Memerdekakan Guru dari Perangkap Beban Administrasif

Penting bagi pembuat kebijakan untuk mereformasi sistem administrasi pendidikan. Tujuan utamanya adalah menciptakan keseimbangan antara kebutuhan administratif dan kualitas pengajaran.

***

Pembuatan dokumen administrasi pengajaran merupakan bagian penting dari tugas guru. Dokumen ini mencakup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), silabus, program semester, modul ajar, hingga jurnal kegiatan belajar. Secara teori, dokumen ini bertujuan untuk membantu guru merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran secara sistematis. Namun, apakah dokumen-dokumen ini benar-benar digunakan secara optimal dalam praktik? Ataukah hanya menjadi formalitas yang membebani para guru?

Sejumlah ahli pendidikan berpendapat bahwa dokumen administrasi dapat memberikan panduan bagi guru dalam menyusun strategi pembelajaran. Menurut Brookhart (2013), dokumen perencanaan memungkinkan guru untuk fokus pada tujuan pembelajaran, menyesuaikan metode dengan kebutuhan siswa, dan mempersiapkan evaluasi yang relevan. Dengan kata lain, dokumen ini seharusnya menjadi alat bantu penting, bukan sekadar formalitas administratif.

Melalui dokumen seperti RPP dan silabus, guru dapat merancang pembelajaran yang sistematis dan terukur. Dokumen ini juga memberikan gambaran jelas tentang capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa dalam setiap periode. Program tahunan dan program semester, misalnya, memungkinkan guru menyusun kerangka waktu yang realistis dalam mengajarkan materi tertentu. Idealnya, dokumen-dokumen ini membantu menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien.

Namun, kenyataan di lapangan sering berbeda. Sebuah penelitian oleh Santoso dan tim (2020) menemukan bahwa 68% guru di Indonesia merasa beban administratif terlalu besar. Guru mengaku menghabiskan lebih banyak waktu membuat dokumen daripada mempersiapkan materi ajar. Akibatnya, kualitas pembelajaran di kelas berpotensi terganggu. Hal ini menunjukkan adanya gap antara tujuan ideal dokumen dan praktik penggunaannya.

Faktanya, banyak guru membuat dokumen hanya untuk memenuhi kewajiban administrasi. Dokumen sering tidak digunakan setelah disusun. Temuan ini diperkuat oleh riset dari UNESCO (2021), yang menunjukkan bahwa sebagian besar guru di negara berkembang lebih memprioritaskan penyelesaian laporan administrasi daripada menganalisis kebutuhan siswa. Dampaknya, pembelajaran cenderung menjadi kurang kontekstual dan tidak terpusat pada siswa.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan dokumen administratif tidak digunakan sesuai fungsinya.

1. Kurangnya Pelatihan: Guru sering tidak diberikan panduan konkret mengenai bagaimana dokumen dapat diterapkan untuk meningkatkan pembelajaran. Padahal, Brookhart (2013) menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan agar dokumen yang dibuat memiliki nilai praktis di kelas.
2. Tekanan Birokrasi: Sistem pendidikan yang terlalu birokratis mengutamakan kepatuhan administratif daripada inovasi pengajaran. Guru merasa tertekan untuk menghasilkan dokumen yang "sempurna" sesuai standar, tanpa diberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan dokumen dengan kondisi nyata di kelas. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang kurang produktif, sebagaimana diungkapkan dalam studi Santoso et al. (2020).
3. Ketidaksesuaian dengan Kebutuhan Siswa: Banyak dokumen administratif dibuat tanpa mempertimbangkan konteks dan kebutuhan siswa secara langsung. Akibatnya, dokumen menjadi kurang relevan dan sulit diimplementasikan dalam pembelajaran sehari-hari.

Dokumen administratif memang tidak sepenuhnya buruk. Ketika digunakan dengan benar, dokumen ini bisa menjadi alat refleksi yang bermanfaat. Guru dapat mengevaluasi efektivitas strategi pengajaran mereka berdasarkan dokumen yang telah disusun. Namun, agar ini terjadi, guru membutuhkan dukungan berupa waktu yang memadai, pelatihan yang relevan, dan akses ke teknologi yang mempermudah pembuatan dokumen.

Pendekatan ini telah diterapkan di Finlandia, yang mana guru diberikan otonomi lebih besar dalam mengelola waktu dan menyusun dokumen. Fokus utama mereka adalah pada kualitas pembelajaran, bukan pada jumlah dokumen yang dihasilkan. Langkah ini terbukti meningkatkan kepuasan kerja guru dan kualitas pendidikan secara keseluruhan (Sahlberg, 2019). Indonesia dapat belajar dari pendekatan ini dengan menyederhanakan dokumen wajib dan memberikan ruang bagi guru untuk berinovasi.

Penggunaan aplikasi berbasis teknologi memungkinkan guru untuk membuat, menyimpan, dan menggunakan dokumen secara efisien. Sebagai contoh, platform seperti Google Classroom dan Microsoft Teams telah membantu banyak guru dalam mengelola dokumen dan berkomunikasi dengan siswa. Inovasi ini mampu menghemat waktu dan energi yang sebelumnya tersita untuk pekerjaan manual.

Teknologi ini tidak hanya menyederhanakan proses, tetapi juga membantu guru mengakses data pembelajaran dengan lebih mudah. Guru dapat meninjau perkembangan siswa, membuat laporan, hingga merancang ulang strategi berdasarkan hasil evaluasi. Semua ini memberikan dampak positif pada efisiensi pengajaran.

Namun, penggunaan teknologi membutuhkan investasi. Pelatihan khusus dan pengadaan perangkat menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah dan institusi pendidikan perlu bekerja sama untuk memastikan teknologi dapat diakses oleh semua guru, termasuk mereka di daerah terpencil.

Penting bagi pembuat kebijakan untuk mereformasi sistem administrasi pendidikan. Tujuan utamanya adalah menciptakan keseimbangan antara kebutuhan administratif dan kualitas pengajaran. Kebijakan harus dirancang agar dokumen yang dibuat benar-benar relevan dengan pembelajaran, serta memberikan waktu yang cukup bagi guru untuk fokus pada interaksi dengan siswa.

Reformasi ini juga harus mencakup upaya pengurangan dokumen yang tidak relevan. Beban administrasi yang harus dibuat oleh guru selama ini, dianggap terlalu banyak. Pemerintah dapat membuat daftar dokumen wajib yang benar-benar mendukung proses pengajaran, yang simpel, mudah, dan praktis.  Atau, seperti yang dikatakan Mendikdasmen, “…tidak membuat ribet dan ribut.” Ini akan mengurangi beban administratif sekaligus meningkatkan efisiensi kerja guru di lapangan.

Demikianlah. Dokumen administratif pengajaran memang memiliki tujuan mulia, tetapi implementasinya sering tidak sesuai dengan harapan. Perlu ada perubahan dalam sistem, baik melalui pelatihan, reformasi kebijakan, maupun pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, dokumen administratif tidak hanya menjadi formalitas, tetapi alat yang benar-benar mendukung pembelajaran yang berkualitas.

Guru sebagai ujung tombak pendidikan membutuhkan lingkungan kerja yang mendukung, termasuk dalam aspek administratif. Dengan beban yang lebih proporsional dan dukungan teknologi yang tepat, mereka dapat fokus pada misi utama: mencerdaskan kehidupan bangsa.