Lupa kata sandi Tempo ID anda?
Belum memiliki akun? Daftar di sini
Sudah mendaftar? Masuk di sini
Beredar isu yang hangat di kalangan publik bahwa Gubernur Nusa Tenggara Timur (“NTT”) mengeluarkan kebijakan kepada siswa-siswi pada beberapa SMA dan SMK di Kota Kupang yang diwajibkan masuk sekolah pukul 05.00 WITA terhitung sejak tanggal 28 Februari 2023. Apakah masalah kedisiplinan menjadi faktor yang mempengaruhi anak-anak NTT tidak memiliki daya saing untuk masuk ke beberapa perguruan tinggi tersebut diatas? Ataukah ternyata justru kurangnya fasilitas pendidikan dan akses terhadap pengetahuan, serta kurangnya iklim belajar-mengajar yang menyenangkan sebagai faktor yang mempengaruhi kurangnya daya saing anak-anak NTT untuk masuk ke beberapa perguruan tinggi tersebut diatas? Apakah dikeluarkannya kebijakan ini sudah melalui proses dan tahapan-tahapan yang baik dikeluarkannya suatu kebijakan publik?
Dengan diterbitkannya Peraturan Nomor 6 tahun 2022 tentang Layanan Legislasi Apostille (selanjutnya disebut “Apostille”) pada tanggal 26 Januari 2022, erdapat beberapa pro kontra terkait Apostille, dimana yang pro melihat aksesi kebijakan publik internasional ini akan mempermudah proses legislasi dokumen karena tidak lagi memberlakukan prosedur yang kompleks, melibatkan banyak institusi serta memakan biaya dan waktu yang lama. Sedangkan dari sisi yang kontra, dikhawatirkan terdapat celah adanya pemalsuan dokumen, tanda tangan serta cap pejabat publik pada dokumen yang dimohonkan Apostille.
Kebijakan Pemerintah yang mewajibkan kelengkapan dokumen BPJS Kesehatan dalam transaksi Tanah telah menimbulkan baanvak kontroversi di kalangan stakeholders. Artikel ini akan membahas perspektif dan kepentingan para stakeholders dan design kebijakan publik BPJS Kesehatan dalam transaksi Tanah.
Dalam perjalanannya mewujudkan Poros Maritim Dunia, Indonesia memerlukan kebijakan yang dilegitimasi dalam peraturan perundang-undangan. Itu untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kepulauan atau provinsi-provinsi maritim di Indonesia ditangani secara khusus. Pemerintah mulai saat ini mestinya menerbitkan kebijakan publik yang berpihak pada pembangunan berkelanjutan wilayah maritim di Indonesia (maritime sustainable development).