Menyoal Bahlil Pastikan Prabowo Lanjutkan Hilirisasi Jokowi

Silahkan pak Prabowo bandingkan antara hilirisasi nikel dengan hilirisasi aspal Buton. Pak Prabowo pasti akan menemukan jawabannya. Pasti!

Oleh Indrato Sumantoro

Mengutip berita dari cnnindonesia.com, tanggal 20 September 2024, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan melanjutkan program hilirisasi yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan itu muncul dalam berita berjudul Bahlil Pastikan Prabowo Lanjutkan Hilirisasi Jokowi.

Adapun Prabowo sebelumnya sempat menyampaikannya komitmennya untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi seperti yang sudah dilaksanakan Jokowi.

Bahlil mengatakan kebijakan hilirisasi sudah berjalan. Selain hilirisasi nikel, pemerintah juga melakukan hilirisasi komoditas lain, seperti bauksit, tembaga, dan timah.   

Pernyataan pak Bahlil di media ini terasa ada yang aneh, janggal, atau tidak dapat dipahami dengan baik oleh para pembaca. Mengapa? Karena program hilirisasi sudah digagas sejak tahun 2010. Pak Jokowi berkuasa pada tahun 2014-2024. Program hilirisasi yang sudah pak Jokowi laksanakan adalah hilirisasi nikel, dan hilirisasi tembaga. Padahal pak Jokowi mempunyai waktu 10 tahun untuk bisa mewujudkan program hilirisasi-hilirisasi mineral lainnya.

Pak Bahlil menyebutkan bahwa pemerintahan pak Prabowo akan mewujudkan hilirisasi komoditas bauksit, tembaga, dan timah. Pernyataan ini yang menjadi persoalan dan pertanyaan. Apakah pak Bahlil lupa untuk menyebutkan komoditas aspal Buton? Atau pak Bahlil memang sengaja tidak memasukkan komoditas aspal Buton sebagai prioritas utama program hilirisasi di era pemerintahan pak Prabowo?

Apakah Pj Gubernur Sulawesi Tenggara dan Pj Bupati Buton berani menanyakan hal ini kepada pak Menteri ESDM? Atau kita anggap saja bahwa hal itu adalah hak prerogatif dari Presiden untuk menentukan komoditas apa yang harus menjadi prioritas dan wajib didahulukan?

Kalau Pj Gubernur Sulawesi Tenggara dan PJ Bupati Buton tidak berani menanyakan isu ini, karena masa jabatannya sebentar lagi akan berakhir, maka apakah masih ada pemuda dan pemudi Buton yang berani tampil ke pentas nasional untuk menanyakan: “Mengapa komoditas aspal Buton tidak menjadi prioritas utama program hilirisasi di masa pemerintahan pak Prabowo?”. Masak sih untuk sekedar bertanya saja tidak ada yang berani? Apakah kalau kita menanyakan hal ini kepada pak Bahlil, maka kita akan dikenakan sanksi?

Perdebatan mengenai komoditas apa yang lebih penting untuk dilaksanakan terlebih dahulu di dalam program hilirisasi akan menjadi berita viral di media-media nasional. Mengapa? Karena komoditas aspal Buton tidak menjadi prioritas utama program hilirisasi pemerintahan Prabowo. Tentu rakyat ingin tahu. Apakah komoditas bauksit, tembaga, dan timah, lebih penting daripada komoditas aspal Buton? Penting bagi siapa? Rakyat atau konglomerat? Dapatkah pak Bahlil menjelaskannya kepada rakyat.

Oleh karena pak Bahlil sudah memulai pembicaraan mengenai program hilirisasi yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan pak Prabowo, apakah rakyat boleh tahu, mengapa program hilirisasi aspal Buton tidak dilaksanakan di masa pemerintahan pak Jokowi?. Jangan katakan bahwa karena pak Jokowi super sibuk, maka pak Jokowi tidak sempat mewujudkan hilirisasi aspal Buton. Rakyat sudah terlanjut beropini, bahwa sejatinya pak Jokowi tidak mau mewujudkan program hilirisasi aspal Buton, karena pemerintahan pak Jokowi tidak memiliki kemauan politik untuk mau mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton.

Di era pemerintahan pak Prabowo, apakah pak Prabowo memiliki kemauan politik untuk mau mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton? Kalau tidak, maka jangan sebut-sebut lagi mengenai program hilirisasi aspal Buton. Karena akan percuma saja. Tetapi kalau pak Prabowo memiliki kemauan politik untuk mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton, maka program hilirisasi aspal Buton layak menjadi prioritas utama. Apa dasarnya?

Adapun dasar argumentasinya mengapa hilirisasi aspal Buton wajib menjadi prioritas utama program hilirisasi pak Prabowo adalah sebagai berikut:

1. Deposit aspal alam di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara adalah yang terbesar di dunia. Apabila aspal Buton mampu diolah menjadi aspal Buton ekstraksi, maka Indonesia akan mampu berswasembada aspal selama lebih dari 100 tahun.
2. Aspal Buton bukan komoditas ekspor. Aspal Buton adalah komoditas impor. Dengan memenuhi kebutuhan aspal nasional secara mandiri, Indonesia dapat menghemat devisa negara sebesar Rp 20-25 triliun per tahun. Devisa negara sejumlah ini akan dapat digunakan di dalam negeri untuk menggerakkan roda perekonomian.
3. Hilirisasi aspal Buton akan menciptakan banyak sekali lapangan pekerjaan baru untuk penduduk lokal. Teknologi ekstraksi aspal Buton bukan merupakan teknologi canggih, bila dibandingkan dengan teknologi-teknologi untuk hilirisasi bauksit, tembaga, dan timah. Sehingga dengan demikian, hilirisasi aspal Buton tidak memerlukan dana investasi yang besar, bila dibandingkan dengan dana investasi untuk hilirisasi bauksit, tembaga, dan timah. Dan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan juga tidak memerlukan keahlian dan pendidikan tinggi.
4. Hilirisasi aspal Buton memiliki banyak sekali nilai tambah. Antara lain, banyak industri-industri turunannya. Sehingga multiplier effect akan sangat signifikan, dan dapat langsung dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat ekonomi menengah ke bawah yang merupakan sebagian besar rakyat Indonesia.
5. Aspal Buton hanya terdapat di Pulau Buton saja. Dampak peningkatan dan pertumbuhan ekonomi dari hilirisasi aspal Buton terhadap kemajuan dan kesejahteraan rakyat Buton langsung akan dapat dinikmati langsung oleh semua rakyat Buton dan sekitarnya, tanpa kecuali. Selain potensi aspal Buton, Pulau Buton juga memiliki potensi industri perikanan dan industri pariwisata. Apabila semua industri tersebut dapat disinergikan, maka Pulau Buton akan menjadi Pulau Surga kedua, selain Pulau Bali.
6. Dengan adanya wacana pembentukan Provinsi Kepulauan Buton (Kepton), maka prioritas mewujudkan hilirisasi aspal Buton wajib menjadi prioritas utama. Pak Prabowo harus melakukan studi dan penelitian yang seksama mengenai gagasan dan paradigma, bahwa hilirisasi aspal Buton hanya akan dapat terwujud, apabila pembentukan Provinsi Kepulauan Buton sudah terwujud. Pak Prabowo harus cerdas menangkap kesempatan dan peluang emas ini.
7. Pemerintahan pak Prabowo harus belajar dari kegagalan pak Jokowi mewujudkan hilirisasi aspal Buton. Karena aspal Buton adalah “duri dalam daging” selama 79 tahun Indonesia merdeka. Meskipun masalah tersebut tampak kecil, seperti duri, tetapi karena terus-menerus ada, maka ia akan menjadi sumber gangguan besar yang sulit diabaikan. Oleh karena itu, masalah aspal Buton harus sgera diselesaikan secara inovatif, bijak, dan cerdas.

Pemerintahan pak Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan program hilirisasi pak Jokowi. Rakyat mendukung upaya-upaya ini. Tetapi pak Prabowo harus ingat, bahwa diantara semua komoditas program hilirisasi, adapun  yang mempunyai nilai tambah dan multiplier effect untuk rakyat kecil hanyalah komoditas aspal Buton saja. Apa buktinya? Silahkan pak Prabowo bandingkan antara hilirisasi nikel dengan hilirisasi aspal Buton. Pak Prabowo pasti akan menemukan jawabannya. Pasti!