Tatkala sebuah reaktor nuklir untuk pembangkit listrik hendak didirikan, maka rencana pendirian reaktor bukan lagi wilayah eksklusif para ahli nuklir. Keputusan untuk mendirikan sebuah reaktor nuklir sudah memasuki ranah kebijakan publik sebab menyangkut kebutuhan, keamanan, dan keselamatan masyarakat luas—apakah reaktor menjawab kebutuhan listrik masyarakat dan apakah aman. Cara berpikir serupa berlaku terkait pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung maupun reklamasi Jakarta dan wilayah lain di negeri ini.
Pembangunan reaktor nuklir, jalur kereta cepat, maupun reklamasi pantai dan laut adalah penerapan pengetahuan manusia yang pembangunannya didasarkan atas kebijakan publik. Kata publik setidaknya memuat unsur pengutamaan kepentingan, kemanfaatan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Di dalamnya terkandung pula unsur keterbukaan kepada masyarakat mengenai pertimbangan-pertimbangan yang dipakai untuk mengambil keputusan. Bila dua hal ini saja diabaikan, maka keputusan yang telah diambil akan menimbulkan kecurigaan: ada apa di balik kebijakan ini?
Ketika pengetahuan (sains) mengenai reaksi nuklir, reklamasi, maupun kereta cepat bergerak dari ranah akademis (ilmiah) dan memasuki ranah publik, maka masyarakat memiliki hak untuk mengetahui seluk-beluk penerapan sains tersebut. Masyarakat berhak tahu hasil kajian dari sudut ilmu pengetahuan (bukan semata pertimbangan ekonomi-bisnis): apakah reaktor itu didirikan di tempat yang aman serta dilengkapi sistem pengendalian yang terbaik, apakah jalur kereta cepat itu didirikan di jalur kegempaan, apakah pengurukan laut menimbulkan dampak buruk pada lingkungan dan merugikan masyarakat, termasuk nelayan, dalam jangka panjang.
Pertanyaan-pertanyaan itu seyogyanya dijawab secara jujur oleh para ilmuwan yang terlibat dalam kajian, sekalipun mereka berada dalam posisi sebagai aparat pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, antara lain) atau bekerja di perusahaan swasta. Masyarakat berhak tahu seperti apa hasil kajian terhadap program reklamasi laut di utara Jakarta, sebab masyarakat akan merasakan dampak dari kebijakan yang diambil.
Apabila para ilmuwan yang terlibat dalam pengkajian tersebut menemukan unsur-unsur yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat dari sisi apapun, ilmuwan punya tanggung jawab untuk berkata jujur. Menyembunyikan sesuatu yang negatif agar tidak diketahui masyarakat merupakan tindakan yang berlawanan dengan prinsip-prinsip ilmiah yang mereka anut. Para ilmuwan yang terlibat dalam pengkajian patut mengungkapkan kebenaran ilmiah dan bukan berdiam diri hanya karena berstatus pegawai pemerintah.
Kita mestinya belum lupa terhadap isu produk pertanian transgenik yang melahirkan persoalan kesehatan serius dan menjadi perhatian masyarakat internasional. Dalam laboratorium, pertumbuhan tanaman melalui teknik transgenik memang mengagumkan para peneliti. Tapi, masyarakat luas merasakan dampak negatifnya setelah pengetahuan itu diterapkan di dalam praktik pertanian sehari-hari. Sebelumnya, ilmuwan tidak menjelaskan dampak negatif penerapan pengetahuan tersebut atau, barangkali, belum mengetahui dampak buruknya dalam waktu dekat.
Dalam berbagai kejadian, masyarakat tidak memiliki pengetahuan maupun akses yang memadai mengenai apa yang dikerjakan ilmuwan di laboratorium. Barangkali kita belum lupa pula pada kehebohan yang ditimbulkan oleh isu bakteri dalam susu formula. Penelitian dilakukan di Institut Pertanian Bogor. Namun, ketika itu, baik perguruan tinggi maupun pemerintah tidak pernah mengungkapkan merek produk susu formula tersebut. Jadi untuk apa hasil riset itu dipublikasi jika nama-nama produknya tidak disebutkan? Bukankah ini justru membuat masyarakat panik karena tidak mengetahui produk mana yang tercemar oleh bakteri?
Para ilmuwan seyogyanya menyadari tanggungjawabnya untuk menjelaskan pengetahuan dan pemahamannya terhadap sebuah masalah dari sudut pandang sains kepada masyarakat. Pemahaman masyarakat terhadap aspek ini demikian penting agar pemerintah tidak bertindak sesuka hati dalam membuat keputusan karena beranggapan bahwa masyarakat tidak memahami persoalannya. Jangan sampai integritas ilmiah para ilmuwan dipertaruhkan hanya untuk mendukung kebijakan publik yang tidak tepat dan merugikan masyarakat maupun ekosistem dalam jangka pendek maupun panjang. (Foto: reklamasi di utara Jakarta, tempo.co) **
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
