Di tengah pandemi Covid-19 yang terus menerjang dan entah sampai kapan akan berakhir, jelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, harapan rakyat Indonesia menjadi adil makmur sejahtera, lepas dari belenggu "penjajahan baru" bernama penderitaan, kemiskinan, dan tak berartinya "suara" rakyat bagi negeri ini di tangan para pemimpin negeri sendiri, bukan penjajah asing, sungguh miris.
Sudah 75 tahun bangsa ini merdeka, tapi masalah rakyat menderita, terus menjadi orkestra di Republik ini. Terlebih, sejak beberapa waktu lalu Ketua MPR RI mengungkap bahwa negeri ini sejatinya telah dikuasai oleh "cukong" bahasa kerennya "taipan" atau pihak swasta yang dapat mengatur partai politik (parpol) dan para elite partainya, maka negeri ini sudah bukan lagi milik rakyat.
Sebab para cukang/taipan yang mengatur dan membiayai parpol dan parpol mengendalikan elite politiknya, maka sejatinya negeri ini sudah dikuasai oleh penjajah baru bernama cukong/taipan.
Karenanya, rakyat sudah dapat membaca bahwa apa-apa yang kini dijalankan oleh parlemen dan pemerintah yang dikuasai oleh parpol, pengendali utamanya adalah raja-raja bernama cukong/taipan itu.
Sehingga negeri ini, tak ubahnya sebuah kerajaan, karena para pemimpin bail di parlemen maupun pemerintahan sudah tidak bekerja lagi untuk dan demi kesejahteraan rakyat, tapi demi kesejahteraan mereka sendiri, parpol, dan para cukong/taipan-nya.
Faktanya, dalam kondisi rakyat menderita, para menteri Jokowi tak ada sense of crisis. Jokowi sendiri juga akan bagi-bagi uang negara (rakyat) untuk gaji ke-13 dan akan mengucurkan bantuan sosial khusus bagi karyawan swasta yang masih aktid dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, sementara rakyat yang lain hanya jadi penonton, Presiden bagi-bagi uang rakyat.
Di sisi lain para menteri yang tak memiliki sense of crisis pun masih gemar dengan budaya mengendapkan anggaran Covid-19 umtuk rakyat.
Setali tiga uang, prestasi parlemen (DPR) juga sibuk dengan upaya untuk nasib mereka sendiri dengan berbagai produk Undang-Undangnya yang justru hanya untuk melindungi dan melayani cukong/taipan, bukan mengusung suara dan penderitaan rakyat. Tak sadar diri, bahwa mereka dapat duduk di kursi DPR karena suara rakyat.
Selain itu rencana Jokowi memindahkan Ibu Kota Negara, juga sangat terbaca karena adanya ambisi dan "pengabdian" kepada raja-raja itu.
Sebagai rakyat biasa, sepanjang periode kedua pemerintahan Jokowi, saya sudah mencatat melalui berbagai artikel yang saya tulis, tentang apa yang terjadi di negeri ini. Apa yang dikerjakan oleh Presiden kita untuk negeri ini.
Bila mengkalkulasi berbagai kebaikan, keberhasilan, dan kesuksesan kepemimpinan Jokowi, yang selama ini terus didengungkan oleh para "pemujanya" cukup banyak. Namun, hal itu adalah sebuah kewajaran dan keharusan, karena sebagai pemimpin bangsa, memang wajib membuat bangsa dan rakyat negeri ini sesuai amanah Pancasila dan UUD 45.
Sayang, saya juga mencatat bahwa Presiden Jokowi juga membuat rakyat resah karena ikut meramaikan sendiri tradisi dinasti politik.
Bila mengingat yang lebih jauh, saya juga tak habis pikir, karena berhasil "memandulkan" mahasiswa, hingga saat mahasiswa demonstrasi menyoal RUU KPK, sampai jatuh korban dan nyawa mahasiswa ada melayang, kisahnya malah seperti hilang tertiup angin, dan mahasiswa pun bisa diam dan bungkam.
Hadirnya corona di dunia, sikap Jokowi sejak awal juga lebih memilih menyelamatkan ekonomi daripada nyawa rakyat. Bahkan, turunnya Perppu Corona juga telah membuat berbagai pihak membicarakan karena sangat berpotensi adamya kesewenang-wenangan dalam menggunakan APBN.
Lebih dari itu, ada persoalan yang menggerus perasaan berbagai pihak dan rakyat, karena hadirnya RUU HIP yang bahkan tak pernah lahir dari aspirasi rakyat.
Lebih miris, juga hadir RUU Cipta Kerja yang juga terus menggerus perasaan rakyat karena lebih berpihak kepada mereka.
Sekarang begitu terasa, suara rakyat hanya dibutuhkan saat mereka butuh untuk mendapatkan kursi. Tapi begitu kursi didapatkan, mereka lupa daratan. Bahkan kasus korupsi didominasi oleh para politisi dan pemimpin daerah.
Hukum sangat tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Banyak UU yang dicipta demi untuk menjerat rakyat yang "menentang". Buronan Djoko Tjandra pun tertangkap karena ada Instruksi Presiden, padahal sudah 11 tahun pelariannya "dibantu". Mengapa tidak ada instruksi dari Presiden untuk menangkap buron Harun Masiku? Bahaya sepertinya, bila Harun tertangkap, karena banyak kasus akan menjadi benderang.
Yah itulah catatan yang bisa saya ungkap ulang, meski masih banyak catatan lainnya. Dari catatan-catatan itu, saya jadi bertanya, mau sampai kapan negeri ini carut-marut begini, rakyat bukan lagi jadi pemilik negeri, suara rakyat hanya untuk dapat jatah kursi, bukan untuk kesejahteraan. Uang rakyat hanya dibagi-bagi, tapi bukan untuk rakyat yang sangat menderita dan membutuhkan. Inilah gema suara rakyat dari hati nurani terdalam, yang terus tak turut merasakan hidup nyaman dan tenteram di negeri sendiri karena kondisi dan tata kelola yang tak memihak "rakyat".
Susahnya lagi, di negeri ini sudah tidak ada oposisi. Meski ada pun pergerakannya terus di tempel, dicurigai, hingga diintimidasi, sampai dituduh sedang mencari panggung atau lebih sadis dianggap karena kecewa tak dikasih kursi. Ada-ada saja "caranya".
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
