Pileg dan Pilpres 2019 semakin dekat, kurang dari tiga tahun lagi. Diam-diam partai-partai yang ada di Indonesia melaksanakan strategi yang diharapkan dapat membuat partai tersebut menjadi pemenang. Belajar dari Pileg dan Pilpres 2014 yang lalu dimana partai-partai besar mengalami kemerosotan suara yang signifikan, maka mereka melakukan upaya untuk mendongkrak kembali perolehan suara.
PDIP adalah salah satu partai besar yang mengalami penurunan suara pada Pemilu 2014. Meski tetap menjadi pemenang dan menjadi pengusung utama Jokowi-JK menjadi presiden, hal itu tidak membuat PDIP merasa tenang. Ada dua hal yang merisaukan PDIP. Kepercayaan masyarakat yang semakin menipis dan adanya partai-partai yang berpotensi merebut perolehan suara.
Pada Pemilu 2014, ada 12 partai yang menjadi peserta. Dua partai yang termasuk kecil adalah PBB dan PKPI. Dua partai ini tidak memiliki perwakilan di DPR RI. Namun PKPI tercatat sebagai salah satu pengusung dan pendukung Jokowi-JK pada Pilpres sehingga masih eksis dengan berbagai kegiatan hingga sekarang. Apalagi PKPI mempunyai anggota di DPRD TK I dan TK II lebih banyak dibandingkan PBB.
Secara fakta, PKPI masih memilki potensi sebagai partai peserta Pemilu dan bisa menjadi besar jika tetap gigih berjuang, melaksanakan konsolidasi dan menyoalisasikan partai kepada masyarakat. Demi memenangkan Pemilu 2019 nanti, PDIP harus melenyapkan saingan, walau dia masih kecil. Justru menyingkirkan partai kecil dianggap lebih mudah daripada partai besar. Maka PKPI adalah sasaran yang tepat untuk itu.
Mulailah grand design PDIP untuk membunuh partai kecil. PKPI menjadi pilot project dengan alasan-alasan yang telah disebutkan di atas. Indikasinya, ada campur tangan PDIP dalam membuat kisruh di tubuh PKPI agar partai 'gurem' ini semakin lemah. Pertama, menggusur Sutiyoso dari jabatan Kepala BIN dan menggantinya dengan Budi Gunawan. PDIP tahu betul bahwa Sutiyoso adalah tokoh dan mantan Ketua Umum PKPI. Keberadaannya menjadi Kepala BIN memperkokoh PKPI dalam mengorganisir partai dan juga akses ke dalam pemerintahan Jokowi.
Kedua, ikut campurnya PDIP pada persoalan intern PKPI dimana partai ini melaksanakan KLB untuk mengganti Ketua Umum yang melanggar AD/ART partai. PDIP menggunakan AM Hendropriyono yang selama ini dikenal sebagai pendukung PDIP, untuk membantu pihak yang melakukan KLB tandingan yang menyeret mantan Wapres Try Sutrisno. Kemudian ditambah lagi dengan pernyataan-pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyudutkan PKPI.
Akhir-akhir ini bahkan PDIP mengintruksikan kepada jajaran kepengurusan di daerah agar tidak bekerja sama dengan PKPI dalam mengusung calon Kepala Daerah dengan alasan partai ini dalam konflik. Padahal, berdasarkan UU dan keputusan Menkumham, PKPI berhak mengajukan calon Kepala daerah sebagaimana partai-partai lainnya.
Jika semua langkah tersebut berhasil, maka partai kecil ini tak mampu berkembang dan diharapkan akan mati dengan sendirinya. Namun kader dari partai berlambang Garuda Merah Putih ini tak rela ada partai besar yang mengobok-obok intern PKPI. Mereka akan terus berjuang melawan kezaliman ini dan tetap eksis pada Pemilu 2019.
Ikuti tulisan menarik muthiah alhasany lainnya di sini.
