Mahkamah Konstitusi, tetapi juga di lembaga-lembaga peradilan lapis di bawahnya. Kekecewaan masyarakat bertambah apabila hal serupa merambah ke segenap aparat dan lembaga penegakan hukum, termasuk kejaksaan dan kepolisian. Sangat dimungkinkan bahwa itu dinamakan suatu penyakit.

Terekam dalam ingatan masyarakat bahwa korupsi sudah tidak asing lagi dan pelaku suap itu banyak. Lantas apa dan mana yang harus direformasi? UU dan peraturan pelaksanaannya?. Menyangkut peraturan perundang-undangan yang tertulis, sisi prosesnya yang amburadul dapat digambarkan secara sederhana seperti ini : pagi dibuat, sore dicabut, diperbaiki/diubah, atau diuji di mahkamah sesuai tingkatan jenis peraturan.

Presiden pernah berniat membentuk Badan Legislasi Nasional demi meningkatkan konsistensi dan efisiensi dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan harapan terintegrasinya fungsi-fungsi manajemen penyusunan peraturan di pemerintahan. Semua bermula dari tidak adanya politik perundang-undangan, yang menjadi penentuan program legislasi nasional (prolegnas). Belum lagi kealpaan untuk membangun dan mendidik kemampuan teknis tenaga perancang perundang-undangan di Indonesia ini. Jika dikaitkan soal perundang-undangan tadi dengan kekecewaan masyarakat dan refleksinya dalam anjuran tentang reformasi hukum pastilah jauh.

Lantas apa? Apakah tentang sikap dan perilaku manusia, khususnya aparat hukum dan mentalitas mereka? Atau soal rendahnya kesadaran sosial masyarakat kita, atau rendahnya pandangan mereka terhadap sikap taat pada aturan? Memang itu masalah dasar dan terbesar yang kita hadapi. Perlu ada spektrum pembangunan manusia yang luas dan kompleks. Sempat digelar slogan revolusi mental meski programnya tak kelihatan. 

Perlunya re-invent Indonesia

Kalau saja semua mau berpikir maju, terbuka, dan bersikap lugas, yang menjadi masalah terbesar adalah mentalitas kita. Ini berbicara mengenai kualitas kita sebagai SDM dan kadar disiplin sosial yang rendah. Selain itu, mengenai tipisnya empati kita terhadap kondisi kehidupan sosial kita dalam bermasyarakat dan berbangsa.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki dan membangunnya melalui mekanisme pendidikan, baik formal maupun nonformal, di samping lewat tuntunan para pemimpin/pejabat serta para tokoh sebagai panutan. Perlu diketahui bahwa proses membentuk mentalitas atau karakter manusia berlangsung secara evolutif. Dapat diibaratkan kita sedang membangun generasi baru yang lebih baik. Harus berani bertekad ”re-invent Indonesia”, yaitu mengembalikan atau mengulang kembali proses pembangunan Indonesia dengan cara yang lebih efektif dan efisien, serta memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang terjadi di masa lalu. Hampir mustahil apabila membangun mentalitas, jati diri, karakter, dan kepribadian ditempuh secara revolusi.

Perlu fondasi dan infrastruktur yang sebagaimana mestinya untuk membangun itu, bukan hanya sekedar debat dan pengaturan tentang pendidikan nasional yang nyatanya tak pernah ketahuan inti konsep ataupun ujungnya. Adanya pikiran politis dan populis, hanya bisa mengaduk emosi dan sentimen sosial. 

Namun, seperti kita simak sewaktu momen refleksi 20 tahun reformasi, banyak di antara kita sendiri pula yang kemudian mengakui bahwa yang disebut reformasi ternyata cuma slogan. Karena itu, lebih baik dihindari penggunaan istilah atau jargon yang, walau manjur untuk maksud politik, seperti halnya reformasi hukum ini, tidak mudah mencernanya. Lebih baik bicara dengan tandas, apa masalah kita dan bagaimana harus memperbaiki. Sederhananya kalau masalahnya terletak pada rendahnya cara pandang atau sikap hormat dan taat terhadap hukum, sebaiknya disepakati mengapa demikian.

Bilamana berkenaan tipis dan rendahnya disiplin sosial masyarakat, maka carilah akarnya. Jika masalahnya terletak pada kian suburnya sistem nilai dalam sikap hidup manusia Indonesia yang ingin cepat hidup enak dan mapan, lalu mewujudkannya dengan segala cara, semestinya ada juga obatnya. Memang tidak ada cara yang instant, begitu pula kalau berkembang kecenderungan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, politik ataupun penegakan aturan. 

Kualitas manusia dan pengawasan harus ditingkatkan

Berbicara mengenai kualitas manusia dan pengawasan. Kualitas dalam makna etika dan mentalitas kita dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Kualitas kita dalam menyelenggarakan kehidupan pemerintahan, politik, dan ketertiban serta ketenteraman, bahkan kemasyarakatan. Sebagai bangsa, kita bersama-sama pasti mampu merumuskan konsep dan langkah itu. Diawali dan dipusatkan pada sikap dan perilaku aparatur negara, baik di pemerintahan, penegakan hukum, maupun keamanan, coba ditilik dengan jujur apakah program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan terlaksana dengan baik dan benar. Sinisme sudah terlalu sering terdengar dalam masyarakat, mengenai bagaimana fungsi pengawasan, baik eksternal maupun internal, hingga tidak berjalan optimal.

Sejatinya perlu dilakukan pembekalan dan pemberian penyegaran dengan mengedepankan etika dan kehormatan profesi kepada mereka dalam hal ini pejabat hukum. Perlu ditingkatkan perhatian dan sikap pimpinan di tiap lembaga terhadap dijalankannya fungsi pengawasan secara benar dan obyektif, yang dimana selama ini dianggap titik lemah. Di lingkup internal, perlu disuarakan sikap pimpinan yang lebih mengedepankan capaian operasional. Dari eksternal, berkembang kebiasaan meluweskan pengawasan yang saling “menjaga” demi kebutuhan penilaian baik. Selain itu, faktor mandeknya fungsi tersebut karena demi citra lembaga dan jiwa solidaritas yang keliru. Oleh karena itu, reformasi hukum haruslah dibangun secara merata atas dasar tujuan bersama bukan hanya pihak-pihak berkepentingan saja.

Bagikan Artikel Ini
img-content
Gebby Yanuar

Penulis Indonesiana

0 Pengikut

Baca Juga











Artikel Terpopuler











Terpopuler di Peristiwa

img-content
img-content
img-content
Lihat semua