Kedaulatan Digital: Ragam Masalah yang Dihadapi Indonesia (3)

Di Indonesia, kondisi kedaulatan digital di medsos masih rentan, baik dari sisi data, opini, maupun kendali terhadap akses informasi. Apa yang perlu dilakukan?

***

Di Indonesia, ada beberapa contoh kasus yang bisa digunakan untuk mengilustrasikan problematika kedaulatan di media sosial (medsos), termasuk isu privasi data, kebebasan berpendapat, dan pengaruh platform digital. Berikut beberapa contoh yang relevan:

Kebocoran Data Pribadi 

Beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami kasus kebocoran data yang signifikan dari sejumlah lembaga besar, termasuk kebocoran data di BPJS Kesehatan yang melibatkan data pribadi jutaan warga negara. Kasus ini mengungkap bahwa kedaulatan pengguna atas data pribadi mereka masih rapuh.

Di media sosial, pengguna ramai-ramai membahas kekhawatiran mereka tentang pengamanan data dan pentingnya perlindungan yang lebih baik. Tetapi, kebocoran semacam ini menunjukkan bahwa individu di Indonesia masih belum memiliki kendali penuh atas data pribadi mereka yang dimiliki oleh lembaga negara.

Kerusuhan di Papua (2019) 

Pemerintah Indonesia sempat memblokir akses internet di Papua pada 2019 dengan alasan untuk mencegah penyebaran hoaks dan provokasi yang memperparah situasi kerusuhan. Meskipun dimaksudkan untuk menjaga stabilitas, pemblokiran ini menimbulkan kritik keras karena dianggap melanggar hak kebebasan informasi warga Papua.

Keputusan tersebut memperlihatkan bahwa negara bisa membatasi akses media sosial dan internet sebagai langkah "kedaulatan digital". Namun, ini juga memperlihatkan perbatasan antara kedaulatan negara dan kebebasan warga untuk mendapatkan informasi.

Revisi UU ITE 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah lama menjadi sorotan karena beberapa pasalnya yang dinilai mengekang kebebasan berpendapat di medsos. Banyak kasus ketika individu atau jurnalis dijerat pasal pencemaran nama baik atau ujaran kebencian akibat postingan mereka di medsos.

Di satu sisi, UU ITE dianggap sebagai langkah pemerintah untuk menjaga kedaulatan dalam ruang digital dan melindungi ketertiban umum. Di sisi lain, pengguna merasa bahwa undang-undang ini membuat mereka lebih waspada dan terbatas dalam mengemukakan pendapat di media sosial, mengaburkan batas antara kebebasan berpendapat dan sensor.

Pembatasan oleh Platform 

Di Indonesia, sejumlah pembatasan konten terjadi karena kebijakan dari platform media sosial itu sendiri, seperti penghapusan unggahan terkait isu-isu tertentu atau pembatasan terhadap akun-akun aktivis dan jurnalis. Sebagai contoh, ada beberapa aktivis lingkungan dan HAM yang melaporkan bahwa unggahan mereka sering kali ditandai atau dihapus karena dianggap melanggar pedoman komunitas.

Situasi ini memunculkan anggapan bahwa perusahaan teknologi besar dapat dengan mudah mengontrol kedaulatan informasi yang beredar, tanpa adanya transparansi yang jelas.

Buzzer dan Influencer Politik 

Fenomena buzzer dan influencer politik di media sosial, terutama selama masa pemilu dan pemilihan presiden, juga memperlihatkan tantangan terhadap kedaulatan opini publik. Buzzer yang didukung oleh aktor politik tertentu sering kali menyebarkan narasi tertentu yang menimbulkan polarisasi.

Mereka bisa membanjiri media sosial dengan konten yang mendukung atau menolak suatu calon, yang pada akhirnya mengaburkan pendapat asli masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan opini di ruang medsos sering kali dibentuk oleh pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar, alih-alih oleh pengguna umum secara organik.

Peretasan Akun Tokoh 

Di Indonesia, sejumlah tokoh publik—dari politisi hingga aktivis—mengalami peretasan akun medsos yang disinyalir terkait dengan kritik mereka terhadap pemerintah atau kebijakan tertentu. Misalnya, akun-akun milik beberapa aktivis HAM dan LSM pernah diretas, dan dalam beberapa kasus, konten yang diunggah digunakan untuk mendiskreditkan atau menekan mereka.

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa media sosial bisa dengan mudah menjadi alat untuk mengendalikan atau bahkan mengintimidasi seseorang yang kritis terhadap kebijakan tertentu. Kedaulatan individu atas akunnya sendiri pun bisa lenyap hanya karena adanya akses ilegal dari pihak tertentu.

Belajar dari semua kasus itu pula, menunjukkan bahwa "kedaulatan" di medsos di Indonesia masih rentan, baik dari sisi data, opini, maupun kendali terhadap akses informasi. Perlu regulasi yang lebih transparan, kontrol yang lebih kuat atas perlindungan data, serta kebijakan yang mendukung kebebasan berekspresi agar kedaulatan pengguna medsos dapat benar-benar terjaga.