Oleh: Frenky Panjaitan

Selasa, 16 Januari 2024 08:23 WIB

Mewujudkan Inklusi dan Kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2024

Artikel ini mengangkat pentingnya mewujudkan inklusi dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia. Dalam semangat Pancasila sebagai dasar negara, artikel ini mengajak pembaca untuk memahami betapa pentingnya menghargai dan menghormati setiap individu, tanpa memandang perbedaan.

Oleh: Frenky Panjaitan

Minggu, 14 Januari 2024 17:03 WIB

Membangun TPS yang Eksklusif dan Inklusif, Mewujudkan Demokrasi Sejati

Penting untuk menciptakan TPS yang inklusif dan eksklusif untuk memastikan partisipasi yang merata dalam proses demokrasi.

Oleh: belseran christ

Kamis, 25 Mei 2023 08:33 WIB

Derita Warga Lelilef Sawai di Pusaran Tambang Nikel, Saat Dilanda Krisis Air dan Pangan

Bagian cerita ini sangat berkaitan langsung dengan dampak dari Industri Ekstraktif, bagaimana berhubungan langsung dengan ruang hidup masyarakat yang tinggal di sekitar daerah lingkar tambang terutama berkaitan dengan Air dan Pangan Kehidupan melawan Industri Ekstraktif, seperti yang terjadi di beberapa Desa seperti Desa Lelilef Sawai, Lelilef Waibulen, dan Desa Gemaf. Selain air sebagai sumber kehidupan yang ikut rusak dan tercemar, namun tanaman pangan yang biasanya dikomsumsi warga juga ikut rusak karena aktifitas ekstraktif tambang nikel. Kondisi membuat masyarakat setempat

Oleh: Latahzan Net

Senin, 22 Mei 2023 14:39 WIB

Apa Itu Discord? Pengertian dan Fungsinya

Pembahasan seputar aplikasi discord yang lagi viral.

Oleh: jendry Kremilo

Senin, 24 April 2023 22:28 WIB

Tantangan Hak Asasi Manusia di Era Digital: Perlukah Regulasi yang Lebih Ketat?

Secara keseluruhan penulis membahas tentang tantangan hak asasi manusia di era digital, terutama terkait privasi data dan kebebasan berekspresi. Kemajuan teknologi dan internet memberikan dampak signifikan bagi kehidupan manusia, namun juga membawa tantangan baru yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Dibutuhkan regulasi yang ketat untuk melindungi hak asasi manusia di era digital, namun regulasi yang terlalu ketat juga dapat membatasi akses informasi dan kebebasan berekspresi.

Oleh: dian basuki

Rabu, 17 November 2021 05:42 WIB

Pedang ITE Bermata Dua, Kenapa Tak Kunjung Diperbaiki?

Semula, undang-undang ITE disusun untuk tujuan dengan maksud baik, tapi ketidaksolidan aturan ini maupun kelenturan tafsirnya membuka celah penyalahgunaan untuk menekan warga masyarakat. Revisi harus dilakukan untuk kebaikan umum. Mengapa revisi tertunda-tunda, siapakah yang menikmatinya?

Oleh: Fandy Syah

Rabu, 5 Mei 2021 12:52 WIB

Revisi Tata Usaha Pertumbuhan Ekonomi Rakyat

Uud tata usaha harus dapat di kelola dengan baik agar dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejerahteraan rakyat

Oleh: dian basuki

Sabtu, 20 Februari 2021 14:16 WIB

UU ITE: Jadinya Revisi atau Pedoman Interpretasi?

Masyarakat bertanya-tanya tentang keseriusan pemerintah untuk melakukan revisi. Sebab mendadak muncul narasi bahwa UU ITE tidak perlu direvisi, melainkan cukup dibuat pedoman interpretasinya, khususnya terkait dengan pasal-pasal yang dijuluki sebagai pasal karet. Pemerintah cuma lempar janji manis?

Oleh: dian basuki

Rabu, 17 Februari 2021 09:56 WIB

Jokowi Buka Opsi Revisi UU ITE, DPR Ketinggalan Kereta Lagi

Wacana revisi UU ITE menunjukkan sekali lagi betapa inisiatif perubahan undang-undang berada di tangan pemerintah. Lalu apa peran DPR dalam mendorong revisi UU ITE ini, apakah substansial dan jauh lebih maju dalam melindungi kebebasan berpendapat? Ataukah DPR hanya akan membereskan polesan belaka agar UU ITE revisi terlihat lebih ramah?

Oleh: Supartono JW

Rabu, 17 Februari 2021 13:00 WIB

Bila Masyarakat Kompeten Literasi dan Keterampilan Berbahasa, Masalah Kritik dan UU ITE Tak akan Menjadi Polemik

Bila menterinya tak kompeten? Bila guru dan dosen tak kompeten? Bagaimana rakyat? Kini rendahnya literasi dan keterampilan berbahasa tercermin dalam polemik kritik dan UU ITE.

Oleh: dian basuki

Kamis, 28 Januari 2021 17:09 WIB

Revisi UU Pemilu: Mengapa Presidential Threshold Harus Dihapus

Jika UU Pemilu direvisi, aturan mengenai presidential threshold mestinya termasuk yang wajib dihapus. Presidential threshold adalah cara elite politik-ekonomi mempertahankan kekuasaan. Mungkinkah?

Oleh: Tania Adin

Jumat, 18 Desember 2020 05:58 WIB

Bawa Angin Segar untuk Indonesia, Investasi Jadi Pusat Perhatian

Investasi membawa angin segar bagi Indonesia. Akan tetapi, tidak mudah untuk berinvestasi di sebuah negara dan ini berlaku bagi investor asing dan lokal, karena banyaknya ketentuan dan regulasi yang mengikat di negara ini. Sebagaimana yang kita ketahui, definisi investasi yaitu penanaman uang atau modal dalam perusahaan, negara, atau proyek tertentu.

Oleh: Supartono JW

Senin, 9 November 2020 06:23 WIB

UU ITE Membungkam Kebebasan Berpendapat dan Terus Mengincar Mangsa

Yang pasti, kini UU ITE masih berlaku. Jadi, masyarakat harus selalu hati-hati dalam berpendapat atau berujar di medsos. Bagi masyarakat yang sudah tahu bahayanya UU ITE ini, sosialisasikan hal ini kepada keluarga, sanak saudara, teman, sahabat, dan masyarakat umum agar tak terjerat dan kesandung masalah karena melanggar UU ITE. Meski tetap harus diakui, UU ITE memang telah membungkam kebebasan berpendapat individu rakyat di Republik yang demokrasi ini. Bagaimana wakil rakyat yang duduk di DPR melihat hal ini? Harus diapakan UU ITE ini? Pasti DPR punya jalan keluar.

Oleh: Indonesiana

Kamis, 14 Mei 2020 12:41 WIB

Disahkan di Tengah Pageblug, UU Minerba Untungkan Pengusaha Besar (Tajuk Koran Tempo)

Langkah Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi undang-undang sangat melukai rasa keadilan. Mereka tak hanya mengabaikan aspirasi masyarakat, tapi juga menunggangi kondisi darurat pendemi virus corona untuk mengegolkan undang-undang yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Mereka seperti merampok di tengah kebakaran.

Oleh: Andi Pujipurnomo

Kamis, 16 Januari 2020 07:09 WIB

Ribut Pemanggilan Mulan Jameela, Betulkah Staf Khusus Jokowi Keliru?

Rencana pemanggilan anggota DPR Mulan Jameela oleh Polda Jawa Timur menimbulkan kontroversi. Seperti sejumlah artis yang lain, Mulan akan dipanggil sebagai saksi untuk kasus investasi bodong Memiles.

Oleh: Haikal Yusuf

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Dana Abadi Kebudayaan, Mewujudkan Kepribadian Budaya Bangsa

Dana Abadi Kebudayaan Sebagai Langkah Mewujudkan Kepribadian Budaya Bangsa!

Oleh: Hamzah Zhafiri Dicky

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Anomali Kebebasan Berekspresi di Yogyakarta

Kebebasan berekspresi di Yogyakarta kembali diuji, dengan adanya konflik antara pendiri grup facebook ICJ dan wartawan.

Oleh: Rofiq al Fikri

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Sampaikan Visi Misi di TV Nasional, Prabowo Langgar Aturan!

Sampaikan Visi Misi di TV Nasional di Luar Jadwal, Prabowo-Sandi Langgar Aturan Kampanye!

Oleh: Nadila Karina

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Pilpres Menjelang Magribnya UU Desa

Visi pembangunan desa lenyap dalam hiruk-pikuk Pilpres 2019. Kedua kubu asyik saling serang, tetapi hampir-hampir lupa subtansi

Oleh: Alfian Natareja

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Asian Para Games dan Indonesia yang Inklusif

Dua minggu ke depan, para atlet APG 2018 akan bertanding membawa nama negaranya dan pesan bahwa mereka yang difabel adalah sama dengan kita semua.

Oleh: Redaksi

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Sembilan Kelemahan RUU Masyarakat Hukum Adat

UU ini tidak saja penting bagi masyarakat adat karena hasilnya akan menentukan masa depan mereka tapi juga bagi pemerintah sekarang,

Oleh: Fajar Subhi

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

DPR Menganvaskan Rakyatnya

DPR ingin membuat dirinya sebagai lembaga yang superbody melalui UU MD3

Oleh: dian basuki

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

DPR kok Membentengi Diri dari Rakyat

Kehormatan institusi DPR sesungguhnya dibangun dan tegak di atas perilaku anggotanya. Kehormatan DPR tidak akan runtuh hanya karena kritik dari rakyat

Oleh: Andrian Habibi

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Sipol Bermasalah KPU Siap Digugat

Pemamfaatan tekhnologi dalam penyelenggaraan pemilu dinilai mampu mengefektifkan dan mengefesiensi kerja KPU, benarkah demikian?

Oleh: Sulardi

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Jalan Tengah Ambang Batas Calon Presiden ~ Sulardi

Karena serentak, persyaratan ambang batas pencalonan presiden 20 persen menjadi masalah.

Oleh: moch.nurhasim

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Arah Politik Partai Pendukung Jokowi ~ Moch. Nurhasim

Dalam praktik politik di Indonesia terdapat kecenderungan kuat bahwa koalisi hanya terbatas pada dukungan terhadap presiden saja.

Oleh: Wayan Agus Purnomo

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Setelah Presidential Threshold Dipaksakan

Presiden Joko Widodo bisa mengalami kesulitan mengelola koalisi setelah syarat pencalonan presiden tak berubah. Kuncinya ada pada pemilihan wakil presiden.

Oleh: Wendie Razif Soetikno

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Blalck Campaign dan Negative Campaign, Perlukah?

Banyak orang tidak mengikuti sidang ke-13 sampai sidang ke-17 dugaan penistaan agama oleh Ahok, lalu tergesa-gesa menghalalkan kampanye SARA. Perlukah ?

Oleh: Riesta A

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

3 Konsekuensi Hukum bagi Penghina Pemerintah

Bijak dan cermat di era teknologi, informasi dan elektronik

Oleh: Manik Sukoco

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Membaca Kunjungan DPR ke Jerman dan Meksiko

Demi mempelajari sistem e-voting, Pansus RUU Pemilu berkunjung ke Jerman dan Meksiko dengan anggaran mencapai Rp. 15 Miliar.

Oleh: Hans Z. Kaiwai

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Kisruh Freeport

Perubahan lingkungan bisnis mineral dan batubara (minerba) pasca UU Nomor 4 Tahun 2009

Oleh: Wendie Razif Soetikno

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Debat1PilkadaDKI : Penggusuran vs Film Jakarta Unfair

Penggusuran sesungguhnya merupakan amanat dari Pasal 17 ayat 1 PP No.38 Tahun 2011 yg ditanda tangani oleh Presiden SBY tgl 27 Juli 2011

Oleh: ignatius haryanto

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Tirani Kebencian di Dunia Maya~Ignatius Haryanto

Ada sejumlah orang di dunia maya yang kerjanya mengolok-olok orang, menebarkan kebencian terhadap kelompok-kelompok tertentu.

Oleh: Redaksi

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

RUU ITE Ancam Kebebasan Pers ~ Leo Batubara

UU ITE mengancam rakyat dengan hukuman yang lebih bengis dibanding ancaman KUHP, produk hukum peninggalan kolonial Belanda.

Oleh: Lukman Hamdun

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Pantaskah Wakil tuhan Mengemis untuk Kewibawaan dan Kemuliaan ?

tertangkap tangannya Hakim Tipikor oleh KPK membuat kita bertanya apakah masih layak hakim disebut sebagai “wakil Tuhan” atau “Yang Mulia” ?.

Oleh: dian basuki

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Serangan Balik Ciliwung

Kali Ciliwung menyerang balik, sebab kita manusia memperlakukannya semena-mena.

Oleh: Bayu Saktiono

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Drama UU Pilkada

Pada kamis 25-09-14, rapat Paripurna yang digelar oleh DPR, memenangkan kolasi merah putih untuk mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU Pilkada. Namun begitu, keadaan itu menimbulkan polemik tersendiri, baik di elit politik maupun masyarakat umum.