Kabut Konseptual Partisipasi TNI dalam Masyarakat

Salah satu dilema terbesar demokrasi Indonesia pasca-Reformasi adalah bagaimana memahami peran TNI dalam kehidupan masyarakat.

^{Ahmad Wansa Al-faiz}

Salah satu dilema terbesar demokrasi Indonesia pasca-Reformasi adalah bagaimana memahami peran TNI dalam kehidupan masyarakat. Secara konstitusional, militer ditugaskan untuk menjaga pertahanan negara. Namun dalam praktiknya, kehadiran TNI kerap melampaui batas itu: dari penanganan bencana alam, pengawalan distribusi logistik, hingga keterlibatan dalam proyek-proyek sosial dan pembangunan desa.

Fenomena ini menimbulkan apa yang bisa disebut sebagai kabut konseptual. Masyarakat sulit membedakan: apakah TNI bertindak sebagai aktor pertahanan murni, ataukah sebagai agen sosial yang ikut mengelola fungsi sipil? Ambiguitas ini melahirkan ruang liminal, yakni sebuah area antara sipil dan militer yang tidak sepenuhnya jelas, tetapi terus dihidupi dalam praktik sehari-hari.

Di satu sisi, kehadiran TNI dalam kehidupan sosial sering dianggap positif. Mereka dipandang disiplin, cepat tanggap, dan mampu mengeksekusi program dengan efektif. Misalnya dalam penanggulangan bencana, masyarakat merasa lebih terlindungi saat TNI turun tangan.

Namun di sisi lain, keterlibatan berlebihan membuka risiko, misalnya nilai-nilai komando dan hierarki militer bisa merembes ke ranah sipil, sehingga mengurangi ruang deliberasi dan partisipasi warga secara demokratis.

Dari sudut pandang sosiologi, kondisi ini menciptakan ketegangan partisipatoris. Masyarakat memang berinteraksi dengan TNI, tetapi interaksi itu tidak selalu sejajar. Partisipasi warga sering kali menjadi pelengkap, bukan pusat. Inilah paradoks: TNI turun ke rakyat untuk membantu, tetapi sekaligus memperkuat dominasi simbolik bahwa negara masih hadir lewat wajah militeristik.

Maka, pertanyaannya: bagaimana menjaga agar partisipasi TNI tetap berada dalam koridor konstitusional, tanpa mengaburkan fungsi sipil? Kuncinya ada pada pengawasan sosial dan transparansi.

Kehadiran TNI di masyarakat harus selalu diposisikan sebagai mitra sipil, bukan pengganti sipil. Hanya dengan cara itu kabut konseptual bisa perlahan diurai, dan demokrasi tidak kehilangan roh partisipasi warga. Pada akhirnya, demokrasi yang sehat tidak menolak kehadiran TNI, tetapi memastikan bahwa peran mereka jelas, terbatas, dan tidak menutupi fungsi sipil yang seharusnya tumbuh kuat. Tanpa kejelasan itu, kita akan terus terjebak dalam liminalitas—di antara harapan akan keteraturan dan kecemasan terhadap kembalinya dominasi.