Politikus Senayan seolah tak pernah jera bermain proyek pemerintah. Kali ini, Wakil Bendahara Partai Demokrat, I Putu Sudiartana, yang diduga menerima suap dari proyek 12 jalan di Sumatera Barat senilai Rp 300 miliar.

Dari rumah Putu Sudiartana, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyita bukti transfer Rp 500 juta dan uang tunai Rp 390 juta dalam pecahan dolar Singapura. Putu yang sehari-hari menjadi anggota Komisi Hukum DPR tak bermain sendirian. Sebelumnya  KPK juga menangkap sekretarisnya, Novianti dan orang kepercayaan Putu, Suhaemi.

Suap itu diduga diberikan oleh Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang Permukiman Sumatera Barat, Suprapto dan seorang pengusaha bernama Yogan Askan. Keduanya juga telah ditetapkan sebagai tersangka. (Baca: Kronologi Penangkapan Putu Sudiartana dkk)

Kenapa  anggota DPR gampang sekali sekali ditangkap oleh KPK?   Setidaknya ada tiga jebakan  yang selama ini terkesan sulit dihindari oleh politikus:

1. Jebakan permainan proyek

Menerima suap dari proyek pemerintah merupakan korupsi paling mudah lantaran anggota DPR memegang fungsi anggaran. Daerah yang ingin mendapat jatah proyek pun rela menyogok anggota Dewan.

Skandal Putu Sudiartana tak jauh berbeda dengan kasus Damayanti Wisnu Putranti, politikus PDIP Perjuangan yang ditangkap KPK pada  Januari lalu. Ia dituduh menerima duit sekitar Rp 3,28 miliar atau 8 persen dari nilai proyek. Uang ini mengalir dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir, yang hendak menggarap proyek infrastruktur di Maluku. (Baca: Damayanti PDIP Jadi Tersangka Suap Proyek Kementerian)

Tak cuma Damayanti dan Khoir yang dijerat sebagai tersangka, sejumlah politikus DPR yang lain juga terseret perkara serupa. Rupanya ada semacam pembagian jatah proyek senilai Rp 40-50 miliar untuk sejumlah anggota Dewan.  Modus seperti ini  juga pernah dilakukan oleh  politikus Partai Demokrat M. Nazaruddin dan Angelina Sondakh lima tahun lalu. Mereka menguasai proyek pemerintah, bermain mata dengan pengusaha, lalu mengutip fee.

2. Jebakan politik biaya tinggi

Di luar faktor keserakahan politikus sendiri, korupsi anggota DPR diduga dipicu oleh biaya politik yang tinggi. Banyak partai yang meminta setoran dari calon anggota legislatif. Setelah menjadi anggota Dewan, mereka juga dituntut mencari duit untuk membiayai kegiatan partai.

Saat berkampanye, mereka menghabiskan banyak duit.  Hal ini  pernah diakui oleh politikus  Partai Gerakan Indonesia Raya, Martin Hutabarat, menjelang Pemilu 2014 lalu. “Pemilu masih diwarnai pertarungan uang, bukan visi dan misi,” kata Martin saat itu.

Dalam penelitian disertasi doktornya, politikus Pramono Anung  menggambarkan biaya untuk menjadi anggota DPR. Figur publik dan artis biasanya menyiapkan dana maksimal Rp 600 juta. Sementara birokrat dan pengusaha, setidaknya menyediakan Rp 6 miliar. (Baca Biaya Calon Anggota DPR Hingga Rp 6 Miliar)

3. Jebakan keuangan partai

Ini yang menjelaskan kenapa politikus yang sering terjerat korupsi justru memiliki posisi kunci di partai politik.  Tak cuma Putu Sudiartana, dulu Nazaruddin juga menduduki jabatan penting di Demokrat: bendahara umum partai.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga pernah mengungkapkan minimnya sumber dana  partai. Ia sempat mengusulkan anggaran negara buat partai sekitar Rp  1 triliun per tahun untuk setiap partai politik.  Ia mengatakan kurangnya dana partai menjadi penyebab pejabat  melakukan korupsi. (Baca: Begini Asal Mula Dana Parpol Rp 1 triliun)

Usulan yang kontroversial itu akhirnya ditolak.  Tapi seharussnya partai politik mencari solusi lain. Mengharapkan kenaikan jumlah bantuan resmi dari APBN mungkin sulit karena pendapatan negara juga kecil. Dana APBN lebih baik digunakan untuk memperbesar anggaran infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.

Cara yang lebih simpel tentu dengan menghidupkan iuran dari para kader, anggota, dan sumbangan simpatisan partai. Partai mesti membenahi pola pendanaan agar politikus tak gampang tergoda korupsi. Skandal suap seperti Damayanti  dan Putu Sudiartana akan terus berulang jika partai membenahi sumber keuangan partai. *

Ikuti tulisan menarik Gendur Sudarsono lainnya di sini.