Perjalanan Masih Panjang Menuju Hilirisasi Aspal Buton

Mulai dari sekarang, lupakanlah bahwa program hilirisasi aspal Buton itu pernah ada. Karena itu masa lalu. Masa pada pemerintahan pak Jokowi. Dan yang ada sekarang adalah program Mewujudkan Swasembada Aspal Dalam 10 Tahun. Karena itu adalah masa kini. Masa pada pemerintahan pak Prabowo.

Dorongan untuk program hilirisasi terjadi setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diberlakukan, dimana mengharuskan pengolahan dan pemurnian hasil tambang dilaksanakan di dalam negeri.

Program hilirisasi di Indonesia mulai dijalankan secara serius pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemerintah memprioritaskan hilirisasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor Indonesia, terutama sumber daya alam, seperti mineral dan batu bara, kelapa sawit dan karet.

Dalam menyusun Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis yang dibuat oleh Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 2022, telah menempatkan komoditas aspal Buton berada di urutan ke-6, setelah batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas perak. Adapun kajian yang dimuat dalam Peta Jalan ini ada 7 aspek diantaranya terkait kebijakan, hulu, industri, rantai pasok dunia, infrastruktur kawasan, analisis resiko, dan rekomendasi kebijakan.

Arah hilirisasi ini dibuat scoring (penilaian), dan ada formulasinya untuk mengetahui mana hilirisasi yang terbaik dan menjadi prioritas utama. Diharapkan Peta Jalan ini akan mampu memberikan proyeksi yang tepat bagi langkah strategis yang akan diambil selanjutnya untuk pengembangan program hilirisasi di Indonesia.

Di samping ada Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis yang telah dibuat oleh Kementerian Investasi / BKPM, ada juga Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton yang telah dibuat oleh Kementerian Perindustrian pada tahun 2023. Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton ini disusun sebagai persiapan implementasi larangan impor aspal pada 2024. Adapun tujuan dari Peta Jalan Hilirisasi aspal Buton ini adalah untuk mengoptimalkan utilisasi, akses pasar, dan peningkatan kapasitas melalui investasi.

Mengutip berita dari validnews.id, tanggal 15 Februari 2023, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan: “Salah satu upaya pemerintah yaitu melalui investasi pabrik ekstraksi aspal Buton menjadi aspal murni, dan pengembangan kapasitas pabrik aspal Buton murni yang diharapkan kapasitas produksinya sebesar 500.000 ton pada tahun 2027, dengan kebutuhan investasi sebesar Rp 4 triliun.”

Dari informasi di atas, berarti pada saat ini, kita sudah mempunyai 2 buah Peta Jalan. Pertama, Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis. Dan kedua adalah Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton. Sekarang kalau presiden terpilih, Presiden Prabowo Subianto, ingin mewujudkan hilirisasi aspal Buton, maka Peta Jalan manakah yang akan menjadi acuannya? Apakah kedua-duanya?

Kedua Peta Jalan itu sudah bagus. Setidak-tidaknya sudah ada gambaran besar ke mana arah tujuan dari program hilirisasi aspal Buton. Tetapi apakah arah dari program hilirisasi aspal Buton ini sudah benar? Apakah sudah sesuai dengan sejarah dan kronologi perjuangan aspal Buton melawan aspal impor? Apakah faktor historis dan latar belakang penderitaan rakyat Buton selama 79 tahun Indonesia merdeka sudah dimasukkan ke dalam kriteria penilaian pemerintah untuk menentukan prioritas utama program hilirisasi?

Secara historis, fakta di lapangan telah menunjukkan dengan terang, bahwa komoditas aspal adalah komoditas impor. Bukan Komoditas ekspor. Indonesia telah mengimpor aspal selama 45 tahun. Pada saat ini Indonesia mengimpor aspal kurang lebih sebesar 2 juta ton per tahun, atau senilai Rp 20-25 triliun per tahun. Dengan demikian, Indonesia menjadi salah satu negara importir aspal terbesar di dunia, antara lain setelah China, India, dan Amerika Serikat.

Adapun definisi hilirisasi adalah proses peningkatan nilai tambah suatu komoditas dengan cara mengolahnya lebih lanjut di dalam negeri sebelum diekspor. Hilirisasi bertujuan untuk memproses bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi, sehingga menciptakan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Di samping itu, hilirisasi akan meningkatkan pendapatan negara, menciptakan banyak lapangan kerja, dan mengembangkan industri lokal.

Sekarang apa yang dapat kita simpulkan mengenai upaya-upaya yang pemerintahan pak Jokowi sudah laksanakan untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton? Adapun upaya-upaya pemerintahan pak Jokowi yang sudah dilaksanakan untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton baru sebatas pembuatan Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis dan Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton saja. Hanya itu saja. Jadi kalau yang diwariskan oleh pak Jokowi adalah hanya kedua Peta Jalan itu saja, maka kapankah pemerintahan pak Prabowo akan mampu mewujudkan hilirisasi aspal Buton?. Kelihatannya perjalanan masih panjang menuju hilirisasi aspal Buton.

Pak Prabowo sebagai presiden RI yang baru hanya memiliki waktu 5 tahun untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton. Berdasarkan Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton yang dibuat pada 2023, pembuatan pabrik ekstraksi aspal Buton dengan kapasitas 500.000 ton per tahun akan baru selesai dibangun pada tahun 2027 dengan biaya Rp 4 triliun. Apakah Peta Jalan ini akurat dan dapat dipercaya? Sedangkan menurut Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis urutan prioritas hilirisasi aspal Buton berada di urutan ke-6. Jadi bagaimana mungkin hilirisasi aspal Buton akan dapat diwujudkan dalam waktu dekat, apabila antara kedua Peta Jalan yang telah dibuat oleh Kementerian Investasi / BKPM dan Kementerian Perindustrian tidak sinkron?.

Masukan untuk pak Prabowo, sekarang lupakanlah dulu bahwa kedua Peta Jalan tersebut pernah ada. Peta Jalan ini membingungkan. Karena arah Peta Jalan tersebut salah. Arah dari Peta Jalan menunjukkan arah ke program hilirisasi aspal Buton. Adapun komoditas aspal adalah komoditas impor. Dan bukan komoditas ekspor. Jadi komoditas aspal telah salah ditempatkan sebagai bagian dari program hilirisasi. Seharusnya, karena komoditas aspal adalah komoditas impor, maka komoditas aspal wajib ditempatkan sebagai program swasembada aspal.

Setelah pak Prabowo memahami dengan baik bahwa komoditas aspal seharusnya masuk di dalam program swasembada aspal, maka mohon instruksikanlah kepada Kementerian Investasi / BKPM dan Kementerian Perindustrian untuk mengkaji ulang permasalahan komoditas aspal dengan membuat Peta Jalan baru: “Peta Jalan Mewujudkan Swasembada Aspal Dalam 10 Tahun”. Dalam pembuatan Peta Jalan Swasembada Aspal Dalam 10 Tahun ini, mohon dilibatkan juga Kementerian PUPR untuk menghitung, apabila semua infrastruktur jalan-jalan yang telah dibangun pada masa pemerintahan pak Jokowi yang menggunakan aspal impor, dan sekarang diganti dengan menggunakan aspal Buton ekstraksi. Berapakah besar keuntungan yang seharusnya diperoleh negara?.

Kemudian mohon melibatkan juga Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonomian, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian lain-lain, sehingga Peta Jalan Mewujudkan Swasembada Aspal dalam 10 Tahun akan benar-benar sempurna, dan akan dapat terwujud tepat waktu. Dan jangan lupa juga untuk melibatkan pemerintahan provinsi Sulawesi Tenggara, dan pemerintahan daerah Kabupaten Buton untuk memperjuangkan terbentuknya Provinsi Kepulauan Buton sebagai solusi cerdas untuk menjadikan aspal Buton sebagai Tuan Rumah di Negeri sendiri.

Mulai dari sekarang, lupakanlah bahwa program hilirisasi aspal Buton itu pernah ada. Karena itu masa lalu. Masa pada pemerintahan pak Jokowi. Dan yang ada sekarang adalah program Mewujudkan Swasembada Aspal Dalam 10 Tahun. Karena itu adalah masa kini. Masa pada pemerintahan pak Prabowo. Kapankah target Indonesia akan mampu berswasembada aspal? Mungkin kurang dari 10 tahun lagi Indonesia sudah akan mampu berswasembada aspal. Tetapi itu tidak terlalu penting. Adapun yang jauh lebih penting adalah Peta Jalan Mewujudkan Swasembada Aspal dalam 10 Tahun sudah menunjukkan ke arah yang tepat. Yaitu; ke arah menuju Indonesia Emas 2045.