Orang-orang mencoba memainkan peran dizalimi atau playing victim ketika ada orang Islam ditangkap karena korupsi. Mereka menebar berbagai diksi bernada seolah hanya koruptor muslim saja yang disorot. Padahal, kata mereka, koruptor non-muslim juga banyak. Seolah hanya orang muslim yang korupsi.
Tidak. Kita semua sadar benar bahwa korupsi menggerogoti kita dari semua sisi. Semua elemen kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, terlibat korupsi. Semua partai menghasilkan korupsi. Semua agama menghasilkan koruptor. Jadi, pelaku korupsi sebenarnya tidak menyandang identitas tertentu. Maka tepat kalau kita katakan bahwa koruptor itu tidak beragama, alias apapun agamanya, koruptor tetap koruptor.
Tapi kenapa ketika seorang muslim tertangkap korupsi banyak orang mengaitkan dengan agamanya? Karena mereka ini memang terbiasa menjadikan agama sebagai identitas politiknya. Ingatlah misalnya Luthfi Hasan Ishak. Dia adalah Presiden PKS, partai yang mengaku sebagai partai dakwah. Sudah tentu korupsinya dikaitkan dengan agamanya, karena perilaku korup itu tidak sesuai dengan misi agama yang dia klaim. Pada saat yang sama, Nazaruddin itu kan muslim juga. Adakah riuh rendah mengaitkan korupsinya dengan Islam? Tidak. Karena Nazar dari Demokrat, dan tidak mengangkat bendera Islam dalam berpolitik.
Berbagai latar belakang agama para koruptor membuktikan bahwa agama memang tidak relevan dalam politik. Agama seseorang tidak memastikan dia menjadi baik atau buruk. Agama juga tidak memastikan sikap adil atau kecakapan seseorang dalam kepemimpinan politik. Orang Islam bisa jadi pemimpin yang adil dan jujur, tapi pada saat yang sama ada pula orang Islam yang menjadi pemimpin yang korup. Agama lain pun begitu.
Memang cukup menyedihkan ketika agama tidak menjamin baiknya akhlak seseorang. Tapi itu adalah fakta. Orang yang rajin beribadah di mesjid belum tentu tertib dalam berlalu lintas, misalnya. Kenyataan yang lebih buruk, sangat banyak orang yang tertib beribadah tapi bisa melanggar peraturan lalu lintas tanpa rasa bersalah. Orang-orang yang tertangkap korupsi itu tidak sedikit pula yang sangat rajin beribadah.
Jadi sekali lagi jelas bahwa agama politikus bukan sesuatu yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan pilihan politik. Lihatlah orangnya, sejarah kiprahnya dalam politik, kontribusi yang sudah dia buat, dan hal-hal semacam itu. Banyak orang baik dari kalangan Islam, tapi banyak juga orang baik dari kalangan non-muslim. Jangan sampai pilihan berdasarkan agama membuat kita membiarkan orang-orang tak bersih berkuasa, hanya karena kebetulan kita seiman dengan dia. Ingat, kita tak pernah seiman dengan koruptor, karena iman kita mengharamkan korupsi.
Tuntutan agar pemimpin harus dari kalangan Islam itu hanyalah bagian dari riuh rendahnya mayoritas yang manja, yang menuntut negara harus menyediakan ini dan itu bagi mereka. Pemimpin harus muslim. Makanan di pasar harus dipastikan kehalalannya. Bank harus syariah. Ini harus begini, itu harus begitu. Begitu banyak tuntutan, jangan sampai diiringi dengan minimnya kontribusi. Itu namanya kita jadi benalu.
Tapi bukankah demokrasi memang demikian adanya? Tidak, demokrasi tidak begitu. Tapi bukankah isu agama juga dimainkan di Amerika? So what? Kalau terjadi di Amerika apakah otomatis itu demokrasi? Hak pilih untuk warga kulit hitam Amerika masih sangat dibatasi hingga Presiden Johnson menetapkan hak pilih bagi mereka di tahun 1965. Padahal kita sudah melaksanakan pemilihan umum di tahun 1955 tanpa pembatasan hak pilih bagi siapapun. Itu artinya sejarah demokrasi kita dalam hal tertentu memang lebih baik dari Amerika. Jadi tidak ada alasan untuk membenarkan hal-hal yang tidak demokratis hanya karena hal itu masih terjadi di Amerika atau negara lain.
Jadi, sekali lagi, agama tidak relevan dalam penetapan keriteria untuk memilih dalam politik. Yang relevan adalah rekam jejak kinerja, kejujuran, dan amanah. Itu saja.
Ikuti tulisan menarik hasanudin abdurakhman lainnya di sini.
