DPD Kisruh, Nikmatnya Kekuasaan - Analisa - www.indonesiana.id
x

Sidang Paripurna DPD Ricuh

Mukhotib MD

Pekerja sosial, jurnalis, fasilitator pendidikan kritis
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • DPD Kisruh, Nikmatnya Kekuasaan

    Dibaca : 2.827 kali

    Bermula dari usulan revisi tata terbit DPD yang salah satunya mengatur perubahan jabatan Pimpinan DPD dari 5 tahun, menjadi 2,5 tahun, ketegangan antara DPD dan Badan Kehormatan DPD.

    Para Pimpinan Dewan, Irman Gusman, Farouk Muhammad, dan GKR Hemas, menganggap revisi tata tertib yang mengubah masa jabatan Pimpinan DPD itu tak sesuai dengan UU MD5. Karenanya Pimpinan Dewan menolak menandatangani draft revisi tata tertib DPD.

    Bagi Irman, kalau hendak mengubah masa jabatan DPD harus diubah dulu UU yang di atasnya. Sebab, tata tertib tidak boleh bertentangan dengan UU yang ada di atasnya. Alasan seperti ini tentu saja benar adanya, jika berbasiskan pada ranah hirarki peraturan dan perundang-undangan.

    Tampaknya, sikap dan prinsip Pimpinan DPD tak bisa diterima anggota DPD dan juga Badan Kehormatan DPD. Lantas A.M Fatwa meminta pimpinan DPD tetap menandatangani revisi tata tertib. Anggota DPD yang lain turut mendesak, dan terjadilah kericuhan, bahkan sebagiannya ada yang menggebrak meja.

    Buntut ketegangan ini, digelontorkan gagasan mosi tidak percaya. Mosi ini akan bisa menurunkan Pimpinan DPD jika disetujui semua anggota DPD. A.M Fatwa menegasakan akan memanggil Irman untuk diminta kembali menandatangani draft revisi tatib atau akan dianggap melanggar kode etik.

    Kisruh ini, tentu saja, secara substansial berkaitan dengan kenyamanan menduduki kursi pimpinan. Pasalnya, jabatan itu berimplikasi pada berbagai fasilitas, terutama tunjangan keuangan. Bagi yang sedang menduduki kursi pimpinan tentu saja, tak akan begitu mudah melepaskan posisi itu. Terlebih lagi Pimpinan Dewan memiliki alasan kuat, bertentang dengan UU.

    Tentu untuk pembuktian sebearap potensi tatib itu melanggar UU di atasnya, akan bisa dibawa ke meja Mahkamah Konstitusi. Terutama jika para anggota DPD merasa dirugikan karena ketetapan dalam UU MD3 terkait dengan masa jabatan 5 tahun.

    Sementara, bagi yang berada dalam posisi anggota DPD, upaya perubahan masa jabatan Pimpinan DPD terkait dengan terbukanya peluang untuk bisa merasakan posisi Pimpinan Dewan. Bukankah para anggota DPD, sangat mungkin dalam pemilihan mendatang tak lagi bisa terpilih dalam proses pencalonannya?

    Posisi, jabatan dan kekuasaan memang memberikan rasa nyaman, meski belum tentu melahirkan rasa aman. Tetapi karena kenyamanan yang akan lebih diarasakan, tak heran banyak berebut mendapatkan kesempatan menjadi pimpinan. Tak hanya, pimpinan DPD, tentu saja, tetapi hampir seluruh posisi pimpinan dalam sebuah kelembagaan yang memiliki fasilitas, terutama keuangan.


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.













    Oleh: Admin

    3 hari lalu

    Digeser Suplayer Telur Kabupaten, Peternak: Pak Bupati, Beri Kami Kesempatan

    Dibaca : 807 kali

    Tuban - Belum selesai polemik soal beras berkutu di program BPNT, kini muncul suplayer yang mengatasnamakan diri suplayer kabupaten. Tak ayal, kehadiran suplayer telur kabupaten inipun menggeser peternak lokal. Adalah Sahli, Peternak Ayam Petelur di Desa Pongpongan Kec. Merakurak yang mengeluhkan tak lagi bisa ikut menyuplai telur dalam program BPNT. Pasalnya, e-warong sembako di desanya sudah memiliki suplayer baru yang ditunjuk dari kabupaten. Akibatnya, Sahli kehilangan pangsa pasar terdekat yang ada di desanya. "Katanya sudah ada suplayer baru dari kabupaten yang bertugas menyuplai telur di program BPNT, jadi e-warong sekarang tidak lagi ambil telur dari saya" terang Sahli saat di temuai di kandangnya, Kamis, 21/05/2020. Sahli menuturkan, peternak ayam petelur yang ada di desanya sebenarnya cukup merasakan dampak ekonomi dari program andalan Jokowi ini. Ia dan teman-temannya tidak perlu jauh-jauh mencari pangsa pasar untuk telur yang dihasilkan dari kandangnya. Selain itu, harga jualnya juga relatif setabil dan kompetitif. Namun semenjak kehadiran suplayer kabupaten ini, ia terpaksa harus mencari pangsa pasar baru. "Dulu telur tidak pernah keluar dari desa karena diambil Agen BPNT, sekarang saya terpaksa jual telurnya ke tengkulak meski harganya lebih murah" terang pemuda yang sudah menggeluti peternakan unggas sejak 5 tahun terakhir ini. Terpisah, Aripin, peternak ayam petelur di desa yang sama juga menyayangkan masuknya suplayer baru dari luar desa. Menurutnya, supplier kabupaten ini makin menambah derita peternak ayam petelur yang beberapa bulan terakhir ini mengalami guncangan harga akibat beredarnya telur yang diduga HE. Jika hadirnya suplayer luar di BPNT Desa Pongpongan ini adalah kebijakan Bupati, Arifin meminta agar kebijaka itu dievaluasi. "Mohon Pak Bupati bisa melindungi peternak lokal. Beri kami kesempatan untuk menyuplai telur di desa kami" pinta Arifin. Untuk diketahui, adanya komoditi telur dalam program BPNT ini telah memantik semangat warga desa mencoba peruntungan dalam bidang perunggasan. di Desa Pongpongan sendiri, saat ini terdapat 5 kandang ayam petelur milik warga. Dua diantaranya merupakan kelompok binaan dari PT. Semen Indonesia. Diperkirakan, tahun ini juga akan muncul lagi peternak-peternak baru yang menggeluti peternakan ayam petelur. Hal ini diketahui dari banyaknya usulan peternakan unggas dari kelompok masyarakat yang yang masuk melalui program CSR Semen Indonesia tahun 2020 untuk Desa Pongpongan (tro/id).