Oleh: Elnado Legowo

Sabtu, 13 Januari 2024 09:11 WIB

Drama Playing Victim Pasca Debat Kedua Capres 2024

Debat capres kedua diramaikan dengan drama pertikaian, dilanjutkan politisasi menangis massal di sosial media. Oalah!

Kamis, 14 Desember 2023 18:37 WIB

Pemikiran Modern Abdullah Ahmed An-Naim Terkait HAM: Perspektif Politik Islam

Abdullah An Naim membuka pintu menuju pemahaman yang lebih luas tentang hak asasi manusia, mengilhami kita untuk meresapi pentingnya pluralisme, keadilan, dan kebebasan dalam kerangka nilai kemanusiaan universal.

Oleh: Hanif Sofyan

Selasa, 14 November 2023 12:12 WIB

Sang Presiden dan Calon Presiden yang Terjebak di Dalam Labirinnya

Membaca novel Gabriel Garcia Marquez mengingatkan pada ambisi para penguasa negeri ini, kemenangan dan kegagalan, yang kemudian disadarinya ketika ia menyendiri. Apa yang mereka rasakan ketika itu? Penyesalankah?

Oleh: Harsa Permata

Sabtu, 11 November 2023 07:45 WIB

Jangan Sesat Pikir dalam Memandang Langkah Politik Jokowi

Suara-suara yang mengkritik pencawapresan Gibran sebagai manifestasi politik dinasti dan sikap Jokowi yang akan cawe-cawe (dalam Pilpres, adalah karena kekeliruan penggunaan cara pandang dalam memahami demokrasi Indonesia. Kacamata liberal tidak akan bisa digunakan untuk memahami demokrasi Indonesia. Jika perspektif ini masih dipaksakan, hanya akan memicu kesalahpahaman dan sesat pikir.

Oleh: Aulia

Kamis, 26 Oktober 2023 07:27 WIB

Jokowi, Gibran, Politik Identitas dan Dinasti di Indonesia

Banyak yang menilai bahwa Gibran adalah produk dari politik dinasti atau politik warisan. ia dituding mengandalkan nama besar dan pengaruh ayahnya untuk meraih jabatan politik. Selain itu, Gibran juga dianggap sebagai sosok yang tidak memiliki pengalaman dan kapasitas yang cukup untuk menjadi pemimpin nasional.

Oleh: Agus Sutisna

Kamis, 21 September 2023 07:04 WIB

Menolak Syahwat Politisasi Identitas

Identitas sejatinya bukan sesuatu yang menyeramkan. Ia setara saja dengan banyak sisi kehidupan manusia yang dalam peradaban demokrasi diberi ruang hidup dan dihormati. Menjadi masalah ketika identitas orang per orang atau kelompok dikapitalisasi untuk kepentingan pragmatik dan sesaat.

Oleh: Yulius Nipu

Sabtu, 16 September 2023 14:28 WIB

Perlunya Pemisahan Hukum Adat dari Paradigma Hukum Modern

Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis merupakan dua model hukum yang diakui Pancasila. Melaksanakan yang satu dan menafikan yang lain adalah pengingkaran terhadap Pancasila.

Oleh: Wahyu Tanoto

Sabtu, 29 Juli 2023 10:43 WIB

Ketika Pelawak “Hijrah” dari Dunia Hiburan Ke Panggung Politik

Pelawak sebagai politisi memberikan pendekatan yang segar ketika mengangkat isu-isu penting, menarik perhatian publik dengan daya tariknya yang khas. Namun, apakah peran mereka dalam politik benar-benar efektif, ataukah ini hanya mengaburkan batas antara hiburan dan kepemimpinan negara?

Oleh: Yoseph Irfan Lakapu

Rabu, 26 Juli 2023 04:45 WIB

Lanskap Dinamis Politik di Indonesia: Tantangan dan Kemajuan

Sejak transisi menuju demokrasi pada tahun 1998, negara ini telah mengambil langkah signifikan membangun sistem politik yang lebih inklusif dan partisipatif. Namun sejumlah tantangan perlu diwaspadai.

Oleh: Farraz Pangeran Hidayat

Sabtu, 24 Juni 2023 07:52 WIB

Sudah Layakkah Penegakan Hukum di Indonesia?

Pada artikel tersebut, penulis membahas mengenai penegakan hukum di Indonesia, dan apakah sistem hukum di Indonesia sudah dilaksanakan dengan baik?

Oleh: Yafet Ronaldies

Selasa, 30 Mei 2023 14:32 WIB

Politik Identitas Masih Menghantui Pesta Demokrasi 2024?

Tidak hanya dampak negatif dari penerapan politik identitas, namun ada beberapa hal yang membuat politik identitas mempunyai makna positifnya

Oleh: Mochammad Ariq Ajaba

Rabu, 12 April 2023 19:27 WIB

Tiga Hal Penyebab Politik Identitas Masih Dimainkan Pada Pemilu 2024

Tidak adanya payung hukum yang bisa menjerat praktik politik identitas. Di sisi lain, heterogenitas masyarakat kita malah dimanfaatkan sebagai lahan subur penyemaian politik identitas. Pemilu 2024 tampaknya masih belum akan steril dari kegiatan politik tak elok itu.

Oleh: Ainun Okta A.

Senin, 10 April 2023 14:44 WIB

Tolak Perppu Cipta Kerja

Kritikan dari masyarakat sebab tidak menaati putusan Mahkamah Konstitusi yang berisi permintaan perbaikan substansi Undang-Undang cipta kerja yang dinyatakan inkonstitusional

Oleh: Nur Kholis

Jumat, 17 Maret 2023 08:15 WIB

Dicari: Politisi yang Tak Haus Kemewahan

Politisi bergelimang harta menjadi fenomena yang mencabik batin kemanusiaan. Di tengah era demokrasi kebebasan berusaha menggunakan segala cara sering dipilih para politisi untuk merengkuh jabatan. Holderin (1984) beranggapan yang membuat neraka di bumi adalah manusia yang ingin membuat surga bagi dirinya sendiri. Sebuah anggapan yang patut dibaca ulang para politisi.

Oleh: addi wisudawan

Selasa, 24 Januari 2023 14:01 WIB

Perpu Cipta Kerja; Sebuah Anomali Sistem Hukum

memotret lahirnya perpu cipta kerja sebagai anomali sistem hukum di indonesia

Oleh: Gokhan

Rabu, 18 Januari 2023 17:52 WIB

Akankah Lato-lato Dipolitisasi?

Menilik Upaya Politik di Indonesia

Oleh: dian basuki

Rabu, 9 November 2022 19:50 WIB

Sikap Adil yang Bisa Menghentikan Politik Identitas

Kunci untuk menghindari politik identitas sebenarnya ada di tangan elite politik dan kekuasaan. Kebiasaan melakukan pembiaran orang-orang tertentu untuk melakukan apa saja sesuka hati tidak layak diteruskan karena berpotensi memancing respon yang tak kalah kerasnya.

Oleh: Ilham Pasawa

Sabtu, 5 November 2022 06:35 WIB

Politik Identitas: Sah atau Tidak dalam Iklim Demokrasi Indonesia?

Politik identitas masih menjadi isu yang hangat untuk dibahas. Terlebih menjelang pesta demokrasi Indonesia. Apakah politik identitas itu masuk dalam kategori kampanye hitam? Atau memang suatu yang sah dalam kampanye.

Oleh: Septi Yadi

Kamis, 25 Agustus 2022 07:15 WIB

Wacana Pajak Ekspor Nikel Dibuat Progresif, Pebisnis Merintih

Pengenaan pajak ekspor nikel tersebut telah menjadi polemik di kalangan pelaku industri. Jumlah pajak ekspor itu juga dinilai tinggi.

Oleh: Septi Yadi

Jumat, 19 Agustus 2022 14:47 WIB

Ketar-ketir Pengusaha Karena Tumpang Tindih Lahan Masih Moncer

Perlu diketahui, kasus tumpang tindih ini sudah lama meresahkan pengusaha tambang di Indonesia, tak terkecuali batu bara.

Oleh: Rini Halimah

Rabu, 13 Juli 2022 06:30 WIB

BBM Jadi Alat Politik

Kerancuan pada kenaikan atau penurunan harga BBM bersumber dari mekanisme APBN kita. Dalam struktur APBN ada dua pos anggaran yang berkaitan erat dengan harga minyak. Pos pertama adalah pada sisi penerimaan dari sektor minyak dan gas. Pos kedua adalah pada sisi pengeluaran dalam bentuk subsidi BBM.

Oleh: Adjat R. Sudradjat

Rabu, 29 Juni 2022 19:19 WIB

Apa Kata Dunia Andaikan Ganjar-Anies Diduetkan?

Wacana ketua umum partai Nasdem, Surya Paloh, yang mengusulkan duet Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk diusung dalam Pilpres 2024 mendatang, sebagai duet pemersatu bangsa, adalah hal yang mustahil diwujudkan. Ideologi kedua sosok tersebut selama ini ibarat air dengan minyak.

Oleh: Nadjiha Fressa

Kamis, 16 Juni 2022 12:12 WIB

Strategi Rancangan Undang-Undang KUHP Pasal 282 Mengantisipasi Kecurangan Advokat

Perbuatan curang oleh advokat

Oleh: andhita Alvionita

Rabu, 15 Juni 2022 15:13 WIB

Apakah Polisi Dapat Dipidana?

APAKAH POLISI JUGA DAPAT DI PIDANA ?? YUKKKK SIMAK PENJELASAN DIBAWAH INI

Oleh: Histografer

Sabtu, 30 April 2022 05:59 WIB

Pemilu Presiden 2019: Polarisasi Politik dan Komodifikasi Identitas Agama di Media Sosial

Polarisasi politik pada satu sisi menjadi persoalan krusial bagi negara-negara di dunia, namun secara keseluruhan memperlihatkan krisis demokrasi global. Ancaman konflik politik, pemerintahan yang jatuh bangun, dan perang sipil selama puluhan tahun membuat persoalan polarisasi politik mulai mendapat perhatian internasional melalui inisitiatif-inisiatif counter- polarization yang dilakukan para pemangku kepentingan (termasuk organisasi masyarakat sipil). Namun di Indonesia pengetahuan tentang polarisasi politik masih minim, terutama terkait implikasi polarisasi politik yang memperburuk praktik intolerasi dan diskriminasi bagi kelompok-kelompok minoritas, serta meningkatkan kekerasan dalam masyarakat (Carothers dan Andrew, 2019). Setelah mati suri sejak 1950-an, polarisasi politik di Indonesia muncul kembali sejak Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, kemudian mengalami peningkatan tajam pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017, dan hingga menjadi semakin dalam (deepen polarization) pada Pemilu 2019 (Warburton, 2020).

Oleh: Rima Gravianty Baskoro

Senin, 4 April 2022 16:44 WIB

Legalisasi Apostille Berdasarkan Convention Abolishing The Requirement of Legalistion fot Oublic Documents di Indonesia: Analisa Stakeholders dan Desain Kebijakan Publik

Dengan diterbitkannya Peraturan Nomor 6 tahun 2022 tentang Layanan Legislasi Apostille (selanjutnya disebut “Apostille”) pada tanggal 26 Januari 2022, erdapat beberapa pro kontra terkait Apostille, dimana yang pro melihat aksesi kebijakan publik internasional ini akan mempermudah proses legislasi dokumen karena tidak lagi memberlakukan prosedur yang kompleks, melibatkan banyak institusi serta memakan biaya dan waktu yang lama. Sedangkan dari sisi yang kontra, dikhawatirkan terdapat celah adanya pemalsuan dokumen, tanda tangan serta cap pejabat publik pada dokumen yang dimohonkan Apostille.

Oleh: Fajrianto Rahardjo

Selasa, 1 Maret 2022 17:33 WIB

Usulan Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden adalah Melanggar Konstitusi

Dalam sistem hukum positif di Indonesia tidak ada legitimasi yang dapat membenarkan untuk melakukan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden. Harus dilakukan perombakan atau penambahan rumusan UUD 1945 jika hal itu ingin bisa diberlakukan. Namun jika cara ini dipilih, Indonesia bukan lagi menjadi negara hukum melainkan negara kekuasaan.

Oleh: Ibnu Syamsu Hidayat

Selasa, 14 Desember 2021 17:19 WIB

Atas Nama Investasi

Bahwa seiring berjalannya waktu, Politik hukum negara kita ini amburadul, Hukum menginjak politik, Negara terlalu jumawa dengan basis materi yang ia kuasai, mulai dari pendukung pemerintah yang super gemuk, pemenang di Parlemen pendukung utama pemerintahan. Sehingga inilah yang kemudian mengakibatkan bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan melanggar konstitusi.

Oleh: Syarifudin

Kamis, 10 Desember 2020 10:32 WIB

Pilkada Serentak, Jangan Ada Lagi Trauma dan Dipaksa untuk Berpihak

Hari ini 270 daerah memilih pemimpin melalui pilkada serentak, 9 Desember 2020. Jangan ada lagi trauma pilkada akibat politik identitas

Oleh: Narasi Lebakpari

Minggu, 29 November 2020 06:09 WIB

Masyarakat Soroti Rencana Penambangan Pasir di Perairan Cihara, Kabupaten Lebak

Rencana penambangan pasir dengan kandungan konsentrat emas dan mineral di sepanjang perairan Kecamatan Cihara, Panggarangan dan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten hangat diperbincangkan masyarakat. Pasalnya, penambangan itu akan beroperasi 2 sampai 4 mil dari garis pantai dengan kedalaman 40-60 meter di bawah permukaan laut. Warga khawatir akan dampak dan bencana alam yang bakal terjadi. Demi Raup Keuntungan, Lingkungan Dikorbankan?

Oleh: Honing Alvianto Bana

Selasa, 13 Oktober 2020 10:01 WIB

Politik Hukum Haruslah Mencerahkan

Pemerintahan Jokowi perlu mengubah pandangan mereka tentang hubungan hukum dan politik. Sebab keadilan merupakan tujuan utama dari keberadaan hukum. Hukum yang tak adil bukanlah hukum sama sekali. Sebagai rakyat, kita perlu memberikan dukungan dan kritikan terhadap pemerintahan Jokowi, supaya politik yang tercerahkan bisa menjadi kenyataan di Indonesia.

Oleh: Sri Kunthhi

Kamis, 8 Oktober 2020 20:13 WIB

Harga Patokan Mineral vs London Metal Exchange, Siapa yang Untung?

Bagi anak metalurgi, istilah di dunia pertambangan adalah makanan sehari-hari. Tapi untuk kamu yang baru saja memasuki perkuliahan jurusan tersebut, ada baiknya mengenal beberapa istilah yang berlaku di dunia pertambangan Indonesia. Salah satunya Harga Patokan Mineral (HP) dan London Metal Exchange (LME).

Oleh: Muhammad Itsbatun Najih

Senin, 9 Maret 2020 13:41 WIB

Globalisasi, Nasionalisme, Kesukuan

Buku membabar strategi penyikapan di antara tumpang tindih isu sukuisme, nasionalisme, dan globalisasi. Sehingga, bukan berarti menjadi hilang identitas kesukuannya, tetap membeli produk dalam negeri, dan merancang kerja sama saling menguntungkan dengan orang manca.

Oleh: M Khasbi

Kamis, 1 Agustus 2019 18:31 WIB

Islamisasi Politik Prof. Dr. Kuntowijoyo

Kontestasi umat Islam dalam perpolitikan Indonesia tak bisa terbantahkan. Bahkan, sebelum Indonesia merdeka, umat Islam telah melakukan kegiatan politik dengan mendirikan kongsi-kongsi saudagar.

Oleh: Iman Haris

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Identitas dalam Politik, Halalkah?

Di Amerika dan Eropa sendiri, kegelisahan kelas pekerja yang dihadapkan pada realitas PHK mendorong mereka untuk memilih nasionalisme-populis.

Oleh: Fatwa Azmi Asy-syahriza

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Antara Filosofi Sepak Bola & Strategi Umat Muslim Indonesia

Apakah bisa filosofi sepak bola menjadi acuan strategi umat Muslim Indonesia saat ini? Bagaimana caranya?

Oleh: Syarif Yunus

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

#2019GANTI .... Apanya?

Lagi rame #2019GANTI ... Apanya yang diganti? Gak suka dikit ganti, benci minta ganti. Kalo tidak lebih baik buata apa ganti?

Oleh: Syarif Yunus

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Politik Jago Koar, Praktik Nol Besar

Zaman now banyak orang pandai bicara alias jago ngomong. Maka jadillah politik jago koar-koar; tapi praktik nol besar ...

Oleh: Andi irawan

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

2018-2019 akankah menjadi Tahun politik Identitas

Tahun 2018-2019 adalah tahun politik dimana Indonesia akan melakukan pilkada serentak untuk pemilihan gubernur dan bupati/walikota, pileg dan pilpres

Oleh: SYAHIRUL ALIM

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Membajak Kedaulatan Negara Lewat Parpol

Dalam sebuah masyarakat yang modern, kita memang tidak boleh alergi atau menolak keberadaan partai politik (parpol)

Oleh: SYAHIRUL ALIM

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Internasionalisasi Haji dan Politik Arab Saudi

Setelah sebelumnya, Iran dan Libya pernah mengusulkan dan mendesak soal internasionalisasi haji, kini Qatar juga bersuara sama

Oleh: Mukhotib MD

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Simposium 1965: Rekomendasi Disampaikan, Presiden Mau Apa?

Simposium 1965, akhirnya memastikan rekonsiliasi menjadi rekomendasi penyelesaian peristiwa 1965. Dua minggu Presiden menerimanya, respons belum juga ada.

Oleh: Tauchid Komara Yuda

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

JKN Berparadigma Ganda

menyadari negara ini belum mampu memberikan jaminan kesembuhan, paling tidak mencegah orang menjadi sakit adalah hal yang mungkin dilakukan

Oleh: Syiqqil Arofat

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Agensi Kerakyatan dalam Sejarah Demokrasi Indonesia