Jangan Sekali-kali Menganggap Sepele Masalah Aspal Impor dan Aspal Buton

Selasa, 9 Juli 2024 15:05 WIB
Bagikan Artikel Ini
img-content0
img-content
Iklan
Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Apakah kita masih menganggap, bahwa masalah aspal impor dan aspal Buton itu adalah masalah kecil? Adapun, pemborosan devisa negara sebesar Rp 20-25 triliun per tahun adalah sebagai saksinya.

Mungkin banyak orang yang ingin bertanya, apakah ada gunanya kita membahas dan mempermasalahkan isu: “ Mengapa Indonesia sudah 79 tahun merdeka, tetapi masih belum mampu berswasembada aspal?”. Adapun, gunanya kita mempermasalahkan isu, mengapa Indonesia masih belum mampu berswasembada aspal, meskipun Indonesia sudah 79 merdeka, adalah karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, Ayat 3, telah  menyebutkan dengan tegas, bahwa: ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  

Apa yang selama ini telah kita pahami mengenai masalah aspal impor dan aspal Buton, dan kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, Ayat 3? Masalah aspal Buton adalah masalah yang sangat istimewa. Aspal Buton sudah berusia 100 tahun, atau 1 abad. Tetapi mirisnya, aspal Buton masih belum mampu dimanfaatkan, dan diolah untuk menyejahterakan rakyat Indonesia, khususnya rakyat yang tinggal di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Adapun, pemerintah malah justru lebih suka memilih kebijakan untuk impor aspal, daripada mau untuk memanfaatkan dan mengolah aspal Buton, yang merupakan kearifan lokal. Sehingga isu ini adalah sangat penting untuk kita diangkat ke permukaan agar mendapatkan perhatian dari masyarakat luas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Seandainya sudah sejak lama Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, Ayat 3 diwujudkan untuk sumber daya alam aspal Buton, maka diyakini, bahwa sekarang ini rakyat Buton sudah hidup lebih makmur dan sejahtera. Apa argumentasinya dari pernyataan tersebut? Argumentasinya adalah bahwa Indonesia sudah mengimpor aspal sejak tahun 1980an. Hal ini berarti, Indonesia sudah mengimpor aspal selama kurang lebih 45 tahun. Apabila Indonesia sudah mampu berswasembada aspal sejak lama dengan memanfaatkan dan mengolah aspal Buton, maka pertumbuhan ekonomi di Pulau Buton sudah meningkat secara signifikan. Karena hal ini sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1045, Pasal 33, Ayat 3, dimana aspal Buton telah digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pada tahun 2022, pak Jokowi sudah pernah datang berkunjung ke Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Apa hasil dari kunjungan pak Jokowi ke Pulau Buton? Pak Jokowi telah memutuskan Indonesia akan stop impor aspal pada tahun 2024. Adapun, sekarang sudah tahun 2024. Tetapi mirisnya, tidak ada tanda-tanda sedikitpun dari upaya-upaya pemerintah untuk mau mewujudkan keputusan pak Jokowi tersebut. Apa makna dari peristiwa ini? Arti dari kejadian ini adalah, bahwa pak Jokowi telah menganggap bahwa menepati janjinya untuk stop impor aspal adalah tidak penting. Apakah hal ini berarti juga, bahwa pak Jokowi telah menganggap masalah aspal impor dan aspal Buton adalah tidak penting?.

Apakah betul masalah aspal impor dan aspal Buton adalah tidak penting? Kalau masalah aspal impor dan aspal Buton itu tidak penting, mengapa pak Harto telah datang berkunjung ke Pulau Buton pada tahun 1990?. Dan pak Jokowi telah datang berkunjung ke Pulau Buton pada tahun 2022?. Beliau-beliau  telah datang berkunjung ke Pulau Buton, karena masalah aspal impor dan aspal Buton adalah penting. Seandainya aspal Buton sudah mampu dimanfaatkan dan diolah untuk memenuhi kebutuhan aspal di dalam negeri, maka sudah tentu Indonesia akan lebih makmur dan sejahtera. Karena hal tersebut sejatinya sudah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, Ayat 3. Sejatinya, isu inilah yang sekarang sedang kita perjuangkan.

Apabila pak Jokowi telah menganggap bahwa masalah aspal impor dan aspal Buton adalah tidak penting, apakah pak Jokowi juga telah menganggap bahwa implementasi amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, Ayat 3, adalah tidak penting juga?. Dan apabila hal ini benar, maka apakah pak Jokowi juga telah menganggap bahwa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat itu adalah tidak penting? Lalu, apa yang penting bagi pak Jokowi?.

Di sisi lain, apabila pemerintah menganggap bahwa mengimpor aspal itu adalah lebih penting daripada memanfaatkan dan mengolah aspal Buton, apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, Ayat 3? Kalau memang tidak sesuai, mengapa impor aspal sudah dilaksanakan terus selama 45 tahun? Dan kelihatannya sampai saat inipun masih belum ada kemauan politik dari pemerintah untuk mau beralih ke aspal Buton. Apa lagi, pemerintah masih belum mau juga untuk berswasembada aspal. Mengapa masalah aspal impor dan aspal Buton yang sudah jelas-jelas sekali, dan  terang benerang berada di depan pelupuk mata kita, tetapi telah luput dari perhatian, dan tidak tampak di mata dan hati anggota-anggota DPR RI?

Coba kira sekarang berandai-andai, bagaimana apabila DPR RI berani mempermasalah aspal impor dan aspal Buton kepada pemerintah?. Apakah kira-kira jawaban dari pemerintah?. Mungkin DPR RI akan mengajukan beberapa pertanyaan, seperti; mengapa Indonesia sudah 79 tahun merdeka, tetapi Indonesia masih belum mampu berswasembada aspal?. Meskipun kita sekarang ini hanya sedang berandai-andai saja, tetapi kelihatannya kita sendiri akan menemui kesulitan, dan tidak bisa menemukan kata-kata yang paling tepat, mengenai kata-kata apa yang kira-kira akan diucapkan oleh pemerintah untuk menjawab pertanyaan DPR RI tersebut.

Mengapa? Karena apabila pemerintah sudah menjawab pertanyaan pertama dari DPR RI, maka pasti akan menyusul beberapa pertanyaan lain berikutnya, seperti; apakah mengimpor aspal selama 45 tahun kurang lama?. Mengapa pemerintah masih belum memiliki target khusus kapan akan mampu berswasembada aspal?. Apakah pemerintah sudah tahu bahwa harga aspal impor itu lebih mahal daripada harga aspal Buton ekstraksi? Mengapa pemerintah belum mampu mewujudkan hilirisasi aspal Buton?. Mengapa keputusan pak Jokowi stop impor aspal pada 2024 tidak mampu diwujudkannya?. Mengapa pemerintah tidak mau mengolah aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor?. Dll.

Kita tidak bisa membayangkan, betapa akan tegang dan mencekamnya suasana pada acara audensi antara pemerintah dengan DPR RI nanti, ketika sedang membahas masalah aspal impor dan aspal Buton. Kira-kira apa jawaban-jawaban dari pemerintah, apabila masalah-masalah di atas akan ditanyakan langsung oleh DPR RI. Apakah akan ada penjelasan yang panjang lebar, dan disertai dengan bukti-bukti dan data-data yang konkrit, yang akan dapat meyakinkan, dan dipahami oleh DPR RI? Atau, DPR RI malah hanya akan menggeleng-gelengkan kepalanya, sebagai tanda rasa kesal dan kekecewaan di hati, bahwa penjelasan dari pemerintah tersebut adalah tidak memuaskan sama sekali, sehingga tidak dapat diterima oleh akal sehat, dan dimengerti.

Masalah aspal impor dan aspal Buton adalah bukan masalah kecil, remeh temeh, dan sepele. Sehingga tidak perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, dan DPR RI. Karena apabila antara pemerintah dan DPR RI sudah bertemu muka di dalam forum acara audensi untuk membahas masalah aspal impor dan aspal Buton, maka akan banyak pejabat pemerintah yang akan saling berpandangan dengan tatapan mata kosong. Dan saling menyalahkan, dan bertanya-tanya di dalam hati: “Masalah kebijakan impor aspal ini adalah masalah kebijakan dari pemerintah yang lama. Maka yang seharusnya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari DPR RI adalah pemerintah yang lama. Adapun pemerintah yang sekarang ini hanya melanjutkan saja kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah lama”. Tetapi siapakah yang dimaksud dengan pemerintah lama dan pemerintah sekarang?

Siapapun yang harus paling bertanggung jawab, mengapa selama ini Indonesia tidak memiliki kemauan politik untuk mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton, biarkanlah DPR RI saja yang nanti akan mempertimbangkannya, dan mencari tahu. Adapun, kita sebagai rakyat jelata, hanya ingin melihat agar Indonesia mampu berswasembada aspal secepatnya. Mengapa? Karena pada saat ini harga aspal impor sudah dirasakan sangat mahal. Dan disamping itu, setiap tahunnya harga aspal impor juga akan naik terus. Apakah kita masih menganggap, bahwa masalah aspal impor dan aspal Buton itu adalah masalah kecil? Adapun, pemborosan devisa negara sebesar Rp 20-25 triliun per tahun adalah sebagai saksinya.

Bagikan Artikel Ini

Baca Juga











Artikel Terpopuler











Terpopuler di Peristiwa

img-content
img-content
Lihat semua