Sejarah, Peran, dan Tantangan Palang Merah Indonesia

Peran PMI sangat diperlukan dalam berbagai aspek kemanusiaan, terutama dalam penanganan bencana dan pelayanan kesehatan. PMI berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan bantuan darurat ketika terjadi bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi.

Oleh: Dian Sasami, Mikada

Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan salah satu organisasi kemanusiaan yang memiliki peran sangat penting bagi masyarakat kita. Sejarahnya mencerminkan perjalanan bangsa ini dari masa kolonial hingga era modern. PMI didirikan pada 3 September 1945. Hanya 17 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Pembentukan PMI adalah hasil inisiatif dari para pemimpin kemerdekaan Indonesia. Mereka ingin menunjukkan komitmen bangsa terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan internasional. Presiden Soekarno dalam upaya untuk mengokohkan posisi Indonesia di mata dunia, memerintahkan pembentukan Badan Palang Merah Nasional yang kemudian dikenal dengan nama Palang Merah Indonesia.

Langkah awal pendirian PMI dimulai dari upaya Dr. RCL Senduk dan Dr. Bahder Djohan. Merekalah yang berjuang untuk mewujudkan ide pembentukan Palang Merah Indonesia. Meskipun berbagai usaha sempat mengalami kendala, baik dari pemerintah kolonial Belanda yang masih berkuasa maupun Jepang yang sebelumnya menduduki Indonesia.

Mereka akhirnya berhasil mewujudkan PMI. Pada 17 September 1945, PMI resmi berdiri dengan Drs. Mohammad Hatta sebagai ketuanya. Pembentukan PMI pada masa itu adalah cerminan dari semangat kemerdekaan tetang tanggung jawab sosial dan kemanusiaan dengan memberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan yang tidak dibatasi oleh perbedaan ras, agama, atau status sosial.

Sejarah PMI menunjukkan dinamika terutama dalam status dan peranannya dari masa kolonial hingga era modern. Pada masa kolonial Belanda, organisasi Palang Merah di Indonesia dikenal dengan nama Nederlands Rode Kruis Afdeling Indie (Nerkai). Nerkai adalah bagian dari jaringan Palang Merah internasional yang beroperasi di koloni-koloni Belanda. Namun kemudian selama pendudukan Jepang, Nerkai dibubarkan.

Pada masa ini banyak aktivitas kemanusiaan terhenti. Setelah proklamasi kemerdekaan, PMI didirikan untuk menggantikan Nerkai. Kemudian PMI mulai menyebarluaskan prinsip-prinsip Palang Merah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang baru berdiri.

Pada masa Orde Lama, PMI mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam hal pengorganisasian dan pelayanan. Pemerintah mendukung PMI melalui berbagai kebijakan.  Termasuk di dalamnya adalah pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas relawan. Namun, pada era Orde Baru, meskipun ada perbaikan infrastruktur seperti pembangunan gedung markas PMI di Jakarta, organisasi ini menghadapi tantangan besar.

Tantangan itu terutama dalam masalah pembiayaan pelayanan dan adanya isu praktik calo darah. Pada masa ini, PMI berusaha untuk memperkuat posisi dan kapabilitasnya dalam menghadapi krisis dan bencana yang kerap terjadi.

Masuk ke era reformasi dan masa kini, PMI telah mengalami beberapa perubahan signifikan dalam operasionalnya. Dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, PMI secara resmi diakui sebagai badan hukum yang berfungsi dalam bidang kemanusiaan dan pelayanan sosial.

PMI berkomitmen untuk melayani kebutuhan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan. Pelayanan ini terutama dalam penanganan bencana dan penyediaan layanan darah. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat semakin penting untuk menjaga kelangsungan dan efektivitas PMI dalam menjalankan tugas kemanusiaannya.

Peran PMI sangat diperlukan  dalam berbagai aspek kemanusiaan, terutama dalam penanganan bencana dan pelayanan kesehatan. PMI berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan bantuan darurat ketika terjadi bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi. Tugas utama PMI dalam situasi darurat termasuk evakuasi korban, distribusi bantuan, penyediaan dapur umum, serta layanan kesehatan darurat.

Selain itu, PMI juga menjalankan program donor darah bagi kesehatan masyarakat. Dengan program ini, PMI dapat memenuhi kebutuhan darah di rumah sakit dan klinik di seluruh Indonesia, yang sering kali mengalami kekurangan darah dalam situasi darurat.

Tantangan yang dihadapi PMI saat ini tidaklah ringan. Salah satunya adalah masalah pembiayaan dan suplai darah. PMI harus menghadapi biaya yang tinggi untuk penyediaan layanan darah yang berkualitas, serta biaya operasional lainnya. Fenomena calo darah yang muncul di pasar gelap juga menjadi masalah serius. Hal ini karena dapat merusak integritas pelayanan darah yang disediakan PMI. Selain itu, penanganan bencana yang semakin kompleks memerlukan koordinasi yang lebih baik dan sumber daya yang memadai. Hal ini untuk memastikan bantuan dapat disalurkan secara efektif kepada masyarakat korban.

PMI juga mendapatkan dukungan yang signifikan dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendukung operasional PMI, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk keberlangsungan PMI dan meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan layanan kemanusiaan. Selain itu, masyarakat juga berperan aktif dalam mendukung PMI melalui kegiatan donor darah sukarela, kampanye penggalangan dana, serta partisipasi dalam kegiatan kemanusiaan yang diorganisir oleh PMI.

Jadi, Palang Merah Indonesia telah memainkan peran yang sangat penting dalam bidang kemanusiaan sejak berdirinya hingga saat ini. Sejarah PMI menunjukkan perjalanan panjang yang melibatkan tantangan dan perubahan. Namun, komitmennya terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan tetap teguh. Dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang, penting bagi pemerintah, masyarakat, dan PMI untuk bekerja sama secara sinergis. Hal ini diperlukan untuk memastikan keberlangsungan dan efektivitas PMI.

Semoga PMI terus meningkatkan transparansi dan efisiensi operasionalnya, serta memperluas jangkauan program-program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dukungan terhadap PMI. Dengan langkah-langkah ini, PMI akan dapat terus memenuhi misinya dalam memberikan bantuan dan pelayanan kemanusiaan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.