x

RUU HIP

Oleh: dian basuki

Rabu, 22 Juli 2020 05:44 WIB

RUU BPIP: Tak Elok Bila Pemerintah dan DPR Main Pat Gulipat

Pelajaran penting dari kegaduhan yang terjadi saat penyusunan UU KPK, Minerba, Cipta Kerja—yang belum selesai—ialah keharusan pemerintah dan DPR berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan rakyat selaku pemberi mandat politik dan sekaligus sebagai pihak yang bakal terdampak undang-undang jika kelak berlaku. Demokrasi yang sehat mesti dibangun di atas landasan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan wakilnya.

Oleh: Supartono JW

Jumat, 26 Juni 2020 14:02 WIB

Di Zaman Susah, Rakyat Butuh Role Model Pengamal Pancasila yang Benar, Bukan RUU HIP

Usia Indonesia menjelang 75 tahun, namun hingga kini rakyat masih hidup menderita dan kesusahan. Ada Dasar Negara Pancasila, namun para pemimpin bangsa yang seharusnya mengamalkan Pancasila dengan benar dan amanah kepada rakyat, bukannya menjadi contoh yang benar bagi rakyat dan hanya sibuk menjalankan kepentingan "mereka" ketika sudah duduk di parlemen dan pemerintahan. Kini, di tengah pandemi corona, bukannya konsen memikirkan rakyat yang kesusahan, malah mau bikn RUU-HIP.

Oleh: Indonesiana

Kamis, 25 Juni 2020 09:58 WIB

Tak Cukup Ditunda, Pembahasan RUU HIP Harus Dihentikan

JIKA jadi dibahas lalu diloloskan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah, Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) akan memutar jarum jam sejarah. Di era Orde Baru, Pancasila adalah ideologi keramat yang tak boleh diganggu gugat. Presiden telah menunda pembahasan RUU ini, meski itu tak cukup. Melihat mudaratnya, sudah sepatutnya DPR dan pemerintah menghentikan pembahasan RUU ini.

Oleh: Asep Ruhyani

Sabtu, 20 Juni 2020 06:35 WIB

Tuhan Yang Berbudaya, Perbedaan Antara Ide Soekarno dan RUU HIP

Ide tentang Ketuhanan Yang Berkebudayaan dulu lahir dari pemikiran Soekarno. Ia memiliki misi besar membebaskan pemahaman umat beragama dari sekat-sekat religi dan batas-batas golongan ke dalam Rumah Besar Indonesia. Harus diakui kedalaman nilai filosofis dan fungsionalitas Soekarno itu. Namun geliat munculnya konsepsi Ketuhanan Yang Berkebudayaan era kini dan tercantum dalam RUU HIP memiliki motivasi berbeda. Apakah niatan yang tak sejalan dengan Soekarno itu?

Oleh: Indonesiana

Jumat, 19 Juni 2020 09:42 WIB

RUU HIP, Memonopoli Tafsir Pancasila Mirip Rezim Orde Baru

Penjabaran tekstual Pancasila dalam RUU HIP seperti itu segera mengingatkan kita akan rezim Orde Baru, yang memaksakan tafsir tunggal pemerintah atas Pancasila. Pemerintahan Soeharto mewajibkan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di semua sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pemerintah. Dalam pelaksanaannya, penataran itu lebih mirip indoktrinasi ketimbang diskusi terbuka tentang dasar negara. J

Oleh: Mirza Ghulam

Rabu, 17 Juni 2020 21:27 WIB

RUU HIP : Jelas Bukan Kepentingan Rakyat, Kepentingan Partai?

RUU HIP ini diinisiasi oleh Fraksi PDI Perjuangan dan masuk dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024 (Prolegnas). Yang jelas, RUU HIP ini bukan kepentingan masyarakat saat ini. Dan tidak memiliki urgensi untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang. Pemerintah dan DPR harus mengutamakan penanganan masyarakat terdampak Covid-19 daripada RUU yang tidak memiliki urgensi untuk disahkan.

Oleh: Supartono JW

Rabu, 17 Juni 2020 13:08 WIB

RUU HIP Hanya Ditunda, Bukan Dicabut, Ini Kisahnya

RUU HIP ternyata hanya ditunda, bukan dicabut atau dibatalkan oleh pemerintah. Padahal banyak pihak yang tidak setuju dan tidak mendesak lahirnya RUU ini, apalagi di masa pandemi corona. Rakyat butuh bantuan riil.

Oleh: Alfin Riki

Senin, 15 Juni 2020 09:14 WIB

Wacana Penundaan Pembahasan RUU HIP

Wacana penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP patut diapresiasi. Langkah tersebut merupakan upaya bijaksana dalam rangka menyerap aspirasi dari seluruh komponen bangsa. Bahkan, Pemerintah juga berencana untuk mengusulkan pencantuman TAP MPRS No XXV/MPRS/1996 ke dalam konsideran RUU HIP apabila legislasi sudah sampai pada pembahasan dengan pemerintah.