Stop Impor Aspal, Utang Warisan Pak Jokowi pada Pak Prabowo

Mari kita satukan hati, asa, dan energi. Mari kita mendukung pak Prabowo dengan menyerukan bersama yel-yel: Yang berutang pak Jokowi, yang bayar pak Prabowo. Lucunya Indonesiaku.\xd\xd \xd\xd

Oleh Indrato Sumantoro

Kalau ada orang yang menerima harta warisan dari orang tuanya, tentu dia akan merasa  sangat senang sekali. Bagaikan menerima rezeki nomplok dari durian runtuh. Di sisi lain, apabila ada orang yang menerima utang warisan dari orang tuanya, maka dia akan merasa sedih dan kesal. Karena dia harus membayar kesalahan dari orang tuanya yang dia tidak pernah perbuat.

Adapun pak Jokowi telah mewariskan utang janji kepada rakyat Buton dengan keputusannya Indonesia akan stop impor aspal pada tahun 2024. Tetapi keputusannya ini tidak mampu pak Jokowi sendiri wujudkan. Sekarang pak Jokowi akan digantikan oleh pak Prabowo. Dan hal ini berarti utang janji pak Jokowi kepada rakyat Buton tersebut akan menjadi utang warisan, beban, dan tanggung jawab pak Prabowo, sebagai penerus pak Jokowi.

Apakah pak Prabowo berhak menolak utang warisan pak Jokowi untuk stop impor aspal ini? Mungkin kasus ini sama keadaannya dengan kasus Ibu Kota Nusantara (IKN). Apakah pak Prabowo berhak menolak warisan pak Jokowi untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)? Kelihatannya pak Prabowo tidak mempunyai pilihan lain. Mau atau tidak mau, pak Prabowo harus mau bertanggung jawab, dan tetap wajib melanjutkan kebijakan yang sudah pernah dirintis dan diputuskan oleh pak Jokowi.

Tentu pak Prabowo mempunya misi dan visinya sendiri dalam upaya membangun Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, khususnya untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Apakah keputusan pak Jokowi untuk Indonesia stop impor aspal sudah sesuai dan sejalan dengan visi menuju Indonesia Emas 2045? Mungkin pak Prabowo perlu melakukan introspeksi diri, evaluasi, dan analisis yang lebih mendalam, mengenai mengapa pak Jokowi sejatinya telah gagal total mewujudkan keputusannya sendiri untuk stop impor aspal?

Sebagai seorang pemerhati aspal Buton, penulis menilai bahwa pak Jokowi telah gagal mewujudkan Indonesia stop impor aspal pada 2024, karena pak Jokowi tidak paham mengenai apa sejatinya inti masalah aspal Buton.

Pada awal tahun 2015, atas permohonan rakyat Buton, pak Jokowi telah menginstruksikan kepada semua jajaran kementerian-kementerian terkait untuk mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton. Tetapi kementerian-kementerian terkait tidak mau atau tidak mampu melaksanakan instruksi pak Jokowi tersebut.

Adapun kesalahan pak Jokowi yang sangat disesalkan sampai saat ini adalah, mengapa pak Jokowi tidak berani menanyakan langsung kepada jajaran kementerian-kementerian terkait tersebut?. Mengapa instruksi untuk mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton tidak mau atau tidak mampu mereka laksanakan?.

Fenomena yang sama terulang kembali. Pada tahun 2022, ketika pak Jokowi memutuskan Indonesia akan stop impor aspal pada tahun 2024, jajaran kementerian-kementerian terkait juga tidak mau atau tidak mampu melaksanakan keputusan pak Jokowi tersebut. Jadi pak Jokowi telah terjerumus masuk ke dalam lubang yang persis sama sebanyak dua kali. Ini adalah kesalahan fatal pak Jokowi yang perlu pak Prabowo ketahui dan pahami baik-baik, agar pak Prabowo tidak akan terjerumus masuk ke dalam lubang yang sama seperti halnya pak Jokowi.

Berdasarkan pengamatan dan analisis dari peristiwa di atas, siapakah yang sebenarnya telah bersalah atas kegagalan Indonesia stop impor aspal pada 2024? Yang telah bersalah adalah pak Jokowi, karena pak Jokowi tidak berani menanyakan langsung kepada jajaran kementerian-kementerian terkait, mengapa instruksi dan keputusannya tersebut tidak dilaksanakan oleh para menterinya?

Dan di sisi lain, yang telah bersalah adalah para menteri pak Jokowi juga, karena mereka telah berani mengabaikan, tidak patuh atau mengindahkan instruksi dan keputusan pak Jokowi tersebut. Mungkin sekarang yang harus menjadi tugas utama pak Prabowo adalah untuk mencari tahu, dan melakukan investigasi secara serius, mengapa para menteri pak Jokowi tidak mau patuh dan taat kepada instruksi dan keputusan pak Jokowi untuk stop impor aspal 2024? Sebenarnya mereka lebih patuh kepada siapa sih?

Utang warisan keputusan pak Jokowi kepada pak Prabowo untuk stop impor aspal harus dikaji ulang. Mengapa? Karena untuk Indonesia mampu stop impor aspal, Indonesia harus terlebih dahulu mampu berswasembada aspal. Dengan demikian, seharusnya yang pertama-tama kali pak Prabowo harus lakukan adalah membuat perencanaan, strategi, dan kebijakan fundamental yang kokoh dan mapan untuk Indonesia berswasembada aspal.

Untuk mencapai tujuan Indonesia berswasembada aspal, Indonesia perlu mengembangkan beberapa gagasan, inovasi, dan strategi cerdas yang mencakup aspek produksi, distribusi, dan kebijakan. Adapun beberapa strategi kunci yang dapat diambil sebagai tindaklanjut adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan Teknologi canggih yang sudah terbukti siap pakai untuk segera mengolah aspal Buton yang seraea dengan aspal impor, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih efisien, ekonomis, ramah lingkungan, dan berstandar internasional.
2. Membangun dan memperbaiki infrastruktur jalur distribusi dari sentra produksi aspal Buton ke wilayah-wilayah di seluruh Indonesia untuk menurunkan biaya logistik.
3. Pemerintah perlu memberikan prioritas dan jalan pintas untuk membangun industri aspal Buton, baik dalam bentuk bantuan modal usaha, subsidi, pengurangan pajak, atau kemudahan perizinan untuk mempercepat pengembangan industri aspal Buton.
4. Untuk mendorong produksi dalam negeri, pembatasan impor aspal harus diterapkan dengan memberikan prioritas penggunaan aspal Buton pada proyek-proyek infrastruktur pemerintah.
5. Mendorong kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta untuk mempercepat pengembangan industri pengolahan aspal Buton.

Untuk memastikan utang warisan pak Jokowi untuk Indonesia stop impor aspal ini akan dapat ditangani dengan baik oleh pak Prabowo, maka direkomendasikan kepada pak Prabowo untuk membentuk “Badan Pelaksana Swasembada Aspal” yang akan diketuai dan dipimpin oleh Bupati Buton. Badan ini akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek-proyek industri aspal Buton untuk mendukung visi Indonesia berswasembada aspal.

Mungkin ada suara sumbang dan nada sinis dari masyarakat yang mempertanyakan bahwa presiden tidak adil, karena telah menganakemaskan aspal Buton. Mungkin pak Prabowo harus berani menjelaskan secara terus terang dan terbuka, bahwa Indonesia sudah merdeka selama 79 tahun. Tetapi mirisnya, Iindonesia masih belum mampu berswasembada aspal. Di samping itu, sebelum pak Prabowo, Indonesia sudah pernah 7 kali berganti presiden, tetapi tidak ada satu orangpun presiden Indonesia yang berani memutuskan Indonesia stop impor aspal.

Atas dasar argumen yang kuat tersebut diharapkan presiden Prabowo Subianto, sebagai presiden RI ke-8, adalah sosok presiden yang paling tepat, yang akan dengan langkah gagah berani memutuskan Indonesia stop impor aspal, dengan terlebih dahulu mewujudkan Indonesia berswasembada aspal.

Mudah-mudahan sekarang semua rakyat Indonesia sudah dapat memahami dengan baik betapa berat dan sulitnya masalah perjuangan aspal Buton untuk melawan aspal impor, sehingga seorang presiden sendiri yang harus langsung turun tangan.

Tetapi pak Prabowo tidak bisa bekerja sendirian. Rakyat Indonesia harus mau bersatu padu turut mendukung aspal Buton untuk berjuang melawan aspal impor. Mari kita satukan hati, asa, dan energi. Mari kita mendukung pak Prabowo dengan menyerukan bersama yel-yel: “Yang berutang pak Jokowi, yang bayar pak Prabowo”. Lucunya Indonesiaku.