Mengapa perbedaan pendapat di antara anggota Kabinet Kerja demikian terbuka ke ruang publik? Apabila dinding Istana bocor atau pintunya tidak tertutup rapat, masyarakat akan menduga ada pihak tertentu yang sengaja memancing di air keruh. Sayangnya, ini bukan bocor, melainkan sengaja dibuka dan ditunjukkan oleh anggota Kabinet sendiri—yang notabene sama-sama membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya.
Perbedaan pandangan di antara sesama menteri sebenarnya wajar-wajar saja. Dan saya rasa, Presiden Jokowi telah bersikap demokratis dalam memberi kesempatan para menterinya untuk mengungkapkan pandangan masing-masing mengenai sebuah isu. Sepanjang kata putus dari Presiden belum dikeluarkan, perbedaan pandangan itu masih dimungkinkan dan bisa disampaikan di dalam rapat kabinet.
Tapi, inilah soalnya, perbedaan pandangan itu dibocorkan keluar dan sengaja diceritakan kepada masyarakat. Ada yang ngomong lewat jurnalis, ada yang mencuit melalui Twitter—lalu disambar oleh jurnalis dan diamplifikasi sehingga membesar. Ungkapannya pun terkadang memakai kata-kata bersayap, seakan mengajak masyarakat untuk menduga-duga apa dan siapa yang dimaksud. Ini menjadikan perbedaan pandangan di antara menteri sungguh enak digosipin di warung kopi.
Sebagai konduktor sebuah orkestra, Presiden terkesan kurang dihargai oleh para pembantunya yang merasa leluasa untuk membocorkan perbedaan pandangan di antara mereka kepada publik. Repotnya lagi, dalam perseteruan yang lagi hangat-hangatnya sekarang ini, Pak Wapres sebenarnya dapat ikut berperan meredakan situasi dengan mengingatkan agar perbedaan pendapat dibicarakan dalam rapat kabinet. Sayangnya, komentar Pak Wapres justru terkesan menghangatkan suasana.
Bagi masyarakat luas, situasi ini menimbulkan pertanyaan: apakah perbedaan pandangan para menteri ini mewakili kepentingan tertentu yang lebih besar (yang sejauh ini belum kasat mata)?; apakah perbedaan pandangan ini bukan sekedar perbedaan cara dalam mengatasi sebuah tantangan namun masih dilandasi oleh tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat?
Presiden tentu saja mesti menghentikan debat para pembantunya di ruang publik, sebab omongan para menteri yang saling berbeda—bahkan berseberangan—bukan saja membingungkan rakyat, para pelaku usaha, investor, tapi mungkin juga menjadi gosip di antara para diplomat asing yang bertugas di Jakarta. Apakah para menteri itu menyadari bahwa kita tidak lagi hidup di zaman yang steril dari pengamatan?
Sebagai sebuah himpunan menteri, Kabinet Kerja ini belum mencapai tataran ‘satu tim, satu mimpi’. Ketika seseorang duduk dalam kabinet, mestinya ia bertindak untuk rakyat dan negara dan berhenti bersikap sebagai politikus maupun pebisnis yang memikirkan kepentingan kelompoknya. Sebagai anggota tim kabinet, semestinya para menteri mendukung visi ketua tim, bukan mengusung visinya sendiri. Ibarat pemain kesebelasan sepak bola, jika mau beradu argumen, berantemlah di ruang ganti, dan setelah itu keluarlah dengan senyuman di bibir.
Para menteri mesti menahan diri untuk tidak saling menyindir di muka umum, bermain ungkapan dan kata-kata bersayap, maupun berbalas pantun yang saling menyudutkan, atau berbicara seolah-olah mewakili Presiden. Balas pantun Anda bukan hanya dilihat oleh rakyat, tapi juga ditonton para diplomat asing. Rakyat sangat berharap, sebagai konduktor, Presiden dapat segera bertindak agar situasi tidak semakin runyam. (foto: tempo) ***
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
