Jokowi “Menebus”, Prabowo “Tak Ada Pilihan” - Analisa - www.indonesiana.id
x

Emanuel S Leuape Blonda

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
  • Analisa
  • Pilihan
  • Jokowi “Menebus”, Prabowo “Tak Ada Pilihan”

    Dibaca : 1.900 kali

    Kontesasi persaingan antar kandidat pasangan capres dan cawapres menjelang pilpres Indonesia 2014 dari waktu ke waktu menjadi semakin menarik. Ketatnya kompetisi pemilu presiden Indonesia 2014 menjadi satu diskursus penting oleh masyarakat Indonesia dengan masing-masing porsi saling mewacanakan dan mengidolakan pasangan capres-cawapres idamannya. Ragam dalil dan alasan, persepktif dan pemahaman teoritis, bukti dan testimoni, dijadikan amunisi tiap kandidat dalam mempertegas domainnya, keunggulannya, dan tentunya saja upaya merebut simpati masyarakat Indonesia. Yang pasti proses kompetisi demikian menjadi satu adegan paling populer dalam drama politik Indonesia.

    Mungkin benar dalam dunia politik berlaku jargon “dalam politik kawan dapat menjadi lawan dan lawan pun dapat menjadi kawan. Hanyalah kepentingan yang abadi dalam politik”. Pengangkatan dan pengukuhan Jokowi sebagai calon presiden oleh PDIP menjadi pukulan telak bagi Prabowo Subianto dan partai Gerindra. Jokowi yang senantiasa menduduki peringkat teratas dalam survei calon presiden idaman masyarakat Indonesia dan karena itu, tak ada keraguan bagi Megawati menjatuhkan pilihannya pada Jokowi sebagai calon presiden Indonesia 2014 dan ini sangat berpengaruh kepada PDIP dalam pemilu legislatif 9 April 2014 dengan mengantongi suara terbanyak 23. 681. 471 (18,95 %). Bagi Prabowo selaku capres partai Gerindra, manuver politik Megawati menjadi satu hal diluar antisipasi dan bahkan dilihat sebagai bentuk penipuan PDIP kepada Prabowo dan partai Gerindra. Maklum PDIP dan partai Gerindra telah menandatangi kesepakatan bersama dalam Perjanjian Batu Tulis di Bogor, 15 Mei 2009, kala itu Megawati dan Prabowo maju sebagai capres dan cawapres pada pemilu presiden Indonesia 2009 silam. Letak persoalannya adalah poin ketujuh dalam konsensus tersebut yang mengisyaratkan bentuk dukungan Megawati Soekarno Putri terhadap pencalonan Prabowo Subianto dalam pilpres 2014. Lantas Edhy Prabowo selaku Wakil Ketua Umum Partai Gerindra melontarkan kritik tajam terhadap manuver politik PDIP tersebut, “Perjanjian itu belum selasai. Dalam perjanjian tertulis jelas berlaku sampai tahun 2014. Seharusnya Megawati melanjutkan dukungan pada Prabowo. Kami hanya ingin memberitahu bahwa kami dibohongi. Kami minta PDIP adil” (Vivanews, 19/6/2014). Bahkan Prabowo sendiri pernah melemparkan penyataan pedasnya dengan menghimbau masyarakat jangan mempercayai pembohong. Ini bahasa politis, tetapi tentunya publik mengerti subyek yang dimaksudkan Prabowo. Eksistensi perjanjian bersama tersebut mungkin dapat ditafsir lebih jauh, tetapi pencalonan Jokowi oleh Megawati tentu menjadi genderang perang bagi Prabowo, dan bukan sebaliknya, memberi dukungan kepada Prabowo.

      Apapun tanggapan Prabowo dan partai Gerindra, Megawati telah membuat keputusan politisnya menjelang pilpres Indonesia 2014. Pertarungan pun tetap berlanjut antara Jokowi dan Prabowo selaku 2 kandidat capres dalam pilpres Indonesia 2014, mulai dari upaya pembentukan koalisi partai sampai kepada fenomena black campaing. Dalam ranah publik, Jokowi hadir sebagai sosok figur publik yang sederhana dan kesan ndeso-nya. Kendati ini dilihat sebagai satu bentuk pencitraan oleh rival politiknya, tetapi ini menjadi satu poin penting bagi Jokowi yang memiliki kualitas personal yang merepresentasi wong cilik. Ada satu hal yang menarik bahwa, dalam tiap kesempatan perjumpaannya dengan Prabowo, Jokowi selalu menampilkan sisi keramahtamaannya dan kerendahatiannya kepada rival politiknya tersebut. Keaktifan dan inisiatif Jokowi dalam penyambutan kehadiran Prabowo dalam tiap perjumpaan mereka yang ditandai jabatan tangan, pelukan, dan cipika-cipiki juga mempresentasikan satu makna politis lainya, yakni: “penebusan”. Mungkin kita tidak melupakan catatan sejarah bahwa, pencalonan Jokowi hingga kemenangannya pada pilgub DKI Jakarta 11 juli dan 20 September 2014 silam tidak lain merupakan inisiatif dan kerja keras Prabowo dengan segala bentuk dukungan moral dan finansial. Keduanya terlibat dalam relasi sosial yang erat dan bahkan diwacanakan menjadi pasangan capres dan cawapres hingga akhirnya hubungan tersebut renggang dan memanas menjelang pilpres Indonesia 2014. Figur publik sekelas Jokowi dengan kualitas personal yang sedemikian sederhana dan rendah hati, pasti punya hati nurani untuk mengingat andil Prabowo dalam sepak terjang perpolitikannya. Sekalipun peran besar Prabowo dalam konteks politik yang dinilai kebanyakan orang sarat kepentingan dan negatif, tetapi Jokowi tentunya bijak dalam menghadapi konsekuensi-konsekuensi politik demikian. Dalam hal ini, seorang Jokowi dihadapkan pada persoalan moral dan kepentingan politis yang jelas dalam prakteknya saling mengorbankan. Meski dipisahkan oleh kepentingan politik, Jokowi boleh dikatakan bijak dalam membangun interaksi persaingan dengan sikap hormat, rendah hati, dan aktif dalam memandang Prabowo sebagai rival sekaligus sebagai seorang senior yang pernah berjasa pada karir politiknya. Jokowi memang mengikuti kepentingan PDIP tetapi ia juga sedemikian menghargai Prabowo sebagai bentuk “penebusan” politiknya. Ia pribadi lebih memilih “legowo” kala dicerca dan dihina karena seorang Jokowi dengan karakter ndeso-nya layaknya seorang psikiater yang berupaya memahami kekecewaan Prabowo oleh karena statusnya sebagai capres kepentingan kubu PDIP yang dulunya berjanji mendukung Prabowo. Dengan memahami kekecewaan Prabowo, Jokowi lebih bijak memandang dan memperlakukan rivalnya. Sekalipun sederhana nampaknya, sikap dan perilaku Jokowi terhadap Prabowo sebenarnya memiliki nilai besar, kebijaksanaan politik dalam nuasa penebusan moral.

    Bermula dari pelanggaran konsensus Perjanjian Batu Tertulis yang telah dideklarasikan di Bogor, membuat Prabowo dan partai Gerindra menuai kekecewaan luar biasa. Tanpa perundingan, PDIP sebagai mitra partai Gerindra mengambil satu keputusan politik secara sepihak dan tentunya mengancam peluang pemenangan Prabowo pada pilpres Indonesia 2014. Pada tanggal 14 Maret 2014, Megawati dan PDIP resmi mendeklarasikan pencalonan Jokowi sebagai capres dalam pilpres 2014. Atas hal ini, kekecewaan Prabowo dinilai wajar dan manusiawi oleh karena peranannya dalam keberhasilan kegiatan-kegiatan politik atas nama kerjasama PDIP-Gerindra selama ini. Kepentingan politis yang diharapkan jelas mengarah kepada dukungan PDIP pada pencalonan dan pemenangan Prabowo pada pilpres Indonesia 2014. Penggalangan kerja sama dengan PDIP bagi partai Gerindra menjadi backing strategis oleh karena ikon kader PDIP, Jokowi yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi dalam survei capres Indonesia 2014. Sehingga 2 bentuk manuver yang dilakukan partai Gerindra menahan laju Jokowi ke bursa pilpres Indonesia 2014, yang sebelumnya telah diisukan selama ini dengan tetap meminta Jokowi menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta atau menjadikan Jokowi sebagai cawapres yang akan mendampingi Prabowo. Alhasil, Megawati berkehendak lain dan Prabowo mau tak mau harus menghadapi konsekuensi keputusan politis Megawati tersebut. Artinya, Prabowo dan Gerindra mempunyai homework yang berat dalam pilpres 2014 karena mitra strategisnya mengambil posisi sebagai lawan. Apalagi PDIP sebagai partai pemenang pemilihan legislatif. Prabowo tak punya banyak pilihan selain harus menerima realitas politik yang ada, ditinggalkan kawan seperjuangan. Ironis memang, tetapi pekerjaan berat selanjutnya adalah bagaimana Prabowo dan partai Gerindra membangun koalisi yang efektif dan merebut simpati masyarakat. Dengan rasa kecewa dan sakit hati, Prabowo dan koalisinya harus berusaha dan berjuang secara lebih keras menyusung strategi untuk pemenangannya dalam pilpres 2014 yang kian dekat. Ini menjadi momen-momen yang paling menegangkan bagi Prabowo di tengah-tengah persaingan sengit dengan rival politiknya yang boleh dikatakan memiliki peluang besar untuk menang. Realitas ini tentu dapat berlangsung sebaliknya, jikalau saja PDIP berada di pihak Prabowo dengan Jokowi sebagai cawapresnya, maka Prabowo akan merasa lebih survive karena telah berada pada zona aman. Ketika Prabowo dan Jokowi menjadi pasangan capres dan cawapres idealis bagi masyarakat Indoensia, maka kemenangan mutlak bagi Prabowo maju sebagai R1. Niscaya, Prabowo tak punya banyak pilihan atas keputusan Megawati dan PDIP. Andai ada pilihan, Prabowo tentu sangat mengharapkan dukungan PDIP dan partisipasi Jokowi sebagai pendampingnya. Nasi telah menjadi bubur, tetapi setidaknya upaya keras perjuangan Prabowo nampaknya membawakan perubahan positif. Hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI) membuktikan selisi tingkat elektabilitas Jokowi-Prabowo semakin kecil yang mana pada hasil survei bulan Juni 2014, tingkat elektabilitas Jokowi naik 9 % dan Prabowo naik 15 %. Perubahan ini tentunya bukan perjuangan final bagi Prabowo, tetapi menjadi stimuli perjuangan lebih keras dan giat untuk menang dalam pilpres Indonesia 2014.  

    Entah apapun diskursus dan realitas politik pilpres Indonesia 2014 yang sedang berjalan sekarang, tentunya tanggal 9 Juli 2014 mendatang menjadi waktu yang paling menentukan siapa yang harus menang dan kalah. Bagi segenap masyarakat Indonesia, fenomena tahun politik menjelang pilres Indonesia 2014 ini dapat diambil hikmahnya untuk selanjutnya menilai penyelenggaraan politik di Indonesia berada pada taraf konservatif-desktruktif, stagnansi, atau progresif-konstruktif. Masyarakat cerdas pilih presiden cerdas. Mari sukseskan pilpres Indonesia 2014.


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.