Mendekati detik-detik reshuffle kabinet, banyak orang menebak-nebak kira-kira siapa yang akan dicopot oleh Presiden Jokowi dan siapa yang akan menggantikannya. Mengutip pernyataan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, satu-dua orang kader Partai Amanat Nasional (PAN) akan masuk kebinet. Memang keberadaan PAN dalam koalisi pemerintah dibutuhkan sebagai penyeimbang dan memoderasi internal kabinet di tengah gesekan yang terjadi di lingkungan istana. Selain itu, PAN berfungsi untuk membangun komunikasi dan menguatkan posisi pemerintah di parlemen.

Salah satu nama yang muncul ke permukaan adalah Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan. Pria yang menjabat sebagai Wakil ketua DPR RI ini menjadi salah satu opsi dari sederet nama yang disiapkan PAN dalam mengisi pos kementerian yang akan direposisi oleh Presiden Jokowi.

Namun, Nampaknya PAN harus berhitung jika mau menawarkan sosok Taufik kepada Presiden Jokowi karena dirinya pernah tersangkut kasus korupsi pengadaan Al Quran. Dalam beberapa kali kesempatan Taufik seolah lepas tangan dari kasus yang memang berhubungan langsung dengan dirinya tersebut.

Bahkan pada 2012 lalu, Taufik Kurniawan dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR karena kerap menerima suap untuk meloloskan proyek-proyek pribadinya. Hal itu diungkapkan koleganya sesama Anggota DPR dari Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan. Trimedya menjelaskan, dalam laporan tertulisnya, Burhanuddin melaporkan Taufik Kurniawan diduga menerima dana suap sebesar Rp2,8 miliar untuk meloloskan proyek, melalui stafnya yang bernama Gustri.

Pada 2011 lalu nama Taufik juga menjadi perbincangan di kalangan dewan karena dianggap tidak pro pemberantasan korupsi karena menolak dibentuknya panitia khusus (pansus) Kementerian Tenaga Kerja.

Melihat rekam jejak Taufik, nampaknya lulusan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro (UNDIP) ini bukan orang yang tepat untuk mengemban marwah nawa cita Presiden Jokowi. Jika memaksakan Taufik masuk dalam formasi Kabinet Kerja, maka hal itu akan mencoreng citra Presiden Jokowi yang seolah “mempekerjakan” seseorang yang tidak tersentuh oleh hukum dalam kasus korupsi.

Saat ini, untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah Presiden Jokowi harus memilih pembantu yang memiliki rekam jejak yang bersih serta memiliki kredibilitas dan integritas yang tinggi.

Ikuti tulisan menarik Denny Setiawan lainnya di sini.