Bentuk Provinsi Kepulauan Buton untuk Wujudkan Hilirisasi Aspal

Presiden Jokowi gagal mewujudkan janjinya sendiri untuk stop impor aspal. Padahal di Buton kita kaya material itu.

Oleh Indrato Sumantoro

Seperti yang kita ketahui aspal Buton sudah berusia satu abad. Dan kita juga tahu Indonesia sudah 79 tahun merdeka. Kita pun tak lupa bahwa Indonesia sudah 8 kali berganti presiden. Tetapi mirisnya, Indonesia masih terus mengimpor aspal dengan jumlah sebesar dua juta ton per tahun, atau setara dengan Rp 20 – 25 triliun per tahun!

Kita jadi bertanya-tanya, apakah aspal Buton itu sejatinya masih ada? Atau aspal Buton hanya tinggal sebuah nama saja, tetapi tidak ada wujudnya?

Apabila kita membaca rekam jejak digital mengenai aspal Buton, pada tahun 2022, Presiden Joko Widodo telah memutuskan Indonesia akan stop impor aspal pada 2024.Tetapi Jokowi gagal mewujudkan keputusannya sendiri. Tentu kita tidak percaya hal ini akan bisa terjadi. Karena Jokowi adalah seorang presiden negara Republik Indonesia yang mempunyai pengaruh dan kekuasaan terbesar di negeri ini.

Pak Jokowi mampu membangun Ibu Kota Nusantara (IKN). Tetapi mengapa mewujudkan keputusannya sendiri untuk Indonesia stop impor aspal pada tahun 2024 saja, tidak mampu?

Kelihatannya ada suatu kekuatan dan daya yang sangat besar di balik kebijakan impor aspal. Saking besarnya pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo tidak mampu melawannya!

Indonesia sudah 45 tahun mengimpor aspal, sehingga sudah berada di dalam zona super nyaman. Indonesia tentu ingin selalu berada di dalam zona super nyaman tersebut selama-lamanya.

Sekarang bagaimana cara kita memutuskan mata rantai zona super nyaman yang sangat kuat ini? Zona super nyaman ini sudah mendarah daging, sehingga sudah merasuk ke segala bidang sendi kehidupan pembangunan infrastruktur jalan-jalan. Menghentikan impor aspal sama saja dengan tindakan bunuh diri. Karena tanpa adanya aspal impor, maka pembangunan infrastruktur jalan-jalan di Indonesia akan lumpuh dan tidak berdaya.

Di setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Kita harus yakin dan percaya pada surat Al-Insyirah Ayat 5-6 yang berbunyi Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kemudahan apa yang dimaksud?

Impor aspal ini entah sampai kapan? Mungkin Allah SWT bermaksud menunjukkan dengan terang kepada hambanya, bahwa masalah aspal Buton harus dicarikan solusi yang lebih cerdas dan inovatif. Adapun sebuah solusi yang paling bijak di pandang dari sisi rakyat Buton sendiri. Dan Bukan atas dasar ego, kemauan, dan keinginan dari pemerintah pusat.

Pemikiran out of the box yang paling adil dan bijaksana adalah dengan membentuk Provinsi Kepulauan Buton (Kepton). Wacana ini sudah digagas sejak lama sekali. Tetapi pemerintah masih terus menunda-nunda. Sekarang dengan terpilihnya Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden RI 2024-2029, usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Buton ini harus dipertimbangkan kembali. Alasan yang paling kuat adalah hilirisasi aspal Buton hanya dapat terwujud apabila Provinsi Kepulauan Buton (Kepton) terbentuk.

Berikut ini adalah argumentasi dan justifikasi yang kuat untuk membentuk Provinsi Kepulauan Buton sebagai satu-satunya solusi jitu untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton:

1. Pemerintahan Presiden Jowo Widodo telah gagal mewujudkan hilirisasi aspal Buton di dalam 10 tahun masa pemerintahannya. Adapun penyebabnya adalah karena ketergantungan Indonesia kepada aspal impor sudah sangat besar sekali. Tanpa adanya aspal impor, maka pembangunan infrastruktur jalan-jalan akan terhenti.
2. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah berkomitmen dalam kampanyenya untuk segera mewujudkan program hilirisasi, termasuk hilirisasi aspal Buton. Sedangkan fokus pemerintahan pak Prabowo adalah pada program makan bergizi gratis untuk semua anak-anak Indonesia. Dengan demikian, perhatian dan prioritas utama pak Prabowo pada program hilirisasi aspal Buton akan menjadi sangat rendah.
3. Aspal Buton mempunyai potensi yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan aspal nasional. Dengan sangat mahalnya harga aspal impor pada saat ini, maka aspal Buton adalah alternatif solusi yang paling ekonomis. Disamping itu industri aspal Buton akan menciptakan banyak sekali lapangan kerja baru yang sangat dibutuhkan rakyat Buton. Sehingga dengan demikian perekonomian Indonesia akan tumbuh dan berkembang secara signifikan.
4. Dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Buton (Kepton), maka pemerintah daerah akan bisa lebih fokus untuk membangun dan mengembangkan industri aspal Buton yang sudah diimpi-impikan rakyat Buton selama 79 tahun Indonesia merdeka. Mereka akan berupaya dan berjuang mati-matian. Karena tanpa adanya industri aspal Buton maka Provinsi Kepulauan Buton tidak akan memiliki sumber dana yang besar untuk membangun daerahnya.
5. Pemerintah daerah Kepulauan Buton dapat membuat kebijakan dan peraturan-peraturannya sendiri untuk menarik dan memperoleh Investor, antara lain dengan menjamin kemudahan dan kenyamanan bagi para Investor untuk berinvestasi.
6. Provinsi Kepulauan Buton, selain memiliki potensi unggulan industri aspal Buton, juga memiliki potensi unggulan industri perikanan, dan industri pariwisata. Dengan membuat kebijakan dan peraturan-peraturan yang ramah investor, maka Provinsi Kepulauan Buton akan berkembang dengan luar biasa pesat.
7. Adapun hal-hal yang wajib menjadi perhatian pemerintah daerah Kepulauan Buton dalam membuat kebijakan dan peraturan-peraturan adalah investor ingin mendapatkan imbal hasil yang sepadan atau lebih tinggi dari modal yang mereka tanamkan. Selain itu investor juga memperhatikan resiko. Mereka menginginkan investasi yang aman atau yang memberikan keseimbangan resiko dengan potensi keuntungan.

Hilirisasi aspal Buton sudah tidak dapat ditunda-tunda lagi. Indonesia sudah 79 tahun merdeka, tetapi Indonesia masih terus mengimpor aspal. Boleh-boleh saja Indonesia mengimpor aspal, tetapi mewujudkan hilirisasi aspal Buton sudah menjadi keniscayaan dan  harga mati. Dan sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kegagalan pemerintahan pak Jokowi untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton akan merupakan kegagalan pemerintahan pak Prabowo juga, apabila pak Prabowo mulai dari sekarang tidak mau belajar dan mengambil hikmah dari pengalaman pahit ini.

Sekarang bagaimana dengan rakyat Buton sendiri? Apakah masih menginginkan terbentuknya Provinsi Kepulauan Buton? Kalau masih ingin, ayo mari kita berjuang bersama-sama untuk mewujudkannya. Mari kita membuat sebuah Petisi untuk menyampaikan aspirasi rakyat Buton kepada presiden baru Bapak Prabowo Subianto. Sampaikan pesan bahwa sejatinya kegagalan pak Jokowi mewujudkan hilirisasi aspal Buton adalah kegagalan pak Prabowo juga, apabila pak Prabowo tidak mau menyetujui terbentuknya Provinsi Kepulauan Buton. Karena hilirisasi aspal Buton hanya akan bisa terwujud, apabila Provinsi Kepulauan Buton (Kepton) sudah terwujud.