Biarkan Warga Jakarta yang 'Menghakimi' Ahok - Analisa - www.indonesiana.id
x

eorang nenek bernama Wati, 58 tahun, meminta kepada Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk menaikkan tunjangan pensiun suaminya yang merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan, 3

Hossy Juntak

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
  • Analisa
  • Pilihan
  • Biarkan Warga Jakarta yang 'Menghakimi' Ahok

    Dibaca : 5.551 kali

    Jika ada penghargaan untuk kepala daerah dengan nominasi kepala daerah terpopuler, maka pengahargaan itu layak disematkan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Bagaimana tidak, setiap tindakan dan pernyataanya mampu menyedot perhatian warga di luar Jakarta. Bahkan orang tua saya yang tinggal di Jambi sana lebih senang membahas tentang Ahok dibandingkan Gubernur Jambi yang tampan, Zumi Zola.

    Lihatlah bagaimana semangatnya sebagian warga Jawa Barat datang ke Jakarta untuk menuntut Ahok dan sebagian warga Sumatera Utara rela turun ke jalan di Medan sana untuk menyampaikan ketidaksukaan mereka atas pernyataan Ahok yang dianggap sudah menistakan agama. Link berita :

    https://nasional.tempo.co/read/news/2016/11/02/063817021/3-700-demonstran-anti-ahok-dari-jawa-barat-bakal-ke-jakarta

    https://m.tempo.co/read/news/2016/11/02/058817160/5-daerah-di-sumatera-utara-juga-demo-anti-ahok#modal

    Hai, warga Jawa Barat dan Sumut kenapa kalian begitu perhatian dengan sosok Ahok? Dia kepala daerah Kota Jakarta dan sudah selayaknya warga Jakarta yang berhak 'menghakimi' pemimpinnya. Biarkan warga Jakarta yang menuntut Ahok agar diproses secara hukum. Ahok itu menyampaikan pernyataan soal Surat Al-Maidah ayat 51 itu di hadapan warga Jakarta di Kepulauan Seribu bukan di Jawa Barat apalagi di Medan. Pernyataan Ahok personal sebagai pemimpin provinsi DKI Jakarta. Kecuali nih, Ahok menyampaikan pernyataan tersebut dalam suatu pertemuan berskala nasional atau kampanye pemilihan presiden, ya kalian sah-sah saja demo Ahok ke Jakarta. Jadi, biarkanlah warga Jakarta saja yang turun ke jalan mendemo Ahok. Tak perlulah kalian datang ke Jakarta. 

    Saya salut sekaligus miris dengan sebagian warga Jawa Barat yang mau ke Jakarta ini. Saya salut karena mereka punya solidaritas yang kuat, tapi di sisi lain solidaritas ini tidak digunakan ketika ada kepala daerah di Jawa Barat seperti mantan Bupati Subang Ojang Sohandi yang mencuri dana BPJS Kesehatan sebesar Rp7,2 miliar untuk kepentingan pribadi. Bukankah dia juga melakukan perbuatan yang nista? Saat dilantik menjadi bupati, Ojang Sohandi itu bersumpah di atas kitab suci Al-Quran, berjanji di hadapan Tuhan untuk melayani masyarakat. Kenyataannya dia mengingkari sumpah itu. Di saat warga butuh pelayanan kesehatan yang memadai, sang pemimpin malah memuaskan dirinya sendiri dengan membuat villa dan rumah makan dari dana yang seharusnya diamanatkan untuk warga. Apa yang kalian lakukan terhadap pemimping yang seperti itu?

    Untuk sebagian warga Sumatera Utara yang sakit hati dengan Ahok, ke mana kalian ketika mantan Gubernur kalian Gatot Pujo Nugroho terbukti melakukan suap hakim dan korupsi dana bantuan sosial dan hibah Sumatera Utara? Gatot pun juga sudah bersumpah di atas kitab suci, di hadapan yang Maha Kuasa untuk melayani masyarakat. Kenyataannya dia menistakan janjinya. Apakah dia lebih baik dari Ahok? 

    Pertanyaannya, apa beda perbuatan nista yang dilakukan Ahok dengan yang dilakukan Ojang Sohandi dan Gatot Pujo Nugroho?

    Hai, warga non-Jakarta kenapa kalian mau bersusah payah memikirkan keburukan atau pun kebaikan Ahok? Sementara si Ahok bisa jadi tidak peduli dengan kehidupan kalian di Jawa Barat sana, Jambi atau pun di Medan. Kalau kalian menilai dia tidak layak menjadi pemimpin sampaikanlah itu melalui SMS, Whatsapp, telpon, atau BBM kepada saudara-saudara kalian yang ber-KTP Jakarta agar tidak memilih Ahok saat Pilkada 2017.

    Mending kita pantai kepala daerah kita masing-masing. Saking sibuknya ngurusin Ahok, kita jadi lupa ada mantan kepala daerah kita yang pernah tersangkut korupsi bisa nyalon lagi jadi kepala daerah. Ga percaya? Googling aja. 


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.