x
sepeda
Oleh: Amsyah Ridwan

Jumat, 2 Agustus 2019 22:32 WIB

Wajah Oputa Yi Koo Berpotensi Masuk dalam Mata uang Rupiah

Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Penghargaan dan Tunjangan Keluarga Pahlawan Perintis Kemerdekaan Kemeterian Sosial RI, Afni SH MSi menyebut Wajah Sultan Himayatuddin Muhammad Zaidi Berpotensi Masuk dalam Mata uang Rupiah. Itu disampaikan Afni pada saat Penyambutan Tim verifikasi Calon Pahlawan Nasional Tahun 2019 di Aula Kantor Walikota Baubau pada Selasa (30/7/2019). "Jika Sultan himayatudin menjadi pahlawan Nasional, maka tidak menutup kemungkinan akan ada di mata Uang" jelas Afni. Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi atau Oputa Yi Koo atau La Karambau sendiri tinggal selangkah lagi akan dinobatkan menjadi pahlawan nasional ke-180. Perjuangan Tim Calon Pahlawan Oputa Yi Koo menjadi pahlawan nasional tinggal diusulkan menuju meja Presiden RI, Joko Widodo. “Khusus Sultan Himayatuddin satu tahap lagi,” Kata dia, Untuk Penilaian Menjadi Pahlawan Harus memenuhi syarat umum dan Syarat khusus. "syarat Umum itu seperti Berwarga negara Indonesia, berkelakuan baik, berintegritas, suri tauladan baik, tidak pernah menyerah. Sedang syarat Khusus yaitu, pernah memimpin perjuangan melawan pemberontak, tidak pernah menyerah, serta menghasilkan karya yang bermanfaat" jelasnya. "dan semua syarat itu terpenuhi oleh Sultan Himayatuddin" Pengumuman Lolos tidaknya Sultan Himayatudin menjadi Pahlawan Nasional diumumkan sebelum 10 november oleh Presiden Joko Widodo. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau, Dr Roni Muhtar sendiri sangat bersyukur dan berterima kasih atas usaha dan kerja sama tim daerah baik tingkat kota maupun tingkat provinsi. "Terkhusus tim dari Kementerian Sosial RI yang telah mengawal perjuangan kami masyarakat Buton khususnya dan Sultra pada umumnya" Usai acara, Tim verifikasi dari kementerian melakukan validasi lapangan untuk mengecek lokasi makam, benteng pertahanan dan nama jalan yang akan disematkan. Setelah verifikasi lengkap maka usulan akan disampaikan oleh Kementerian Sosial ke Presiden RI melalui Dewan Gelar. Dewan Gelar ini terdiri dari sejarahwan, akademisi dan pemerintah terkait dalam hal ini Kementerian Pertahanan RI. “Rencananya akan diajukan ke Presiden pada September awal. Tinggal tahap ini,” katanya.