Bagaimana Nasib Aspal Buton di Era Pemerintahan Prabowo 5 Tahun ke Depan?

Apabila pak Prabowo sudah memiliki data-data dan informasi yang lengkap mengenai potensi aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor, secara tehnis, ekonomis, dan lingkungan hidup. Maka sekarang pak Prabowo sudah akan lebih percaya diri untuk dapat membuat sebuah keputusan Presiden yang bijak dan cerdas mengenai strategi pengelolaan aspal Buton.

Tanggal 20 Oktober 2024, pak Prabowo Subianto dan pak Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden RI terpilih. Dengan demikian era 2 periode pemerintahan pak Jokowi telah berakhir, dan akan digantikan dengan era pemerintahan pak Prabowo. Bagaimana dengan nasib aspal Buton di era pemerintahan pak Prabowo untuk 5 tahun ke depan? Apakah nasib aspal Buton akan berakhir sama seperti pada era pemerintahan pak Jokowi? Adapun nasib aspal Buton di era pemerintahan pak Jokowi adalah aspal Buton masih belum mampu mensubstitusi aspal impor.

Mungkin pak Prabowo harus banyak belajar dari pengalaman kegagalan pak Jokowi mengelola aspal Buton. Pada tahun 2015, pak Jokowi sudah pernah menginstruksikan kepada semua jajaran kementerian-kementerian terkait untuk mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton. Tetapi instruksi tersebut telah gagal dilaksanakan oleh para menteri pak Jokowi. Mengapa? Ini yang harus pak Prabowo caritahu. Mengapa para menteri pak Jokowi telah gagal melaksanakan instruksi pak Jokowi tersebut. Apakah sejatinya, karena mereka tidak mampu, atau memang tidak mau?.

Pada tahun 2022, ketika pak Jokowi datang berkunjung ke Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, pak Jokowi sudah pernah menanyakan, mengapa Indonesia mengimpor aspal, padahal deposit aspal alam di Pulau Buton sangat besar? Kemudian sebagai tindak lanjutnya, pak Jokowi telah memutuskan dengan tegas Indonesia akan stop impor aspal pada tahun 2024. Namun sampai tahun 2024 sekarang ini, Indonesia masih tetap terus mengimpor aspal. Mengapa? Hal ini yang harus pak Prabowo caritahu juga. Mengapa sampai saat ini Indonesia tetap terus mengimpor aspal?. Padahal keputusan pak Jokowi untuk Indonesia stop impor aspal pada tahun 2024 sudah menjadi berita viral di media massa.

Berdasarkan kronologi dari pengalaman pak Jokowi mengelola aspal Buton, ternyata pak Jokowi telah dua kali mengalami kegagalan untuk mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton. Oleh karena itu, pak Prabowo sekarang harus lebih berhati-hati dan mau belajar dengan mengambil hikmahnya dari pengalaman kegagalan pak Jokowi tersebut, agar pak Prabowo tidak akan mengulangi kegagalan pak Jokowi lagi.

Adapun, pelajaran paling berharga dan hikmah dari kegagalan pak Jokowi adalah karena pak Jokowi tidak mampu memahami dengan baik mengenai masalah aspal Buton. Buktinya ketika pak Jokowi datang berkunjung ke Pulau Buton pada tahun 2022, pak Jokowi pernah bertanya: “Mengapa Indonesia mengimpor aspal, padahal deposit aspal alam Buton sangat besar?”. Hal ini telah menunjukkan, bahwa bagaimana mungkin pak Jokowi akan mampu menyelesaikan masalah aspal Buton, sedangkan pak Jokowi sendiri tidak mampu memahami dengan baik mengenai apa sejatinya masalah aspal Buton?.

Untuk pak Prabowo ketahui, bahwa aspal Buton pertama kali ditemukan pada 1 abad yang lalu. Sekarang Indonesia sudah 79 tahun merdeka. Mirisnya, Indonesia masih belum mampu berswasembada aspal. Indonesia sudah mengimpor aspal selama 45 tahun. Dan pada saat ini, Indonesia mengimpor aspal sebesar 1,5-2 juta ton per tahun. Atau senilai Rp 20-25 triliun per tahun. Akibatnya, Indonesia telah dinobatkan sebagai salah satu negara importir aspal terbesar di dunia. Padahal deposit aspal alam Buton adalah yang terbesar di dunia. Dan disamping itu, berdasarkan penelitian para ahli, kualitas aspal Buton lebih baik daripada aspal impor. Dan harganya pun bisa lebih murah.

Setelah pak Prabowo memahami dengan baik latar belakang mengenai masalah aspal Buton ini, maka langkah-langkah strategis apa yang harus pak Prabowo laksanakan? Mungkin sebagai masukan bagi pak Prabowo, sebaiknya sebelum pak Prabowo membuat sebuah keputusan penting mengenai aspal Buton, pak Prabowo sebaiknya membentuk sebuah Tim Ahli Aspal Buton untuk mengkaji dan mengevaluasi potensi besar dari aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor, dan juga minyak mentah sebagai bahan baku kilang-kilang minyak.

Tim Ahli Aspal Buton ini harus bisa memberikan informasi lengkap dan rekomendasi kepada pak Prabowo, apakah untuk mengembangkan industri aspal Buton tersebut, sebaiknya Indonesia mengimplementasikan program hilirisasi aspal Buton, atau program Indonesia berswasembada aspal?. Hal ini sangat penting untuk pak Prabowo pertimbangkan baik-baik. Karena potensi aspal Buton adalah sangat besar sekali untuk mensubstitusi aspal impor. Sehingga dengan demikian, Indonesia pasti akan mampu untuk berswasembada aspal. Dan Indonesia berswasembada aspal artinya adalah Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, dengan berani berjuang mengusir penjajahan aspal impor dari bumi ibu pertiwi.

Tim Ahli Aspal Buton diharapkan akan dapat membuat sebuah Peta Jalan untuk mewujudkan Indonesia berswasembada aspal. Apa langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan oleh masing-masing kementerian terkait untuk mewujudkan Indonesia berswasembada aspal?. Adapun, Proyek Indonesia berswasembada aspal ini harus masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) agar mendapat perhatian besar dan prioritas utama dalam pelaksanaannya.

Setelah pak Prabowo menerima masukan dan rekomendasi dari Tim Ahli Aspal Buton, pak Prabowo harus berani bertanya kepada Tim Ahli Aspal Buton, mengapa di era pemerintahan pak Jokowi, pak Jokowi tidak mampu mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton?. Dan mengapa Tim Ahli Aspal Buton sekarang bisa mengatakan bahwa Indonesia mampu berswasembada aspal?. Bagaimana ceritanya ini? Pak Prabowo perlu menantang tim ahli aspal Buton dengan pertanyaan cerdas ini, agar misteri mengapa Indonesia sudah 79 tahun merdeka, tetapi belum mampu berswasembada aspal, akan terkuak.

Mungkin salah satu kegagalan dari pak Jokowi dalam mengelola aspal Buton adalah pak Jokowi tidak mampu meyakinkan kepada para pengusaha dan Investor, bahwa industri aspal Buton adalah bisnis yang sangat menguntungkan, dimana akan ada potensi untuk mensubstitusi sebesar 5 juta ton per tahun aspal impor dengan aspal Buton. Sekarang pak Prabowo dapat menginstruksikan kepada Tim Ahli Aspal Buton untuk menghitung berapa besar keuntungan dari para pengusaha dan Investor, apabila mereka bersedia mensubstitusi 5 juta ton aspal impor per tahun dengan aspal Buton. Kemudian, berdasarkan hasil studi dan perhitungan dari Tim ahli aspal Buton diminta untuk membuat sebuah rekomendasi, apakah sebaiknya aspal Buton ini harus dikelola oleh sebuah perusahaan BUMN, atau diserahkan kepada perusahaan-perusahaan swasta.

Apabila pak Prabowo sudah memiliki data-data dan informasi yang lengkap mengenai potensi aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor, secara tehnis, ekonomis, dan lingkungan hidup. Dan juga dari sudut pandang peraturan-peraturan dan perundang-undangan. Ditambah dengan informasi mengenai isu adanya misteri di balik mengapa Indonesia sudah 45 tahun mengimpor aspal. Maka sekarang pak Prabowo sudah akan lebih percaya diri untuk dapat membuat sebuah keputusan Presiden yang bijak dan cerdas mengenai strategi pengelolaan aspal Buton. Adapun keputusan ini harus sudah sesuai dengan UUD 1945, Pasal 33, Ayat 3.

Kelihatannya nasib aspal Buton akan cerah di era pemerintahan pak Prabowo 5 tahun ke depan. Tetapi apakah pak Prabowo menganggap bahwa masalah aspal Buton ini adalah masalah penting dan mendesak atau tidak?. Untuk mengetahui apakah masalah aspal Buton ini sejatinya adalah masalah yang sangat penting dan mendesak, maka pak Prabowo harus menginstruksikan kepada Tim Ahli Aspal Buton untuk menghitung berapa besar kerugian negara selama 45 tahun Indonesia mengimpor aspal. Dan menghitung berapa besar keuntungan negara per tahun, apabila Indonesia sudah mampu berswasembada aspal. Pak Prabowo mungkin akan terkejut melihat data-data perhitungan tersebut. Mungkin pak Prabowo akan menyesali diri di dalam hati. Mengapa pak Prabowo baru sekarang menjadi presiden? Dan bukan sejak 10 tahun yang lalu?