Menjelang pemilihan gurbenur DKI Jakarta tahun depan, suasana hangat sudah mulai terasa. Sejumlah figur sudah mulai bergerak menghimpun dukungan. Selain Ahok bersama Teman-nya, ada Yusril Ihza Mahendra, Sandiaga Uno, Ahmad Dhani, Adhyaksa Dault, Bang Lulung, dan Kang Yoto. Tak lama lagi akan muncul nama-nama lain.
Para bakal calon ini bersaing untuk mendapatkan dukungan, bukan saja dari partai politik, tapi juga dari berbagai unsur masyarakat. Sejumlah figur sudah berkeliling menemui tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakat, maupun elite politik nasional. Sebagian lainnya sudah membikin barisan relawan.
Di antara mereka ada yang benar-benar jadi calon yang ikut berkompetisi, sementara sisanya hanya sampai pada peran figuran yang meramaikan hiruk pikuk politik Jakarta. Tanpa dukungan berarti, dari partai atau lewat jalur perorangan, bakal calon yang antusias sekalipun tidak mungkin ikut berkompetisi secara resmi sebagai calon gubernur.
Nah, di sinilah hasil survei memiliki andil tersendiri. Survei, dalam konteks pilkada Jakarta, adalah alat untuk mengetahui persepsi publik tentang figur yang potensial menjadi gubernur. Dalam beberapa hari ini, suasana hangat politik Jakarta mulai bertambah dengan dipublikasikannya hasil survei oleh beberapa lembaga.
Fokus survei lagi-lagi soal popularitas dan elektabilitas (tingkat keterpilihan) bakal calon gubernur di mata penduduk Jakarta yang punya hak pilih. Setidak-tidaknya, isu popularitas inilah yang diangkat oleh media massa. Masyarakat luas (yang jumlahnya jauh lebih banyak ketimbang yang ikut sebagai responden survei) hanya memperoleh gambaran tentang popularitas figur tertentu.
Lembaga survei maupun media jarang mengangkat isu-isu yang lebih mendasar, misalnya kemampuan bakal calon gubernur, ide-ide mereka tentang pembenahan Jakarta—banjir, sampah, pengangguran, parkir, kriminalitas. Di dalam kuesioner survei mereka, mungkin ada isu-isu ini. Tapi, yang diangkat ke permukaan, lagi-lagi soal popularitas: siapa figur paling tenar di mata warga Ibukota saat ini.
Publikasi hasil survei dengan menonjolkan popularitas ini mengingatkan pada publikasi peringkat atau rating acara televisi. Stasiun televisi akan mempertahankan program yang paling populer di mata penonton tanpa peduli kualitas programnya. Jika ini pula yang terjadi di jagat politik, partai akan mengusung bakal calon yang paling populer tanpa peduli apakah figur ini punya gagasan yang jelas mengenai masa depan Jakarta serta punya kemampuan untuk mewujudkan gagasannya.
Haruskah rakyat pemilih disodori figur-figur seperti itu? Jika ya, demokrasi kita berpotensi terperosok kepada demokrasi popularitas. Lewat pengemasan tertentu dan rekayasa pemasaran tertentu, popularitas seorang figur bakal calon gubernur dapat didongkrak. Ini dapat mengelabui masyarakat pemilih.
Bagi calon pemilih, mencermati kemandirian lembaga pembuat survei tidak kalah penting dibandingkan membaca hasil surveinya. Jika lembaga survei ini berperan pula sebagai konsultan politik, maka patut diwaspadai terjadinya konflik kepentingan.
Konsultan politik boleh saja melakukan survei untuk kepentingan internal bakal calon gubernur yang memakai jasanya. Tapi, jika hasil survei itu kemudian dipublikasi kepada khalayak ramai, konflik kepentingan itu sangat sukar dihindari. Adakah lembaga survei yang akan menempatkan seorang bakal calon gubernur di urutan keempat hasil surveinya, padahal figur tersebut memakai jasanya sebagai konsultan politik? Boleh jadi, lembaga ini akan diganti dengan konsultan politik yang lain. (foto: tempo) ***
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
