Target Rumah Susun Tak Tercapai, Ada Apa? - Analisa - www.indonesiana.id
x

Foto udara pemukiman warga sekitar tanggul laut di Kampung Baru, Muara Angke, Jakarta, 17 Juli 2016. Ahok berencana akan membangun apartemen atau rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di area tersebut dan akan membongkar tempat pemanggangan ikan yang

Redaksi

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
  • Analisa
  • Pilihan
  • Target Rumah Susun Tak Tercapai, Ada Apa?

    Dibaca : 3.102 kali

     

    Pemerintah DKI Jakarta mesti lebih selektif dalam memilih kontraktor yang akan diajak bekerja sama membangun rumah susun. Akibat ulah kontraktor nakal, pembangunan 20 ribu unit rumah susun untuk warga Jakarta yang ditargetkan selesai tahun ini gagal terwujud.

    Dari target sebanyak itu, pemerintah DKI Jakarta baru sanggup membangun 524 unit saja atau sekitar 5 persen. Apalagi, pada saat yang sama, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga menghentikan pembangunan sejumlah unit rumah susun, antara lain di Cakung Barat, Jakarta Timur; dan Marunda, Jakarta Utara. Alasannya, kontraktor menggunakan material bangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dalam kontrak kerja sama.

    Bahkan pemerintah mendapati ada kontraktor yang mencampurbeton cor dengan plastik dan material lain yang tidak sesuai dengan spesifikasi, yang dapat mengakibatkan dinding dan atap rumah susun bocor jika diterpa hujan. Pemerintah juga memperoleh laporan bahwa besi beton di sejumlah rumah susun tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga struktur rumah dikhawatirkan tidak kokoh. Karena itu, pembangunannya mesti dihentikan.

    Keputusan Gubernur Ahok tersebut merupakan langkah tepat, meskipun risikonya bakal menghambat pencapaian target pembangunan rumah susun. Penghentian itu tidak hanya mengurangi kerugian pemerintah akibat mendapat unit rumah susun berkualitas jelek dari pengembang, tapi juga menghindarkan para penghuninya dari bahaya.

    Rumah susun—yang disiapkan untuk warga Jakarta yang terkena proyek normalisasi Kali Ciliwung—harus dibangun dengan kualitas prima karena akan digunakan masyarakat untuk jangka waktu panjang. Lebih baik pemerintah terlambat mendapatkan unit rumah susun tapi dengan kualitas baik ketimbang mendapatkannya secara cepat tapi dengan kualitas asal-asalan.

    Sudah menjadi rahasia umum bahwa selama ini banyak penghuni rumah susun kerap mengeluhkan kualitas unit rumah yang kurang baik. Baru ditempati beberapa hari, atap dan dinding rumah sudah bocor di sana-sini. Biaya perawatan yang harus ditanggung para penghuni pun membengkak. Belum lagi penghuni kerap mengeluhkan sulitnya akses ke transportasi umum. Banyak rumah susun jauh dari tempat mereka bekerja sehingga ongkos transportasi menjadi lebih mahal.

    Pemerintah mesti bersikap tegas terhadap kontraktor yang tidak mengikuti prosedur operasi standar (SOP) dalam membangun gedung. Pemerintah DKI Jakarta sepantasnya memasukkan kontraktor abal-abal seperti itu dalam daftar hitam dan tidak mengizinkannya lagi ikut tender dalam proyek apa pun. Bila perlu, pemerintah dapat menyeret kontraktor nakal tersebut ke ranah hukum jika dinilai telah merugikan pemerintah secara finansial.

    Agar tak tertipu lagi, pemerintah juga mesti mengecek dengan saksama rekam jejak kontraktor yang akan diajak bekerja sama. Dengan demikian, kesalahan serupa dapat dihindari di kemudian hari.


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.