Badan Pengawas Hilirisasi Aspal Buton, Usulan Solusi untuk Pak Prabowo

Dan sekarang dengan adanya Badan Pengawas Hilirisasi Aspal Buton, maka pak Prabowo hanya memerlukan waktu kurang dari 5 tahun untuk mampu mewujudkan hilirisasi aspal Buton. Sungguh canggih, bukan?

Oleh: Indrato Sumantoro

Indonesia sudah mengimpor aspal selama kurang lebih 45 tahun lamanya. Tentu hati kita tergelitik untuk bertanya, “Sampai kapankah Indonesia akan terus mengimpor aspal? Apakah Indonesia akan terus mengimpor aspal selamanya?”. Mungkin Pak Prabowo sebagai presiden RI periode 2024-2029 dapat menjawab pertanyaan ini?

Kalau Pak Prabowo tidak bisa menjawab , maka tidak ada bedanya dengan Pak Jokowi. Mereka sama-sama tidak memiliki kemauan politik untuk mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton.

Kalau Pak Prabowo ingin melanjutkan kebijakan Pak Jokowi untuk impor aspal, apa dasarnya? Apakah impor aspal itu menguntungkan negara? Atau malah merugikan negara? Apakah sudah pernah ada studi ilmiah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjawab pertanyaan ini?

Adapun studi kelayakan yang sudah pernah dilaksanakan adalah studi kelayakan yang dilakukan oleh badan Research Technology Center (RTC) Pertamina pada tahun 2020. Hasil dari studi kelayakan ini telah menunjukkan kepada publik, bahwa harga aspal Buton ekstraksi lebih murah daripada harga aspal minyak, atau aspal impor. Tetapi anehnya, mengapa hasil studi kelayakan yang sudah diumumkan kepada publik ini tidak ada tindak lanjutnya?

Indonesia sudah mengimpor aspal selama 45 tahun. Apakah pak Prabowo sudah tahu?. Kalau belum tahu, siapakah menteri yang berani memberitahukan hal ini kepada pak Prabowo? Mungkin kita perlu tahu juga, bahwa sejatinya 2 bulan setelah pak Jokowi dilantik menjadi Presiden RI pada tahun 2014, masyarakat Buton telah memohon kepada pak Jokowi untuk menginstruksikan kepada semua jajaran kementerian-kementerian terkait untuk mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton. Dan hal ini sudah dilaksanakan oleh pak Jokowi. Meskipun upaya tersebut tidak berhasil, tetapi mengapa sekarang kita tidak coba sekali lagi?. Sekarang masyaratkat Buton akan memohon kepada pak Prabowo untuk menginstruksikan kepada semua jajaran kementerian-kementerian terkait untuk mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton.

Adapun kesalahan fatal yang telah terjadi di era pemerintahan pak Jokowi adalah karena masyarakat Buton sendiri tidak berani mengawal dan mengawasi instruksi pak Jokowi tersebut. Akibatnya sampai masa pemerintahan pak Jokowi berakhir, hilirisasi aspal Buton masih belum juga kunjung terwujud. Belajar dari kesalahan fatal ini, maka sekarang masyarakat Buton harus meminta agar pemerintahan pak Prabowo membentuk sebuah “Badan Pengawas Hilirisasi Aspal Buton” yang fungsinya adalah mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan untuk melaksanakan dan mewujudkan hilirisasi aspal Buton.

Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa program hilirisasi sumber daya mineral adalah program unggulan pemerintahan pak Jokowi. Dan dalam kampanyenya, pak Prabowo sudah berkomitmen akan melanjutkan program hilirisasi sumber daya mineral ini. Masalahnya sekarang adalah apakah masyarakat Buton berani menuntut haknya kepada pak Prabowo untuk segera mewujudkan hilirisasi aspal Buton?.

Di era pemerintahan pak Jokowi, masyarakat Buton lebih memilih sikap untuk berdiam diri dan pasrah. Apakah mereka takut kepada pak Jokowi? Dan sekarang, apakah mereka takut juga kepada pak Prabowo? Kalau memang mereka takut, maka mimpi-mimpi untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton, sebaiknya kita pendam saja.

Badan Pengawas Hilirisasi Apal Buton yang akan diusulkan kepada pak Prabowo ini mempunyai fungsi dan tugas utama untuk melakukan studi dan penelitian ilmiah, apakah kebijakan pemerintah selama 45 tahun mengimpor aspal, telah menguntungkan negara atau tidak? Mungkin acuan dasarnya adalah studi kelayakan dari RTC Pertamina, dimana menyatakan bahwa harga aspal Buton ekstraksi lebih murah daripada harga aspal minyak, atau aspal impor.

Apabila berdasarkan hasil studi dan penelitian dari Badan Pengawas Hilirisasi Aspal Buton ini telah mendukung dan menguatkan hasil studi kelayakan RTC Pertamina, bahwa harga aspal Buton ekstraksi lebih murah daripada harga aspal minyak, atau aspal impor, maka hasil studi ini akan dilaporkan kepada pak Prabowo.

Setelah pak Prabowo menerima rekomendasi bahwa harga aspal Buton ekstraksi lebih murah daripada harga aspal impor, maka seyogyanya pak Prabowo akan mendiskusikan isu penting ini dengan jajaran kementerian-kementerian terkait. Strategi dan kebijakan strategis apa yang akan dilaksanakan? Apabila pak Prabowo dan para menteri terkait sudah memutuskan akan segera mewujudkan hilirisasi aspal Buton, maka keputusan presiden tersebut akan menjadi pegangan kuat dan dasar wewenang bagi Badan Pengawas Aspal Buton untuk mengawal dan mengawasi jalannya pelaksanaan program pemerintah tersebut.

Dengan dibentuknya “Badan Pengawas Hilirisasi Aspal Buton”, maka kesalahan fatal yang telah terjadi di era pemerintahan pak Jokowi tidak akan terulang lagi. Badan Pengawas Hilirisasi Aspal Buton ini akan melaporkan segala perkembangan dari program hilirisasi aspal Buton ini langsung kepada pak Prabowo. Dengan demikian, upaya-upaya untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton akan lebih terarah dan fokus, sehingga akan dapat terealisasi dalam waktu singkat.

Adapun Badan Pengawas Hilirisasi Aspal Buton merupakan badan yang akan bertanggung jawab penuh, bahwa program hilirisasi aspal Buton akan terwujud tepat waktu. Karena apabila ada hambatan atau masalah tehnis maupun non tehnis, maka mereka akan bisa segera langsung melaporkannya kepada pak Prabowo.

Mungkin orang akan menilai bahwa dibentuknya Badan Pengawas Hilirisasi aspal Buton ini terlalu berlebihan. Tetapi kita harus ingat, bahwa 10 tahun pemerintahan pak Jokowi tidak mampu mewujudkan hilirisasi aspal Buton. Dan sekarang dengan adanya Badan Pengawas Hilirisasi Aspal Buton, maka pak Prabowo hanya memerlukan waktu kurang dari 5 tahun untuk mampu mewujudkan hilirisasi aspal Buton. Sungguh canggih, bukan?