Tega, Jokowi di Istana, Tak Menemui Perempuan Kendeng - Analisa - www.indonesiana.id
x

petani yang berasal dari kawasan pegunungan kendeng, Grobogan, Pati, Rembang bersiap mengecor kakinya di depan Istana Merdeka, Jakarta, 11 April 2016. Tempo/ Mawardah

Mukhotib MD

Pekerja sosial, jurnalis, fasilitator pendidikan kritis
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Tega, Jokowi di Istana, Tak Menemui Perempuan Kendeng

    Dibaca : 3.896 kali

    Setelah ditemui Teten Masduki, Kepala Staff Kepresidenan, yang mantan aktivis hak asasi manusia itu, para perempuan dari Pegunungan Kendeng melepaskan belenggu di kaki-kaki mereka. Ke mana sebenarnya Jokowi saat itu?

    Saya mengira Jokowi sedang berdinas keluar negeri, memasarkan gagasan-gagasan Indonesia ke dunia internasional. Bagian dari upaya mencapai kemajuan bangsa dan negara, kesejahteraan rakyat kebanyakan yang tetap belum diuntungkan juga.

    Ternyata anggapan saya keliru. Dugaan positif saya salah seratus persen. Sebab ternyata Jokowi ada di dalam Istana. Yang jika berniat saja, membuka sedikit tirai jendela Istana itu, ia akan bisa melihat para perempuan yang terpasung kakinya dengan adukan semen. Mungkin itu dilakukan, tetapi mungkin tak mampu menggerakkan hatinya untuk berjalan sejenak menyeberangi jalan depan Istana.

    Wajah-wajah berkeringat dengan caping bambu sebagai pelindung, benar-benar tak bisa memengaruhi sikap Jokowi untuk barang sejenak menyapa perempuan, yang mungkin saja, mereka juga memberikan suaranya, sehingga Jokowi bisa berkantor di Istana Negara.

    Jika tanggal 12 April, Jokowi belum bisa menemui para perempuan Kendeng bisa dimaklumi, sebab jadwal acaranya memang di Padang, membuka Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2016, di Mako Lantamal Bukit Peti-Peti, Kota Padang, Sumatera. Dan bersama pasangannya, ia sudah terbang ke Padang pada Senin, 11 April 2016, malam hari.

    Tapi, kalau tanggal 13 belum bisa menemui para perempuan Kendeng, jadi menimbulkan pertanyaan kepeduliannya terhadap kaum miskin petani itu, sebab ia berada di Istana.

    Ini jadwal Jokowi, sepanjang hari Rabu, 13 April 2016, seperti dirilis sebuah media online nasional:

    JaKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan menerima kunjungan Direktur Jenderal (Dirjen) World Trade Organization (WTO), Roberto Azevedo dan delegasi. Pertemuan rencananya akan dilangsungkan sekitar pukul 09.00 WIB di Istana Merdeka, Jakarta.

    Kemudian Jokowi dilanjutkan akan menerima Pimpinan dan Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) pada pukul 10.00 WIB, Rabu (13/4/2016).

    Siangnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan menerima Kunjungan Kehormatan Mantan Presiden Chile/Duta Besar LBBP Republik Chile untuk Kawasan Asia Pasifik. Pertemuan itu dilaksanakan sekitar pukul 13.30 WIB.

    Pukul 14.00 WIB, Jokowi dan jajaran Menteri terkait akan menggelar rapat terbatas dengan topik Rancangan Instruksi Presiden tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

    Pada pukul 15.30 WIB, Presiden akan menerima kunjungan Delegasi Menteri Departemen Internasional, Komite Sentral Partai Komunis China. Agenda pertemuan delegasi partai Komunis China akan dilakukan di Istana Merdeka.

    Sungguh-sungguh tega.....


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.









    Oleh: Napitupulu Na07

    2 hari lalu

    Keadilan Agraria dan Peningkatan Produksi Pangan Melalui Konsesi Lahan Pertanian Luasan 10 –80 ha, kepada Badan Usaha Perorangan.

    Dibaca : 129 kali

    Salah satu dari 9 masalah fundamental multi dimensi bangsa Indonesia adalah “masih rendah, terbatas dan timpang pembangunan dan kesejahteraan baik antar lapisan / strata masyarakat maupun antar daerah dan pulau”. Perwujudan sila ke 5 dari Pancasila yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” masih jauh dari harapan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertajuk ‘Apa kabar Reforma Perhutanan Sosial’ Selasa 3/4/2018, Dalam paparan berjudul ‘Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial, mengungkapkan: Ketimpangan pemberian lahan dan akses dari sektor kehutanan ini terdata sampai tahun 2017. Perbandingan ketimpangannya? Luas lahan di Indonesia yang yang sudah keluar ijin pengelolaanya adalah 42.253234 ha dari total 125.922.474 KH Indonesia. Dari 42.253.234 ha lahan yang diberikan ke swasta-masyarakat-kepentingan umum, 95,76 %-nya dilelola oleh swasta luas totalnya 40.463.103 ha. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit, dari data peta RePPProT, pada tahun 1990 luasnya 7.662.100 ha, dari data baru tahun 2015 menjadi 11.260.277 ha, berarti kenaikan rata-rata 142.000 ha/tahun. Tahun 2016 menurun sedikit menjadi 11.201.465 ha. Tahun 2017 terhadap angka 2016 meningkat drastis 25 % lebih, menjadi sebesar 14.048.722 ha. Tahun 2018 naik menjadi 14.327.093 ha, Tahun 2019 naik menjadi 14.677.560 ha. Areal usaha perkebunan kelapa sawit tersebut didominasi oleh hanya puluhan pengusaha besar swasta. Ke depan apa yang bisa dilakukan? untuk mengurangi ketimpangan penguasaan / hak kelola Pengusaha Besar Swasta (PBS) atas tanah kawasan hutan (40.463.103 ha) dan Perkebunan kelapa sawit (14.677.560 ha), totalnya 55.140.663 ha setara 29,5 % luas daratan Idonesia 187.000.000 ha. Penulis menyarankan Solusi pengurangan ketimpangan secara bertahap, namun sekaligus bisa menangani permasalahan besar lain yaitu kemandirian pangan Indonesia yang sangat lemah / rapuh karena terkendala terbatasnya ketersediaan lahan garapan. Pada kesempatan ini diusulkan untuk Ekstensifikasi Pertanian pangan dengan membuka daerah irigasi (DI) Baru dengan Pola Pertanian Pangan UKM. Strateginya membangun Lima Pilar Pertanian Beririgasi Modern di luar P. Jawa meliputi: P1: Penyediaan air irigasi; P2: Pembangunan infrastruktur irigasi baru; P3: Pencetakan sawah baru petakan besar yang sesuai mekanisasi pertanian untuk para UKM dengan konsesi lahan 30-80 ha; P4: Mempersiapkan sistem pengelolaan irigasi; P5: Membangun sistem konsesi UKM pertanian mekanisasi padi komersial terpadu, mulai tanam, panen, sampai siap dipasarkan. Untuk keadilan agraria dan sekaligus penyediaan lahan garapan daerah irigasi baru, juga untuk lahan peternakan dan perikanan terlihat 2 kemungkinan yakni: (i) Mengatur pemberian puluhan ribu konsesi lahan luasan kecil 10 ha untuk peternakan, perikanan, hortikultur (mix farming), serta luas 30 - 80 ha untuk irigasi baru. Sebagai tahap pertama memanfaatkan cadangan areal untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta ha, diberikan konsesi 30 tahun kepada badan usaha perorangan; dan (ii) Mengubah konsesi sawit lama yang habis masa konsesinya menjadi konsesi 30 tahun UKM sawah beririgasi 30 ha - 80 ha.