Pelajaran dari Horor Brebes Exit

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Bagikan Artikel Ini
img-content0
img-content
Iklan
img-content
Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Prosesi mudik Lebaran merupakan prosesi rutin tahunan. Seharusnya pemerintah bisa menyiapkannya dengan lebih baik.

Hanya orang tolol yang meminta saya mundur,” kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, seperti banyak dikutip media. Pernyataan itu merupakan respons atas desakan banyak pihak agar dirinya mundur sebagai menteri setelah terjadinya "horor” di Brebes Exit, pintu keluar tol di Brebes, beberapa hari sebelum Lebaran. Apa yang dinyatakan Jonan tidak 100 persen salah. Namun pernyataan itu terasa memilukan karena dilontarkan tanpa perasaan dan empati bagi masyarakat yang menjadi korban Brebes Exit.

 

Lalu, pelajaran apa yang bisa kita tarik dari peristiwa ini? Pertama, adanya kesalahan kalkulasi, bahkan oleh Presiden Jokowi sendiri. Secara gamblang Presiden menyatakan bahwa Brebes Exit akan mampu mengatasi kemacetan dalam arus mudik Lebaran dan masyarakat diimbau agar melintasi ruas Brebes Exit itu. Jika didukung oleh data teknis yang akurat, seharusnya pernyataan Presiden tidak seperti itu.

 

Ini menunjukkan pernyataan Presiden hanya berbasis populisme serta pernyataan belaka tanpa pasokan data dan informasi dari pejabat teknis yang kompeten, terutama dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, serta operator jalan tol. Bagaimana mungkin ruas Brebes Timur langsung diintegrasikan dengan tol Cikampek, Cipali, dan Cipularang tanpa dilengkapi dengan infrastruktur pendukung lainnya, seperti rest area dan SPBU? Padahal, 1,1 juta mobil sudah diperkirakan akan bergerak meninggalkan Jabodetabek.

 

Kedua, komunikasi publik yang buruk. Setelah kejadian horor Brebes Exit, sampai detik ini belum ada penjelasan resmi dan komprehensif mengapa kasus itu bisa terjadi. Antar-pejabat teknis saling "saur manuk” tanpa arah dan argumentasi yang jelas. Ini menunjukkan nihilnya koordinasi antar-kementerian dan lembaga struktural lainnya. Masing-masing pejabat saling lempar tanggung jawab, saling menyalahkan. Komunikasi publik macam apa yang dipertontonkan kepada khalayak?

 

Ketiga, minimnya empati. Seharusnya, setelah menjelaskan duduk persoalan yang ada kepada masyarakat, langkah berikutnya adalah meminta maaf atas kecerobohan dan keteledoran yang dilakukan. Bukan malah menyalahkan masyarakat yang dianggap saling menyerobot sehingga memperparah keadaan. Jika hal ini terjadi di Jepang, pejabat yang berkompeten akan mengundurkan diri, atau bahkan bunuh diri. Atau, contohlah Menteri Energi Jepang. Lantaran listrik di Jepang padam selama 20 menit, ia membungkukkan badan selama 20 menit sebagai bentuk permohonan maaf kepada rakyat Jepang.

 

Terakhir, dari sisi masyarakat, seyogianya mereka mengantisipasi dan menyiapkan perjalanan mudik secara optimal, dari pasokan bahan bakar minyak, logistik, hingga obat-obatan ringan. Ini sangat penting karena bagaimanapun, perjalanan mudik sebenarnya berisiko tinggi. Mungkin kemacetan merupakan hal yang jamak. Hal lain yang lebih mengerikan adalah aspek keselamatan yang rendah, terutama untuk sektor transportasi darat. Ingat, saban tahun, ratusan nyawa melayang selama arus mudik Lebaran akibat kecelakaan lalu lintas. Pada 2015, jumlah korban meninggal mencapai 646 orang dari 5.675 kecelakaan lalu lintas.

 

Prosesi mudik Lebaran merupakan prosesi rutin tahunan. Seharusnya pemerintah bisa menyiapkannya dengan lebih baik. Kesiapan sarana dan prasarana transportasi seharusnya lebih progresif, baik di level nasional maupun daerah. Masih minimnya kapasitas transportasi publik seharusnya menjadi agenda utama untuk pembenahan. Keberadaan sepeda motor untuk moda transportasi mudik seharusnya semakin minim, bukan malah semakin mendominasi. Perilaku masyarakat selama mudik seharusnya juga membaik. Tidak saling serobot, memakan jalur dari arah yang berlawanan, atau membuat kemacetan lalu lintas semakin mengunci (gridlock). Terakhir, jangan ada dominasi egoisme sektoral institusi pemerintah. Horor Brebes Exit sejatinya lebih didominasi oleh nihilnya koordinasi dan sinergi antar-institusi pemerintah. Presiden pun jangan terlalu menonjolkan sisi populisme tanpa ditopang data yang akurat.

Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI

*) Artikel ini terbit di Koran Tempo edisi Jumat, 15 Juli 2016

Bagikan Artikel Ini

Baca Juga











Artikel Terpopuler











Terpopuler di Peristiwa

img-content
img-content
img-content
Lihat semua