“Yang harus dilakukan kepala daerah terpilih dari PDI Perjuangan

adalah menjalankan ideologi Trisakti”.

--- Megawati Soekarnoputri ---

Rakyat terus bertanya-tanya, sebab apa PDI Perjuangan tak segera menetapkan cagub-cawagubnya di Pilkada DKI? Padahal, sebagai pemilik kursi terbanyak (28 kursi DPRD DKI Jakarta) dan memenuhi syarat mencalonkan sendiri pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta, PDI Perjuangan dapat segera mengambil keputusan.

Pertanyaan publik terhadap sikap PDI Perjuangan ini semakin menguat manakala DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta telah resmi menyatakan sikap untuk menolak AHOK sebagai calon dari PDI Perjuangan. Sikap resmi DPD PDI Perjuangan bukan tanpa alasan. Berdasarkan laporan anggota dewan PDI Perjuangan (DPR / DPRD DKI Jakarta) saat turun ke basis-basis konstituennya di Jakarta menunjukkan fakta jelas: 90 persen lebih simpatisan, anggota dan kader PDI Perjuangan DKI Jakarta menolak AHOK dicalonkan sebagai Cagub DKI dari PDI Perjuangan.

Tak heran jika publik yang bukan bagian dari simpatisan, anggota ataupun kader PDI Perjuangan ketika melintas di kantor atau sekretariat PDI Perjuangan di Jakarta tertampang spanduk Penolakan AHOK dicalonkan dari PDI Perjuangan.

Ini fakta yang tidak ingin ditutup-tutupi oleh jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Jakarta. DPD Perjuangan Jakarta sepertinya ingin mengingatkan jajaran DPP PDI Perjuangan bahwa perjuangan kader, anggota, simpatisan dan basis massa lah sesungguhnya yang menghantarkan PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu 2014.

Pada Pemilu 2014, PDI Perjuangan berhasil menghimpun suara rakyat 23.681.471 suara atau 18.95 persen dengan visi perubahan dalam Trisakti yang dilakukan secara Gotong Royong. Pun pada Pilkada serentak 9 Desember 2015 yang lalu, PDI Perjuangan juga berhasil meraih kemenangan di 160 daerah dari 264 provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada. Oleh karenanya, suara basis massa, simpatisan, anggota dan kader partai di akar rumput benar-benar tidak dapat dianggap remeh.

Pertanyaannya, mengapa rapat-rapat basis massa, simpatisan, anggota dan kader PDI Perjuangan di Jakarta satu suara menolak AHOK?

Bagi sebagian orang, visi Jakarta Baru yang dahulu dijanjikan oleh Jokowi-Ahok sudah terlihat berhasil. Misalnya, ada yang mengatakan bahwa tranportasi massal di Jakarta mulai ada perkembangan positif, meski belum berbanding lurus dengan pengurangan tingkat kemacetan.

Bagi sebagian besar rakyat kecil di Jakarta, visi Jakarta Baru yang dijanjikan oleh Jokowi-Ahok sejak terpilih pada 2012 lalu itu, semakin hari semakin jauh dari fakta. Fakta ini semakin terlihat nyata oleh rakyat kelas menengah ke bawah ketika Jokowi telah terpilih menjadi Presiden RI pada Oktober 2014. Paska Jokowi menjadi Presiden dan Ahok ditetapkan sbegai Gubernur DKI Jakarta, kebijakan-kebijakan pemerintahan DKI Jakarta semakin jauh dari visi Jakarta Baru yang mereka janjikan.

Misal kebijakan Gubernur DKI Jakarta memberikan izin pelaksanaan Reklamasi Teluk Jakarta yang oleh putusan PTUN dinyatakan melanggar berbagai peraturan perundang-undangan ditandatangani setelah Jokowi menjadi Presiden. Janji untuk membangun kampung deret atau kampung susun yang dulu telah disetujui oleh Jokowi juga mengalami perubahan setelah Jokowi terpilih sebagai Presiden. Padahal, kampung deret atau kampung susun itu harusnya mulai dibangun di 2016 dengan pilot project di bukit duri.

Kini yang terjadi sebaliknya, pembangunan kampung deret atau kampung susun dikubur dalam-dalam dibawah beton menjulang yang bernama RUSUNAWA (Rumah Susun Sederhana SEWA). Bukit Duri yang telah ditetapkan sebagai pilot project kampung susun/ kampung deret pun kini tinggal menunggu waktu digusur.

Ya, pilot project kampung susun atau kampung deret yang diinginkan oleh Jokowi DIGUSUR oleh AHOK. Janji Jokowi kala menjadi Gubernur DKI akan memberikan legalisasi atas tanah-tanah warga yang telah dihuni lebih dari 20 tahun lebih itu telah diganti AHOK dengan RUSUNAWA (Rumah Susun Sederhana SEWA).

Perubahan orientasi atau arah kebijakan pemerintahan DKI Jakarta dibawah kendali Gubernur Ahok juga semakin terlihat jauh dari visi Trisakti yang menjadi visi perjuangan Jokowi atau garis politik dari PDI Perjuangan. Kebijakan pemprov DKI Jakarta dibawah Gubernur Ahok lebih banyak menguntungkan swasta dibandingkan kepentingan mayoritas rakyat kecil yang memilihnya.

Sebut saja kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta dan Pembangunan Rusunawa. Pengusaha diberikan izin pelaksanaan reklamasi oleh Gubernur Ahok, kemudian pengusaha diberikan izin bangun Rusunawa yang dalam beberapa tahun berikutnya dapat dialihkan sewanya bukan kepada rakyat miskin Jakarta. Korban Gusuran yang direlokasi ke RUSUNAWA hanya dapat menikmati subsidi gratis biaya sewa selama 6 bulan, setelah itu akan bayar sendiri. Tetapi, karena rata-rata korban gusuran yang dipindahkan ke RUSUNAWA kehilangan pekerjaan asalnya, mereka tak sanggup bayar. Saat itulah mereka nanti akan diusir dari rusun-rusun yang menjadi lokasi relokasi korban gusuran saat ini.

Atau ambil contoh tentang kebijakan pembangunan fasum dan fasos yang lebih tepat disebut sebagai barter kebijakan dari pengusaha-pengusaha yang diuntungkan dari kebijakan Gubernur Ahok. Hingga saat ini, rakyat dan publik menengah bertanya-tanya: bagaimana bentuk transparansi dan pertanggungjawaban dari kewajiban pengembang atau pengusaha untuk membangun fasos dan fasum yang ada di Jakarta ini? Disini jelas membuktikan bahwa kebijakan pemerintahan DKI dibawah Gubernur AHOK bertentangan dengan visi kedaulatan politik pemerintahan atau negara (Trisakti).

Akibat dari produk-produk kebijakan yang keluarkan pemerintahan DKI era Gubernur Ahok ini, bibit-bibit ketidakpercayaan terhadap pemerintahan DKI mulai kembali menguat. Kepemimpinan Gubernur Ahok yang mengesampingkan dialog dengan publik jelas bertentangan dengan amanat dalam AD ART PDI Perjuangan. AD ART PDI Perjuangan jelas menyatakan bahwa pengelolaan politik dan kebangsaan serta kehidupan bernegara harus berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Disisi yang lain, dalam dokumen visi misi Pemerintahan Jokowi di kpu.go.id telah dinyatakan bahwa salah satu problem mendasar kehidupan berbangsa kita adalah merosotnya kewibawaan negara ditegah-tengah rakyatnya. Oleh karena itu, dalam salah satu butih dari NAWACITA dinyatakan bahwa NEGARA HARUS HADIR di tengah-tengah mayoritas rakyatnya. Artinya apa? Negara harus hadir memberikan pemihakannya kepada mayoritas rakyatnya (wong cilik).

Bibit-bibit ketidakpercayaan mayoritas rakyat terhadap pemerintahan ini jika tidak segera diantisipasi tentu akan menyuburkan apatisme rakyat. Padahal, sejak meluasnya gerakan relawan atau yang disebut oleh PDI Perjuangan sebagai gerakan Gotong Royong ini berkembang, potensi apatisme rakyat tersebut mulai terkikis.

Ketika publik sudah mulai tergerak dalam gerakan relawan atau gerakan gotong royong mulai membuat perhitungan dengan Gubernur Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017, sekarang waktunya PDI Perjuangan menentukan sikapnya.

Pilkada DKI Jakarta akan menjadi momentum ujian garis perjuangan dan pemihakan ideologis PDI Perjuangan terhadap mayoritas massa rakyat pada Pemilu 2019.

Oleh karena itu, untuk merawat ingatan kita bersama tentang jalan perubahan Trisakti dan Revolusi Mental, kita perlu membaca ulang Pidato Bung Karno pada 17 Agustus 1957 yang berjudul “Satu Tahun Penentuan (A Year Decision)” berikut:

“Kita sudah sampai kepada satu titik, darimana kita tidak bisa balik kembali. Kita sudah sampai kepada “point of no return”.

Kita hanya ada satu pilihan lagi: Mundur? Mandek? atau Maju? Mundur – hancur! Mandek – amblek! Maka ayo kita maju…,”

Ikuti tulisan menarik Urban Marjinal lainnya di sini.