Setelah didesak memenuhi janjinya semasa kampanye, Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Oktober lalu, menetapkan setiap tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri setiap 22 Oktober. Penetapan dinyatakan dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tertanggal 15 Oktober 2015.
NU melalui berbagai kanal media menyatakan kegembiraannya. Sebab bagi NU penetapan Hari Santri Nasional, yang diambil dari seruan berjuang melalui Resolusi Jihad yang dilakukan KH. Hasyim Asy'ari. Ini sebuah pengakuan terhadap peran santri dalam kemerdekaan negeri ini.
Pagi-pagi sekali, Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah menyatakan menolak penetapan Hari Santri Nasional yang dilakukan Joko Widodo. Penolakan itu, tentu saja membuat rasa tak nyaman bagi NU. Sebab, jelas-jelas yang mengusulkan dan pijakan sejarahnya sebagai landasan usulan memang tokoh NU.
Muhammadiyah, organisasi yang menjunjung tinggi ukhuwah islamiyah secara luas, tampaknya merasa penetapan Hari Santri sebagai langkah pengkotakan umat Islam. Pembagian yang dilakukan Clifford Geerts tak cocok lagi digunakan, priyayi, santri dan abangan.
Kalangan NU tampaknya juga dengan mudah menampik nalar penolakan itu. Akan banyak perkara yang bisa diajukan untuk menegasikan alasan yang disampaikan Haedar Nashir. Penolakan itu pun agaknya tak akan didengar Jokowi. Rasa-rasanya, tak mungkin Jokowi membatalkan Keppres yang ditandatanganinya hanya karena penolakan Muhammadiyah.
Kita juga yakin, Muhammadiyah pasti sadar benar penolakannya tak mungkin akan dilanjutkan dengan pembatalan terhadap Keppres. Tetapi kalau memang Muhammadiyah menyadari benar sikap yang akan ditunjukkan Jokowi, dan tak bertujuan untuk membatalkan Keppres, lalu apa yang hendak dicapai dengan penolakan itu?
Kita melihat, tampaknya ada persaingan serius antara NU dan Muhammadiyah dalam memerebutkan pengaruhnya di Istana. Semakin memiliki pengaruh di kalangan Istana tentu saja akan semakin menguntungkan dalam agenda-agenda organisasi di masa depan.
NU atau Muhammadiyah yang berpengaruh akan memengaruhi kebijakan Jokowi, tak hanya pada soalkebijakan. Tetapi yang lebih penting lagi, pejuang untuk mengarahkan atau setidaknya dimintai pendapatnya dalam penempatan orang-orang.
Jika pembacaan semacam ini benar, kita melihat penting meninjau ulang strategi Muhammadiyah dalam melakukan komunikasi politik. Apa yang dilakukan Haedar Nashir merupakan bentuk komunikasi politik yang telanjang dan vulgar. Komunikasi yang membangkitkan ketersinggungan. Pembelahan posisi NU-Muhammadiyah pada level masyarakat kebanyakan akan makin kentara.
Ikuti tulisan menarik Mukhotib MD lainnya di sini.
