Sejarah bukan masa lalu, tetapi seperti foto yang merepresentasikan masa lalu
Artikel
Pengikut
Sebenarnya, kebijakan di sektor listrik yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat sudah terjadi pada era kolonial. Ketika itu, persaingan antara perusahaan-perusahaan swasta dan pemerintah Hindia-Belanda dalam memperebutkan pasokan listrik mengorbankan kepentingan masyarakat tanah jajahan. Kelompok yang paling dirugikan adalah kaum Bumiputera yang jatah pasokan listriknya harus berbagi beban dengan kepentingan publik dan penduduk Eropa.
Polarisasi politik pada satu sisi menjadi persoalan krusial bagi negara-negara di dunia, namun secara keseluruhan memperlihatkan krisis demokrasi global. Ancaman konflik politik, pemerintahan yang jatuh bangun, dan perang sipil selama puluhan tahun membuat persoalan polarisasi politik mulai mendapat perhatian internasional melalui inisitiatif-inisiatif counter- polarization yang dilakukan para pemangku kepentingan (termasuk organisasi masyarakat sipil). Namun di Indonesia pengetahuan tentang polarisasi politik masih minim, terutama terkait implikasi polarisasi politik yang memperburuk praktik intolerasi dan diskriminasi bagi kelompok-kelompok minoritas, serta meningkatkan kekerasan dalam masyarakat (Carothers dan Andrew, 2019). Setelah mati suri sejak 1950-an, polarisasi politik di Indonesia muncul kembali sejak Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, kemudian mengalami peningkatan tajam pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017, dan hingga menjadi semakin dalam (deepen polarization) pada Pemilu 2019 (Warburton, 2020).
0
