Senin, 28 November 2022 09:18 WIB

BBM Bagian dari Politik?

Jika diamati lebih lanjut sejak masa orde baru, kenaikan harga BBM seperti telah menjadi skenario pemerintah menjelang dilaksanakannya Pemilu dengan alasan untuk menyelamatkan APBN dan fiskal negara.

Jumat, 15 Juli 2022 10:08 WIB

Pemerintahan Otorita dan Implikasi Pemindahan Ibu Kota Negara; Perspektif Hukum dan Konstitusi

Perihal konstitusionalitas pemerintahan otorita dalam IKN perlu diulas, karena beberapa tokoh nasional sudah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ada potensi pembangunan ibu kota baru negara tidak terlaksana jika MK menyatakan pemerintahan otorita dalam UU IKN inkonstitusional. Penulis menggunakan metode original intent (pendekatan historis) yang sering digunakan MK meninjau konstitusionalitas suatu undang-undang.

Sabtu, 23 April 2022 13:33 WIB

Tes Ombak, Rakyat Merespon, Dicueki, Bagaimana, Sih?

Yah, inilah NKRI terkini. Apa akan terhenti di 2024? Atau malah akan berlanjut? Karena rezim tetap mengendali? Sampai kapan tes ombak dan air tenang akan terus menjadi "permainan?"

Rabu, 23 Maret 2022 14:54 WIB

Ritual Kendi IKN dan Terulangnya Ketiadaan Partisipasi Masyarakat Adat

Sabtu, 12 Februari 2022 08:15 WIB

Omicron, IKN, Mandalika, Wadas, Apa Lagi Selanjutnya?

Lihat, janji Presiden di Mandalika, nyatanya belum terbukti. Apakah janji pemerintah akan terbukti bila Bendungan sudah jadi, dan masyarakat sekitar akan merasakan dampak dan keuntungannya? Atau keuntungan Bendungan hanya sekadar proyek yang membikin cuan untuk pihak lain? Lalu, IKN baru, Omicron. Hmmm... Apa lagi yang sedang disiapkan?

Senin, 31 Januari 2022 09:29 WIB

Mengapa Harus Nusantara?

Pemberian nama Nusantara untuk ibu kota RI yang baru telah menimbulkan kontroversi. Mengapa harus dinamai Nusantara?

Rabu, 5 Januari 2022 19:06 WIB

Riset dan Teknologi Tertinggal, Lembaganya Malah Dikendalikan

Lihatlah, pandemi Covid-19 adalah salah satu bukti ajang program memperkaya siapa, karena negeri ini tak mampu membikin alat test dan vaksin corona. Rakyat yang diperas. Sepertinya, program lain, kasus lain, akan begitu terus? Pura-pura paham, lah.

Sabtu, 19 September 2020 19:05 WIB

Penanganan Corona oleh Pemerintah Pusat, Menepuk Air di Dulang, Terpercik Muka Sendiri

Apa pemerintah pusat dan Bapak Presiden masih terus mau bermain-main dengan kebijakan penanganan corona yang "Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri?"

Minggu, 10 Mei 2020 05:53 WIB

Dari Berdamai dengan Corona, Komplain MUI, dan Bocornya Skenario Penyelamatan Ekonomi

Kebijakan pemerintah yang mencla-mencle dalam pencegahan dan penanganan corona dan membikin rakyat resah, mereka asyik-asyik saja

Rabu, 8 April 2020 05:43 WIB

Blunder Corona, Siapa Korbannya?

Kini sudah ada lembaga yang mempublikasikan blunder pemerintah menyoal corona, diantaranya diungkap oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Selama menghadapi pandemi ditemukan banyak blunder dalam berkomunikasi, dalam kurun 1 Januari hingga 5 April ditemukan 37 pernyataan blunder pemerintah terkait corona. Apakah setelah ini akan ada blunder lagi?

Rabu, 19 Februari 2020 17:27 WIB

Omnibus Law, Tukang Ketik Disalahin

Masak sih rakyat hanya diberi jawaban 'salah ketik' untuk sesuatu yang sangat serius karena menyangkut masalah ketatanegaraan, yaitu hierarki undang-undang dan peraturan pemerintah? Masyarakat luas wajib mencermati pasal dan ayat dalam draf RUU Cika. Siapa tahu ditemukan 'salah ketik' lainnya, yang tidak kalah penting dan belum diketahui oleh banyak orang, dan dampaknya bakal luar biasa bagi rakyat?

Selasa, 17 September 2019 23:52 WIB

DPR Tancap Gaspol, Apa Tujuan Akhirnya?

Keberhasilan pemerintah dan DPR dalam berkolaborasi menggarap revisi UU MD3, KPK, dan sebentar lagi KUHP akan membuat perjalanan pemerintahan ke depan tanpa check and balances yang memadai. Perbedaan yang mungkin terjadi antara pemerintah dan DPR akan jauh lebih mudah diselesaikan melalui kesepakatan-kesepakatan yang saling menguntungkan di antara elite politik.

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Sebaiknya Jokowi Hati-hati, Jangan Sampai Bakar Kapal Malah Diperas Lagi

Permerintahan Jokowi yang memiliki kebijakan untuk menenggelamkan kapal asing pencuri ikan, selayaknya bersikap hati-hati dan waspada. 'Jangan sampai malah senjata makan tuan' - sebagaimana yang dialami pemerintahan Australia