Kamis, 28 Juli 2022 08:37 WIB

Mahkamah Konstitusi Hilang Arah?

Tatkala MK memiliki kecondongan untuk selalu menolak gugatan masyarakat, maka kebenaran versi MK tersebut dapat berbahaya sebab cenderung menjadi absolut. Sebab, tidak ada tempat lagi bagi masyarakat untuk menggugat bila keputusan sudah diketok oleh MK.

Jumat, 15 Juli 2022 22:56 WIB

Menalar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi tentang Presidential Threshold

Dalam sejarah Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), tak ada satupun permohonan judicial review yang begitu banyak (massif) dilakukan melebihi gugatan atas Undang-Undang Pemilihan Umum (UU-Pemilu). Dari 87 permohonan judicial review atas UU-Pemilu, 34.5% permohonan terkait dengan pasal (norma) tentang presidential threshold. Sangat mengejutkan, SEMUA permohonan DITOLAK dan TAK DAPAT DITERIMA oleh Mahkamah.

Minggu, 27 Februari 2022 11:03 WIB

Anomali Gugurnya Enam Perkara Gugatan Presidential Threshold dalam Putusan MK

Senin, 8 November 2021 15:44 WIB

Presidential Threshold, dan Senjata Pun Makan Tuan

Ambang batas atau presidential threshold usulan partai politik untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan UU nomor 7 tahun 2017 kembali digugat. Salah satunya Partai Demokrat, yang dulu berinisiatif membesut UU 42/2008 berisi persyaratan presidential threshold untuk Pemilu 2009 dan 2014.

Senin, 8 November 2021 06:01 WIB

Presidential Threshold, Jegal Pesaing Sebelum Tanding

Bagi elite politik, presidential threshold adalah perintang agar tidak ada orang lain yang mengganggu arena bermain mereka. Capres yang lolos presidential threshold adalah capres pilihan elite kekuasaan.

Rabu, 2 Juni 2021 05:50 WIB

Capres 2024: Aspirasi Rakyat atau Elite?

Pasangan capres seharusnya terbentuk mengikuti aspirasi rakyat, bukan menuruti kehendak elite politik-ekonomi. Bila pilpres 2024 nanti ternyata memang hanya mempertahankan status quo, maka rakyat sesungguhnya hanya menjadi pemilih pasif yang tidak memiliki daya untuk menentukan pemimpin yang sesuai dengan aspirasinya sendiri.

Kamis, 28 Januari 2021 17:09 WIB

Revisi UU Pemilu: Mengapa Presidential Threshold Harus Dihapus

Jika UU Pemilu direvisi, aturan mengenai presidential threshold mestinya termasuk yang wajib dihapus. Presidential threshold adalah cara elite politik-ekonomi mempertahankan kekuasaan. Mungkinkah?

Sabtu, 29 Agustus 2020 12:38 WIB

Mengembalikan Kedaulatan Rakyat, Pahami Presidential Threshold dan Cukong di NKRI

Bila apa yang diungkap oleh Ketua MPR RI benar, bahwa selama ini, partai politik dan elite partainya dibiayai oleh cukong, maka sejatinya Indonesia benar-benar sudah dalam kondisi "terjajah model baru". Rakyat tak lagi berdaulat, amanat pembukaan UUD 1945 pun hanya akan menjadi wacana, sebab para pemimpin negeri ini baik yang duduk di parlemen maupun pemerintahan pusat maupun daerah yang berdiri di atas partai yang mengusungnya bukan menjalankan amanah untuk rakyat, tapi menjalankan amanah dan mengabdi kepada para cukong. 

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Jalan Tengah Ambang Batas Calon Presiden ~ Sulardi

Karena serentak, persyaratan ambang batas pencalonan presiden 20 persen menjadi masalah.

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Setelah Presidential Threshold Dipaksakan

Presiden Joko Widodo bisa mengalami kesulitan mengelola koalisi setelah syarat pencalonan presiden tak berubah. Kuncinya ada pada pemilihan wakil presiden.

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Pemilu tanpa Presidential Threshold ~ Andrian Habibi

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu harus jelas menolak presidential threshold.