Debat Para Menteri, Cerminan Lemahnya Presiden - Analisa - www.indonesiana.id
x

Mukhotib MD

Pekerja sosial, jurnalis, fasilitator pendidikan kritis
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Debat Para Menteri, Cerminan Lemahnya Presiden

    Dibaca : 921 kali

    Selama pemerintahan Jokowi, fenomena paling mencolok, terjadinya perdebatan para menteri mengenai rencana pemerintah dalam pengmebangan program-programnya. Para menteri tak hanya saling mempertanyakan, tetapi kadarnya sudah pada level saling menjatuhkan.

    Perdebatan yang mengemuka dan menguat, misalnya, rencana pengadaan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Perdebatan seru juga melingkupi persoalan perpanjangan kontrak karya PT Freeport. 

    Perdebatan masih terus disusul dengan persoalan pembekuan PSSI, rencana pengembangan kereta api cepat Bandung-Jakarta, rencana pembelian pesawat baru PT Garuda Indonesia, dan yang terbaru rencana pengembangan model gas blok Masela dan kebijakan impor pangan.

    Sebenarnya, perdebatan semacam itu ada baiknya juga. Setidaknya, masyarakat menjadi mengerti rencana-rencana yang akan dikembangkan pemerintah. Selebihnya, tersebar pula argumentasi-argumentasi yang berkembang di lingkar pemerintah mengenai rencana pengembangan program baru. Ini sangat menunguntungkan bagi publik tentu saja.

    Masyarakat akan bisa menilai, berdasarkan ragam argumentasi yang dicuatkan para menteri, siapa sesungguhnya yang sedang berjuang mendapatkan keuntungan dalam seluruh proyek pengembangan yang akan dijalankan pemerintah. Para menteri yang sebagian besarnya berasal dari partai politik itu, sudah pasti bisa diduga tak akan pernah sepi dari kepentingan politik partai induknya.

    Dengan sedikit tambahan alat analisis saja, masyarakat akan bisa mengerti, kenapa Menteri A setuju, Menteri B menolak, dan Menteri C diam saja, sambil mengkritik menteri lain yang sedang berdebat.

    Persoalannya, manakala perdebatan itu dikaitkan dengan kekuasaan Presiden, banyak pihak menjadi menyayangkan terjadinya perdebatan para menteri di luar rapat-rapat kabinet. Pertama, para menteri sesungguhnya bukanlah kerja individu, melainkan kerja di dalam sebuah tim yang saling terhubung antara satu menteri dengan menteri lainnya. Karenanya, mereka disebut dengan kabinet kerja. Perdebatan itu sedang memamerkan betapa ego sektoral kementerian sangat mencolok, seakan satu bagian tak memiliki kaitan dengan bagian yang lain.

    Kedua, perdebatan itu sedang mencerminkan sikap pengabaian terhadap keberadaan Presiden sebagai atasan langsung mereka. Presiden sebagai orang yang mestinya didengar pendapatnya, seakan-akan sedang kehilangan kewibawaannya.

    Ketiga, silang pendapat para menteri juga bisa diartikan sebaga penanda Presiden sebagai orang yang selalu dalam posisi ragu dalam mengambil keputusan. Presiden seakan-akan tak memiliki energi cukup dalam memutuskan perkara dengan tegas. Sudahkah sudah banyak kasus menunjukkan, Presiden selalu tak berbicara, dan menunggu situasinya sudah genting, baru bersikap. Itupun selalu saja meminjam tangan orang lain.

    Kita masih ingat, kasus perseteruan KPK dan Polri setelah penetapan tersangka terhadap calon Kapolri. Keterdiaman Presiden yang cukup lama sempat menggemaskan banyak pihak. Lalu, Presiden membentuk Tim Sembilan, sehingga beban yang ditanggung Prersiden seakan secara sistematis dialihkan kepada Tim Sembilan.

    Perdebatan para menteri sudah selayaknya menjadi pelajaran bagi Presiden. Semua yang terjadi di kalangan para menteri sesungguhnya juga merupakan cerminan gaya kepemimpinan Presiden yang perlu dipertanyakan. 


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.









    Oleh: Napitupulu Na07

    2 hari lalu

    Bangun Jutaan Tandon Air Hujan-Padat Karya Tunai, untuk Menambah Cadangan Air Kemarau dan Mengurangi Banjir, serta Dampak Covid 19

    Dibaca : 116 kali

    Pembangunan yang terlalu mengejar pertumbuhan ekonomi berakibat terjadinya alih fungsi hutan dan ruang terbuka hijau secara masif menjadi: perkotaan, permukiman, areal industri, perkebunan sawit, kawasan pertambangan minerba dan galian C, berbagai sarana transportasi, perladangan berpindah dan lahan gundul kritis terlantar; telah berujung terjadinya banjir-banjir besar di musim hujan,diikuti kekeringan dan kelangkaan air di musim kemarau, serta air kotor / tercemar oleh limbah cair dan sampah yang menyumbat sungai dan drainase sepanjang tahun. Mengatasi masalah ini sekarang pemerintah sedang giat-giatnya membangun banyak bendungan/waduk banjir dan serbaguna bersamaan dengan merehabilitasi hutan dan konservasi lahan (gerhan). Namun upaya gerhan dan bangun waduk-waduk tersebut belum optimal menurunkan debit puncak banjir DPB) yang membesar/meningkat menjadi 5 (lima) kali debit (Q) sebelum alih fungsi tata guna tanah. Untuk mengantisipasi dampak alih fungsi tata guna lahan ini peraturan perundang-undangan terkait Penataan Ruang telah memuat persyaratan prinsip Zero Delta Q (Pertambahan Debit Nol). Tulisan ini menguraikan pentingya menerapkan prinsip Pertambahan Debit Nol ini dengan membuat/membangun jutaan tandon-tandon air hujan di seluruh nusantara; untuk melengkapi dan mengoptilakan upaya yang sedang berjalan tersebut di atas, namun sekaligus dapat menyerap tenaga kerja secara padat karya bagi penduduk yang terdampak pandemi Covid 19.