Sabtu, 6 April 2024 20:56 WIB

Hadirnya 4 Menteri di MK, Blunder Para Pemohon

Ada kesan bahwa akan ada perselisihan antara empat Kementerian dalam sidang MK. Ada keterangan menteri yang mendukung Jokowi dan ada yang tidak.

Minggu, 18 Februari 2024 14:42 WIB

Menyesatkan, Mengorkestrasi Narasi Pilpres Satu Putaran

Mengorkestrasi Pilpres Satu Putaran sesunggunya merupakan narasi menyesatkan, pemaksaan pembodohan terhadap publik. Ini sekaligus menjerumuskan rakyat yang secara politik illiterate kedalam jurang kepandiran politik sebagai warga negara.

Selasa, 13 Februari 2024 10:39 WIB

Hasil Pemilu 2024, Terhormat atau Ditolak?

Semua orang tentu tidak berharap Pemilu 2024 bermasalah dan berujung pada penolakan masif terhadap hasilnya. Tetapi sejak proses kandidasi Pilpres hingga akhir masa kampanye kemarin, ada tendensi kecurangan sistemik. Haisl Pemilu potensial dianggap bermasalah.

Jumat, 17 November 2023 06:27 WIB

Final Rule of The Game Pemilu 2024 Cacat Konstitusi

Seharusnya sebagai seorang calon negarawan dan mengklaim dirinya mewakili generasi muda, Gibran Rakabuming Raka memberikan contoh menghormati hasil putusan MKMK. Faktanya, ia malah tidak sedikitpun melirik berbagai polemik soal itu.

Kamis, 26 Oktober 2023 13:48 WIB

Jokowi dan Manuver Politik yang Sulit Ditebak?

Jika Mahkamah Konstitusi sudah ditunggangi demi politik dinasti, mengapakah, misalnya, politik identitas mesti diributkan? Bisa saja Anis Baswedan bakal ngeles, “Kenapa sekian ngotot dengan Politik Identitas? Urus tu Politik Dinasti, sana!” Yakinlah, tim Anis-Cak Imin kini lagi merancang strategi demi menggapai kekuasaan.

Jumat, 20 Oktober 2023 07:23 WIB

Mendorong Gerakan Moral Merespon Putusan Ganjil Mahkamah Konstitusi

Putusan MK itu memang mengonfirmasi kecurigaan publik selama ini. Bahwa judicial review terkait usia capres-cawapres memang ditunggangi kepentingan kotor politik. Para aktor yang terlibat dalam konspirasi culas ini segera tobat, jangan sampai bom waktu kemarahan publik meledak!

Rabu, 11 Oktober 2023 15:57 WIB

Menjaga Konstitusi dan Kepentingan Publik: MK Tidak Boleh Salah Ambil Keputusan dalam Kasus Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres.

Apakah Mahkamah Konstitusi (MK) hanya penjaga konstitusi atau memiliki potensi untuk menciptakan sejarah baru? Dalam opini ini, kita menggali kontroversi seputar kasus gugatan batas usia capres-cawapres di MK.

Jumat, 9 Juni 2023 12:33 WIB

Blunder Profesor Denny dalam Cawe-cawe Presiden Jokowi

Ahli Hukum Tata Negara Profesor Denny Indrayana menyebarkan informasi bahwa MK mengembalikan sistem pemilu menjadi sistem proporsional tertutup sebagaimana pernah berlaku sebelumnya. Tanggapan pro dan kontra pun bermunculan. Denny dilaporkan ke Kepolisian dengan tuduhan salah satunya menyebarkan kabar bohong. Blunderkah tindakan Denny?

Jumat, 15 Juli 2022 22:56 WIB

Menalar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi tentang Presidential Threshold

Dalam sejarah Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), tak ada satupun permohonan judicial review yang begitu banyak (massif) dilakukan melebihi gugatan atas Undang-Undang Pemilihan Umum (UU-Pemilu). Dari 87 permohonan judicial review atas UU-Pemilu, 34.5% permohonan terkait dengan pasal (norma) tentang presidential threshold. Sangat mengejutkan, SEMUA permohonan DITOLAK dan TAK DAPAT DITERIMA oleh Mahkamah.

Minggu, 1 Mei 2022 07:55 WIB

Pelik-pelik Masalah Legal Standing dalam Pengajuan Judicial Review di Sidang Mahkamah

Adalah fakta, bahwa kegagalan pengajuan judicial review di sidang Mahkamah bukan semata-mata karena persoalan aspek materiil/substai permohonan. Tetapi juga karena persoalan “kedudukan hukum Pemohon” atau legal standing Pemohon. Data menunjukkan bahwa dari seluruh permohonan yang tidak diterima (niet ontvankelijke verklaard) oleh Mahkamah, hampir 50% disebabkan oleh masalah legal standing. Sehingga permohonan tidak diterima, dan pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Senin, 7 Maret 2022 16:39 WIB

Presidential Threshold: Pergulatan Paradigma Kedaulatan Rakyat di Sidang Mahkamah

Setiap negara demokrasi pasti mengklaim bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat (sovereignty of the people). Juga Indonesia. Sejak amandemen ke-3 UUD 1945 yang mengembalikan sepenuhnya kedaulatan dari MPR ke tangan rakyat, pertarungan sengit memperjuangkan “kedaulatan rakyat” dalam sidang MK pun dimulai. Apa sesungguhnya makna “kedaulatan rakyat” dan “berdasarkan UUD” menurut tafsir Mahkamah?

Jumat, 26 November 2021 21:01 WIB

Putusan MK Akankah Mengubah Gaya Pemerintah-DPR?

Pemberian kelonggaran oleh MK untuk perbaikan undang-undang berpotensi membuat pemerintah dan DPR mengulang pola proses penyusunan serupa, dan kemudian lagi-lagi mempersilakan rakyat mengadu ke MK.

Jumat, 4 Desember 2020 12:54 WIB

Sampai Kapan Demokrasi Dibenturkan dengan Mahkamah Konstitusi?

Apa pun kebijakan dan UU yang akan terbit lagi, bila rakyat tak setuju, silakan ke MK. Mungkin, bila kisah nyata ini diangkat ke panggung drama, judulnya cukup "Tak Setuju, Silahkan ke MK". Sebab, pemerintah dan parlemen tak lagi bekerja dari, oleh, dan untuk rakyat. Bila demikian, lalu apakah DPR masih layak disingkat Dewan Perwakilan Rakyat, karena rakyat justru selalu dibenturkan dengan MK.

Kamis, 10 Oktober 2019 16:21 WIB

MK dan FH UPH Paparkan Identitas Konstitusi Indonesia Dalam Visi Konstitusionalisme Global

Senin, 1 Juli 2019 12:37 WIB

Sidang MK Beres, Saatnya Kita Perkuat Persatuan dan NKRI

Tepat pada tanggal 27 Juni 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi memutuskan sidang sengketa Pilpres 2019. Hari bersejarah itu sebagai sebuah refleksi perjalanan panjang demokrasi di Indonesia.

Rabu, 26 Juni 2019 18:27 WIB

Persatuan Indonesia Dalam Putusan Hakim

Sisa waktu sehari lagi. Jika tidak ada kendala dari jadwal ditentukan. Indonesia bakal makin memperkuat persatuan nasional demi kekokohan pertahanan negara selamanya.

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Ketika MK Dicabik-cabik Partai Politik

Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi sudah saatnya ditinjau ulang kembali. Terbukti hakim yang berlatar belakang parpol malah menodainya.

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Presidential Threshold: Cara Oligarkhi Lemahkan Presiden

Presidensial Treshold di Pemilu Serentak 2019 adalah cara Oligarkhi Mempertahankan Politik Transaksional & Memperlemah Sistem Presidensial dalam UUD 1945

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Bukan Kesepian 'By Desain'

Yang buat sepi itu kampanye. Ini kan agenda nasional. Harusnya tak sepi. Hajatannya memang lokal.

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

MK Tak Lagi Punya 'Greget'

Banyak yang menilai, Mahkamah Konstitusi (MK) tak lagi greget.

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Keputusan MK, Hambatan Baru Pemberantasan Korupsi

MK membuat keputusan yang mengejutkan. Proses penanganan anggota DPR, MPR dan DPD harus atas izin Presiden. Keputusan ini mempersulit pemberantasan korupsi