Oleh: svl

Rabu, 27 Maret 2024 06:07 WIB

Apakah Hukum Telematika Mampu Melindungi Data Privasi Kita?

Dengan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi, perlindungan data diri menjadi semakin penting. Peran hukum telematika menjadi penting karena mengatur dan melindungi data diri pengguna internet. Hukum telematika mengacu pada perangkat hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk perlindungan data pribadi.

Oleh: Joseph Hiwakari

Rabu, 7 Juni 2023 08:36 WIB

Jangan Abai! Ini Kiat Agar Antrean Lebih Efektif dan Efisien

Artikel ini akan membantu Anda ketika berada di dalam suatu antrean qagar dapat menyelesaikannya secara lebih efektif dan efisien.

Oleh: Yudhi Hertanto

Minggu, 23 April 2023 06:50 WIB

Pendulum Kekuasaan di RUU Kesehatan

seorang ahli bedah saraf, Prof dr Zainal Muttaqin, SpBS, PhD, diberhentikan dari pekerjaannya di RS Kariadi Semarang, karena kerap memiliki pandangan dan suara berbeda yang disampaikan dalam tulisan di berbagai media. Bila sudah sedemikian jauh, upaya untuk membungkam opini dan pemikiran, terlebih menggunakan jalur kekuasaan, mungkin Anda bisa menebak kemana arah keputusan akan berlabuh?

Oleh: Yudhi Hertanto

Selasa, 11 April 2023 19:52 WIB

Jalur Kebut Omnibus Kesehatan

Bila kita tergopoh-gopoh mendorong RUU Kesehatan, tanpa melihat konsekuensi utuh yang terkait dengannya, maka bisa jadi kita justru tengah mempertaruhkan masa depan bangsa ini.

Oleh: Bryan Jati Pratama

Kamis, 2 Februari 2023 20:28 WIB

Fenomena Legalisme Autokratik dalam Novel Animal Farm

Secuil kisah tentang para penghuni peternakan binatang ini mengajarkan apa yang kita kenal sekarang sebagai autocratic legalism, kondisi di mana penguasa menggunakan cara yang “seolah-olah” demokratis demi melanggengkan kekuasaan yang dimilikinya. Misalnya dengan merevisi atau membuat Undang-Undang yang secara substansi berseberangan dengan cita-cita demokrasi.

Oleh: Yani Safitri

Senin, 21 November 2022 16:07 WIB

Pasal Soal Perzinaan akan Disahkan

RUU KUHP pasal 415 ini memuat pasal tentang perzinaan, sanksi dikenakan pasal perzinaan ini adalah pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori II mencapai10 juta.

Oleh: Hilmi Azhari

Rabu, 16 November 2022 13:26 WIB

Larangan Merokok Bagi Pengendara

Merokok saat berkendara sangatlah berbahaya baik untuk pengendara maupun orang lain. Dampak dari merokok pada saat berkendara sangatlah banyak dan juga tidak sedikit dari mereka mengalami iritasi atau infeksi dinagian mata yang terkena abu atau bara rokok tersebut.

Oleh: Fajrianto Rahardjo

Minggu, 24 Juli 2022 06:43 WIB

Fiksi Ala Hukum; Emang Ada?

"Tadinya kirain fiksi hanya ada di film-film dan di cerita dongeng, eh ternyata di hukum ada juga".

Oleh: Fajrianto Rahardjo

Kamis, 14 Juli 2022 15:38 WIB

Potret Buram Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Dalam negara hukum (rechtsstat) yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum menjadi hak mutlak warga negara dan harus diwujudkan. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah menumpuknya produk hukum di negeri ini disertai partisipasi warga yang memadai? Bagaimana tujuan dan implementasi di bentuknya produk-produk hukum yang menumpuk tersebut? Apakah instrumen hukum yang dibentuk mampu menyelesaikan masalah kenegaraan? Atau malah menambah persoalan?

Oleh: Mohammad Imam Farisi

Senin, 4 Juli 2022 16:44 WIB

Invaliditas Pendidikan Terbuka dalam Draf RUU-Sisdiknas

Jika tujuan dari perumusan RUU-Sisdiknas yang baru dimaksudkan nantinya akan menjadi omnibus law yang mengintegrasikan, sekaligus menggantikan 3(tiga) UU, yaitu UU 20/2003 tentang Sisdiknas, UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen, dan UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. DPR sendiri, maka hal itu telah “gagal” secara konseptual dan substantif.

Oleh: dian basuki

Rabu, 26 Januari 2022 17:38 WIB

Darurat Partisipasi Masyarakat

Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tampaknya sedang dalam keadaan darurat. Dalam jagat perpolitikan kita saat ini, hak politik rakyat hanya terlihat pada saat pemungutan suara dalam pemilihan umum. Begitu pemilu usai, suara rakyat perlahan mulai tidak diperhatikan.

Oleh: Syarifudin

Kamis, 8 Oktober 2020 20:24 WIB

14 Butir Masukan PP UU Cipta Kerja Terkait Pesangon dan PHK Pekerja

UU Cipta Kerja bikin “gaduh”. Apalagi soal pesangon dan PHK. Klaster ketenagakerjaan yang berurusan dengan pekerja/buruh. Apa problemnya?

Oleh: dian basuki

Kamis, 25 Juni 2020 06:02 WIB

DPR kok Gemar 'Slinthutan', Berpolitiklah Layaknya Kesatria

Rupanya, para anggota Dewan kini gemar menggunakan strategi 'slinthutan' alias melakukan manuver politik secara diam-diam, khususnya terkait penyusunan RUU maupun revisi UU lama. Cara kerja DPR yang mengabaikan aspirasi rakyat seperti dilakukan semasa menggarap revisi UU KPK, diulangi kembali. Pokoknya proses legislasi dibuat cepat, efisien, dan efektif tanpa memberi kesempatan cukup kepada rakyat untuk menyampaikan pendapatnya; kalaupun ada, pendapat rakyat diabaikan.

Oleh: dian basuki

Senin, 30 September 2019 16:11 WIB

Warisan Kontroversial DPR Lama

Jika kita timbang-timbang kinerja anggota DPR periode lima tahun terakhir ini, mungkin bobot produktivitasnya berat di masa-masa akhir. Inilah yang paling menarik untuk dikenang dari DPR lama. Setelah beberapa tahun hasil legislasinya sepi, tiba-tiba DPR sangat produktif di beberapa bulan terakhir.

Oleh: dian basuki

Minggu, 29 September 2019 21:11 WIB

Kebiasaan ‘Titip Absen’ Anggota DPR, Adakah Dampak Legalnya?

Jika keputusan diambil dan secara riil syarat kuorum tidak terpenuhi karena jumlah anggota Dewan yang benar-benar ada di ruang sidang jauh lebih sedikit dari kuorum, dapatkah undang-undang yang disetujui di sidang paripurna DPR itu dianggap benar-benar sah?

Oleh: Wiwin Suwandi

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Makassar (Juga) Menggugat Reklamasi

Hal mendasar yang membedakan negara hukum (rechstaat) dengan negara kekuasaan (machstaat) itu terletak pada "kiblat" yang dipakai. Jika praktik negara hukum berkiblat kepada hukum (positif), maka praktik negara kekuasaan semata-mata berkiblat pada kekuasa

Oleh: Muhammad Randy

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Reklamasi Tidak Pro Kesejahteraan Rakyat

Reklamasi sama saja menjual aset negara kepada pihak swasta dan menghilangkan hak rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) UUD 1945

Oleh: L Murbandono Hs

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

POLEMIK: PKI dan Orbaisme Diktator

Menanggapi tulisan polemik: Ekspresi Komunis yang Kebablasan.