Membangun Indonesia dengan Aspal Buton: Prabowo di Persimpangan Kebijakan

Adapun yang pasti, swasembada aspal adalah kunci kemakmuran untuk rakyat kecil. \xd\xd

***

Presiden Prabowo Subianto adalah presiden RI ke-8 untuk periode pemerintahan 2024-2029. Setelah beliau resmi dilantik menjadi Presiden RI pada tanggal 20 Oktober 2024, adapun gebrakan pak Prabowo yang cukup mengejutkan rakyat adalah keinginan beliau untuk segera memulai hilirisasi sebagai kunci dari kemakmuran.

Mengutip berita dari antaranews.com, tanggal 23 Oktober 2024, dengan judul: “ Prabowo Ingin Segera Mulai Hilirisasi Sebagai Kunci dari Kemakmuran”,  Presiden Prabowo Subianto meminta kepada para menteri terkait di Kabinet Merah Putih untuk segera merumuskan, mencari dana dan memulai hilirisasi karena hilirisasi adalah kunci dari kemakmuran.

Judul berita di atas sangat provokatif. “Provokatif” berarti sesuatu yang bertujuan untuk memancing reaksi, memicu diskusi, atau menimbulkan pemikiran yang mendalam. Biasanya sesuatu yang provokatif dapat menggugah emosi atau perhatian orang, membuat mereka ingin merespons atau memikirkan lebih jauh tentang topik tersebut.

Penulis sebagai pemerhati aspal Buton selama 20 tahun, ingin bertanya kepada pak Prabowo: “Apakah benar hilirisasi sebagai kunci kemakmuran?”. Apakah sudah ada bukti-bukti konkrit yang berdasarkan penelitian ilmiah bahwa hilirisasi nikel telah memakmurkan rakyat?”. Sebelum pak Prabowo ingin melanjutkan program hilirisasi, mohon pemerintah bisa menjelaskan kepada rakyat. Apakah program hilirisasi itu untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, atau kepentingan konglomerat? 

Maksud penulis menanyakan hal ini bukan berarti penulis tidak setuju dengan program hilirisasi, tetapi yang perlu diangkat ke permukaan adalah isu, apa “nilai tambah dan multiplier effect” dari program hilirisasi nikel yang bisa dirasakan dan dinikmati langsung oleh rakyat kecil?. Apakah rakyat kecil berhak menikmati kesejahteraan dan kemakmuran dari dampak  program hilirisasi? Kalau pak Prabowo setuju, mari kita analisa bersama. Hilirisasi komoditas apa yang memiliki nilai tambah dan multiplier effect paling besar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat kecil?.

"Rakyat kecil" adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada golongan masyarakat yang memiliki kedudukan ekonomi dan sosial yang rendah. Mereka sering kali terdiri dari pekerja, petani, pedagang kecil, dan individu yang hidup di bawah garis kemiskinan. Istilah ini mencerminkan kondisi mereka yang mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, pendidikan, dan kesempatan kerja dibandingkan dengan golongan masyarakat yang lebih kaya. Rakyat kecil sering kali menjadi fokus dalam diskusi mengenai kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, dan kebijakan publik.

Berdasarkan Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis yang dibuat oleh Kementerian Investasi / BKPM pada tahun 2022, komoditas aspal berada di urutan ke delapan setelah komoditas batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, dan emas perak. Apakah pak Prabowo sudah pernah bertanya kepada Menteri Investasi, mengapa komoditas aspal berada di urutan ke delapan? Menteri Investasi pasti akan menjawab bahwa keuntungan terbesar negara akan berasal dari hilirisasi batubara, nikel, timah, dan seterusnya. 

Coba pak Prabowo bertanya lagi, komoditas apa yang memiliki nilai tambah dan multiplier effect terbesar bagi rakyat kecil? Menteri Investasi mungkin akan merasa  kebingungan menjawab pertanyaan yang cerdas ini. Karena selama ini, mungkin yang dipikirkan oleh Menteri Investasi adalah hanya masalah uang dan investasi saja. Sehingga masalah rakyat kecil tidak pernah terpikirkan sama sekali.

Sebelum pak Prabowo ingin melanjutkan program hilirisasi, ada baiknya pak Prabowo bertanya kepada pak Jokowi. Mengapa pak Jokowi telah gagal mewujudkan keputusannya sendiri untuk stop impor aspal pada tahun 2024?. Kalau pak Jokowi sudah tidak bisa ditanya-tanya lagi, mungkin masih bisa ditanyakan kepada para mantan menterinya. Mengapa pak Jokowi tidak mau melaksanakan hilirisasi aspal Buton? Apakah karena hilirisasi aspal Buton berada di urutan ke delapan Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis? Atau, karena pak Jokowi ingin agar hilirisasi aspal Buton dikerjakan di dalam masa pemerintahan pak Prabowo?

Jawaban dari pertanyaan ini sangat penting. Karena kalau pak Jokowi mengatakan bahwa hilirisasi aspal Buton berada di urutan ke delapan dari Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis, maka berarti Indonesia akan terus mengimpor aspal, entah sampai kapan?. Tetapi kalau jawabannya adalah karena hilirisasi aspal Buton harus dikerjakan di dalam masa pemerintahan pak Prabowo, maka pak Prabowo mau atau tidak mau, harus ikhlas mau menerima warisan utang pak Jokowi untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton. 

Masalah aspal Buton adalah masalah “Teknologi”, sehingga aspal Buton kalah bersaing dengan aspal impor. Itulah sebabnya Indonesia sudah 45 tahun terus mengimpor aspal. Pada tahun 2020, Research and Technology Center (RTC) Pertamina telah mengumumkan kepada publik bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan membangun pabrik ekstraksi aspal Buton, harga aspal Buton ekstraksi bisa lebih murah daripada harga aspal impor. Tetapi anehnya, hasil studi kelayakan ini tidak pernah mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, baik dari Pertamina, maupun pemerintah.

Berdasarkan data dan fakta ini, penulis berkesimpulan bahwa pemerintah sejatinya memang tidak memiliki kemauan politik untuk mau mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton. Apa dasar dari kesimpulan ini ? Masalah utama aspal Buton adalah masalah “Teknologi”, sehingga aspal Buton kalah bersaing dengan aspal impor. Tetapi sekarang Teknologi yang selama ini telah dicari-cari sudah tersedia, tetapi mengapa Pertamina dan pemerintah tidak mau memanfaatkannya?. Jadi kesimpulannya sekarang, masalah aspal Buton adalah masalah “kemauan politik”.  

Apabila pak Prabowo ingin segera memulai program hilirisasi, penulis sebagai pemerhati aspal Buton, mohon agar prioritas utamanya adalah hilirisasi aspal Buton. Apa dasarnya? Komoditas aspal adalah komoditas impor. Bukan komoditas ekspor. Jadi komoditas aspal tidak cocok masuk ke dalam program hilirisasi. Seharusnya komoditas aspal masuk ke dalam program swasembada aspal.

Indonesia sudah mengimpor aspal selama 45 tahun. Mohon pak Prabowo hitung, sudah berapa besarkah kerugian negara, yang disebabkan karena selama ini Indonesia terus mengimpor aspal, tanpa mau beralih kepada aspal Buton?. Sebenarnya ada masalah apa, sehingga aspal Buton tidak menjadi pilihan dan perhatian pemerintah?. Mungkin pak Prabowo perlu melakukan introspeksi diri dan investigasi bahwa pada saat ini sedang ada kasus viral yang menjadikan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula yang telah merugikan negara sebesar Rp 400 miliar. 

Oleh karena itu kebijakan impor aspal perlu ditinjau ulang, karena sejak lama seharusnya Indonesia sudah mampu berswasembada aspal. Tetapi mengapa sampai saat ini Indonesia masih tetap terus mengimpor aspal tanpa mau beralih kepada aspal Buton?. Semoga pihak-pihak yang berwenang bisa mengusut tuntas, apakah kebijakan impor aspal selama 45 tahun ini telah merugikan negara atau tidak? Dan apabila terbukti merugikan negara, maka pak Prabowo harus berani menindak tegas siapa saja yang bersalah.

Hilirisasi sebagai kunci kemakmuran, masih tanda tanya, pak Prabowo. Tetapi swasembada aspal sudah tanda seru. Pak Jokowi telah gagal total mewujudkan swasembada aspal. Apakah pak Prabowo tidak mau belajar dari kegagalan pak Jokowi tersebuti? Coba pak Prabowo bayangkan, seandainya Indonesia bisa bertransformasi dari negara pengimpor aspal menjadi negara pengekspor aspal, berapa banyakkah rakyat kecil yang akan hidup lebih sejahtera dan makmur?

Pak Prabowo, adapun yang pasti, swasembada aspal adalah kunci kemakmuran untuk rakyat kecil. Mari segera kita wujudkan bersama!.