Indeks Berita - www.indonesiana.id
x

Oleh: Mahmud

11 jam lalu

Memberdayakan Petani

Dibaca : 103 kali


Memberdayakan petani adalah keharusan pemerintah dalam menyediakan fasilitas pertanian. Bukan malah sebaliknya malah menguras petani! Baru-baru ini saya membaca media lokal di Bima. Saya mendapati informasi bahwa harga pupuk naik dibeberapa Desa di Kabupaten Bima naik. Sementara di Desa lain, harga pupuk terjangkau. Bagi saya mendapati informasi semacam itu, tidak harus kaget. Sudah biasa! Sebab, harga pupuk di Bima dengan harga yang sangat menjulang tinggi itu sudah lama. Tetapi didiamkan oleh pemerintah. Entahlah, didiamkan oleh pemerintah atau pemerintah mendiamkannya. Saya tidak tahu, kembali kepada masing-masing orang melihatnya. tetapi itulah faktanya bahwa harga pupuk di Bima memang naik. Ramailah dibicarakan di media sosial atau di sosial media oleh masyarakat pengguna atau pengkonsumsi medial sosial dan sosial media bahwa harga pupuk di beberapa Desa di Kabupaten Bima naik. Saya melihatnya, bukan soal ramai atau tidaknya di media sosial atau sejenisnya itu. Saya melihatnya bahwa tidak adanya perhatian khusus pemerintah di Bima untuk memberdayakan petani. Itu soalnya, padahal pendapatan masyarakat Bima bergantung pada hasil pertanian. Tetapi tidak diperhatikan oleh pemerintah Bima. Sebagai akibat dari ramai riuhnya di media sosial atau sosial media oleh masyarakat pengguna atau pengkonsumsi media sosial mempertanyakan kenapa harga pupuk mahal? Lalu, turunlah perwakilan dari pemerintah ke berbagai Desa (saya tidak tahu namanya itu apa, tak perlu saya sebutkan) untuk mengecek secara langsung benar tidak harga pupuk itu naik. Lucuhnya lagi, dari perwakilan pemerintah tersebut, hanya memberikan himbauan, kira-kira begini himbauannya, saya ilustrasikan; kami sampaikan kepada pengecer, jangan mejual pupuk di atas harga yang sudah di tentukan, harga standar! Kalau ada pengecer yang menjual pupuk di atas harga standa. Lapor ke kami, kami akan mencabut izinya. Iya kalau datang hanya sekedar meberikan himbauan kepada para pengecar pupuk sama halnya memberikan angin segar bagi para pengecer pupuk. Tetapi harus datang sebagai power, sebagai kekuasan. Datang sebagai pemerintah bukan datang sebagai negosiator. Kalau ada pengecer yang “macam-macam” ditindak bukan malah membiarkan. Bila perlu ditindak secara tegas karena ini menyangkut hajat hidup petani. Parahnya lagi, dari hasil pengecekan dari perwakilan pemerintah, diberitakan oleh media lokal harga pupuk aman. Keterangan ini dari hasil wawancara dengan masyarakat setempat. Yang dijadikan sampel pemberitaan adalah Desa yang dimana harga pupuk terbilang terjangkau. Sementara di Desa lain yang menjadi lumbung harga pupuk naik tidak diberikan. Media! Itulah kenapa saya mengangkat isu ini. Karena ini menyangkut hajat hidup petani. Selain daripada itu adalah edukasi. Karena ini adalah momentum musim hujan dimana petani sibuk dengan perkakas pertaniannya. Sibuk, dalam hal ini, mulia, yaitu sibuk dengan kerja-kerja pertanian. Tatapi bukan itu yang saya lihat, yang sangat lihat melainkan semangatnya. Kembali pada isu yang dibicarakan. Meberdayakan petani. Apakah petani di Bima sudah diberdayakan oleh pemerintah atau tidak? Pertanyaan itu mempertanyakan bagaimana pemerintah seharusnya. Di atas mungkin sudah digambarkan bagaimana nasib petani di Bima. Sekarang saya sentil sedikit bagaimana pemerintah seharusnya. Kalau dikatakan pemerintah sudah memberdayakan petani. Sejauh mana pemerintah Bima memberdayakan petani? Bagaimana keberhasilan pemerintah memberdayakan petani? Atau justru malah sebaliknya, petani malah di kuras. Problem yang sering dihadapi oleh petani di Bima setiap tahun, kalau bukan harga pupuk yang naik, harga hasil pertanian yang turun. Dimanakah pemerintah di Bima? Atau jangan-jangan dugaan saya pemerintah malah menyerahkan sepenuhnya ke pasar? Lalu, fungsi pemerintah dimana? Atau jangan-jangan pemerintah tidak mau tahu atau pemerintah yang benar-benar tidak tahu. Hal ini menggambarkan pemerintah Bima. Apakah pemerintah punya pikiran atau tidak punya pikiran? Berbicara mengenai gagasan pemerintah mengenai bagaimana pemerintah membangun daerah, khususnya di bidang pertanian. Pemerintah Bima tidak punya DNA untuk itu. Pemerintah Bima tidak konsep utuh untuk membangun daerah. Kalau pun ada konsep utuh untuk membangunan daerah, pemerintah Bima tidak bisa menjalankan konsep itu. Kensop melangit tidak bisa dibumikan. Sama halnya mimpi disiang bolong. Bagaimana dengan pasar? Seolah-olah hasil pertanian di Bima ditentukan oleh pasar. Sekali lagi, dimana pemerintah Bima? Ketika nasib petani di Bima ditentukan oleh pasar. Pemerintah Bima seharusnya membuat aturan atau kebijakan standarisasi harga. Jangan serahkan sepenuhnyan ke pasar. Kalau urusan pupuk dan harga jagung diserahkan ke pasar, maka untung-rugi yang diperhitungkan. Jelas nasib petani ditentukan dan dikuras oleh pasar. Karena watak dasar pasar adalah untung-untungan. Sementara itu, petani dapat apa? Dapat cape-nya? Iya kalau pemerintah tidak mau tahu atau benar-benar tidak tahu. Iya jelas petani dapat cape-nya. Jadi, kalau saya tarik sedikit kebelakang, sejak dari awal petani sudah dikuras. Dengan apa? Dengan harga pupuk yang tinggi, dengan bibit jagung subsidi yang diperjual-belikan, dengan harga perstisida yang mahal, dengan harga hasil pertanian yang dipermainkan oleh pasar. Iya jelas petani dapat cape-nya. Lalu, pemerintah Bima dimana? Jadi penonton! Pemerintah seharusnya menjembatani antara petani dan pasar dengan memperhatikan nasib petani dan kebutuhan pasar. Pemeritah harus sama-sama memperhatikan keduanya; memperhatikan nasib petani dengan memberdayakan petani dan memperhatikan pasar dengan intervensi standarisasi harga. Memberdayakan petani tidak sekedar menyediakan bibit jagung yang unggul, standarisasi harga pupuk, pestisida, dan harga jagung. Tetapi memperhatikan apakah hasil pertanian di Bima menjamin kelangsungan hidup petani yang berkelanjutan. Kebutuhan sandang, kebutuhan papan, dan kebutuhan pangan. Sebab, penghasilan dan pendapatan dari pertanian hanya satu kali dalam setahun. Sementara di waktu beberapa bulan lainnya adalah waktu yang cukup panjang bagi petani mengalami kekosongan waktu. Di waktu yang kosong ini petani menyambung hidup hanya menghabiskan dari hasil pertanian sebelumnya. Pemerintah setidaknya menyediakan lapangan pekerjaan lain untuk manambah pemasukan dan pendapatan lain bagi petani sehingga petani tidak hanya bergantung pada hasil pertanian saja. Pemasukan dan pendapatan lain, dengan pemanfaatan atau optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan pariwisata, dan pemafaatan dana Desa secara maksimal. Selebihnya, menjadi tugas pemerintah daerah Bima.