Dalam beberapa hari terakhir jelang rencana aksi 4 November 2016, ada kesan bahwa aksi tersebut sengaja ditujukan untuk menyasar Presiden Jokowi. Sangat berlebihan. Itu kesan yang saya rasakan. Karena apa yang dilakukan Ahok adalah yang harus dipertanggungjawabkan Ahok secara pribadi. Bukan dilimpahkan bebannya kepada Jokowi sebagai presiden dari 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia
Kesan ini menurut saya juga dirasakan oleh banyak orang. Apalagi beberapa pemberitaan menyebutkan bahwa ada politisi ataupun kapuspen TNI yang juga mengesankan bakal adanya pihak-pihak ingin membawa kondisi sosial politik seperti di Timur Tengah 5 tahun yang lalu.
Siapa yang tidak was-was dengan isu yang berkembang ini. Padahal persoalannya sesungguhnya cukup sederhana ketika sumber persoalannya segera dapat ditanggulangi.
Isu berbau primordialisme atau SARA sesungguhnya adalah persoalan laten yang sangat mudah disulut atau direproduksi terus di ruang publik. Ini hampir sama dengan pola-pola di era Orde Baru yang terus menerus memberikan label atau stigma pemberontak kepada para pengkritiknya.
Beda sikap Jokowi, Beda sikap Ahok.
Kita tentu bisa sedikit kembali buka memori kita ketika beberapa waktu yang lalu ketika isu SARA atau primordialisme yang berhubungan adengan asal usul keluarga Jokowi diangkat pada jelang pilkada 2012 atau pilpres 2014.
Tapi pelajaran penting dari sikap Jokowi adalah tidak menambah keruh keadaan dengan menyerang balik pihak-pihak yang mendiskreditkan Jokowi dengan cara yang sama. Jokowi tidak pernah serang balik pihak yang menyerangnya dengan hal yang berbau SARA. Jokowi menangkis serangan kepada dirinya dengan melakukan pembuktian di lapangan dan merangkul publik di bawah.
Jelang momentum Pilkada, yang tentu akan banyak kritik yang ditujukan kepada dirinya, Ahok justru terkesan mencari celah isu SARA untuk melindungi dirinya. Kesan ini sudah cukup banyak muncul diberbagai dinding lini masa sosial media. Ditamba lagi perilaku bullying dan fitnah keji yang dilakukan oleh buzzer-buzzer AHOK dalam memelintir pemberitaan di berbagai lini massa sosial media.
Sebagai Gubernur di Ibukota negara dengan APBD paling besar di seluruh Indonesia, wajar jika kemudian sang petahana tersebut dikritik oleh publik. Apalagi ada banyak ketentuan peraturan perundang-undangan yang diabaikan oleh sang Gubernur. Tapi menjadi miris ketika kritik disampaikan kepada kebijakan sang gubernur ibukota ini justru kita distigma sebagai kaum pebenci (haters).
Menurut saya, bukan lagi waktunya untuk mendorong keadaan menjadi keruh jelang aksi 4 November. Yang perlu dilakukan adalah bukanlah menambah tensi provokasi keadaan. Bukan suatu hal yang mustahil, jika keadaan terus diperkeruh akan memberi peluang kepada aparat TNI untuk mengambil kendali keadaan dengan dalih keamanan nasional.
Terakhir, kita harus kembali ingatkan kepada semua pihak agar tidak lagi menarik soal-soal yang ada di Ibukota dan berhubungan dengan persoalan sang calon gubernur petahana menjadi beban presiden Jokowi. Sekali kita coba-coba arahkan persoalan yang dihadapi oleh sang calon Gubernur Petahana menjadi persoalan Presiden Jokowi, maka disitu akan terlihat manuver yang dilakukan pihak-pihak terkait tersebut bisa jadi tak lebih dari upaya untuk menekan presiden Jokowi semata.
Ikuti tulisan menarik andi putra lainnya di sini.
