Lupa kata sandi Tempo ID anda?
Belum memiliki akun? Daftar di sini
Sudah mendaftar? Masuk di sini
Rekonsiliasi politik Jokowi dan Prabowo tidak otomatis mengakhiri “cebong” dan “kampret” dikalangan masyarakat akar rumput. Pembelahan masih tajam, baik karena “fakta” juga karena “klaim” pemerintah. Intisari pandangan Haris Azhar (Aktivis HAM) yang menyebutkan Penegakan Hukum dijadikan alat politik, bisnis kekuasaan, kriminalisasi, sampai pemerasan menjadi relevan untuk diajukan. Fakta kontenmporer, hukum begitu cepat dan cenderung mencari-cari delik kepada oposisi, sedang melambat dan melupakan delik pada yang memiliki relasi dengan penguasa. Keseluruhan itu menciptakan paradoks-paradoks dalam realitas kebangsaan dan kenegaraan kita yang menghidupkan “pembelahan” pada masayarakat.