Ketidakadilan Sosial dalam Kenaikan Gaji Anggota DPR dan Kasus Korupsi

***

Di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang semakin dinamis dan penuh tantangan, masyarakat Indonesia dihadapkan pada berbagai kebijakan publik yang kian hari semakin kontroversial dan memicu gelombang protes luas. Ketidakstabilan ekonomi yang dirasakan oleh sebagian besar kalangan, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah, memicu reaksi keras terhadap sejumlah keputusan strategis yang diambil oleh pemerintah dan DPRD.

Salah satu isu paling sensitif dan menjadi perhatian utama publik akhir-akhir ini adalah kenaikan gaji anggota DPRD yang dikabarkan meningkat sebesar Rp3juta rupiah setiap harinya—sebuah angka yang dianggap sangat fantastis, bahkan mencapai sekitar seratus juta rupiah dalam sebulan. Hal ini didasarkan pada tidak tersedianya rumah dinas bagi para anggota dewan. Tentu kebijakan ini mendapat kecaman keras oleh masyarakat. Apalagi masyarakat Indonesia dihadapkan dengan ketidakpastian ekonomi, dan tentu hal ini dianggap tidak sesuai dengan keadilan sosial.

‎Kebijakan kenaikan gaji para wakil rakyat ini memang terlihat tidak selaras dengan kondisi ekonomi makro saat ini, di mana inflasi terus meningkat dan daya beli masyarakat, khususnya kalangan bawah, justru menurun drastis. Masyarakat umum harus berjuang lebih keras demi memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kondisi ini sangat berbanding terbalik dengan para anggota dewan yang hanya diam duduk di kursi sambil tertidur ketika sedang ada rapat. Mereka layaknya sedang disinggung oleh kebijakan yang terkesan timpang tersebut. Kritik yang berkembang luas di sosial media dan berbagai forum diskusi publik memperlihatkan rasa kecewa dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap para pemimpin mereka. Kenaikan ini bukan hanya dianggap sebuah pemborosan anggaran, tetapi juga mencerminkan ketidakpekaan elit politik terhadap situasi nyata yang dialami oleh rakyat biasa. Kendati demikian ini bukan hanya sebuah tuduhan tapi kenyataan pasar yang semakin hari semakin menjadi.

‎Lebih jauh kita memandang, kebijakan ini memperburuk persepsi publik terhadap kinerja DPRD dan pemerintah secara keseluruhan. Sebab, saat ini masyarakat dihadapkan pada serangkaian revisi undang-undang yang dirasakan semakin menguatkan dominasi elit dan memperbesar celah korupsi serta nepotisme. Bandingkan saja gaji para aparatur pemerintah dengan kinerja mereka, yang dinilai sangat jauh dari yang diharapkan. Misalnya, revisi terhadap undang-undang reformasi birokrasi yang seharusnya menjadi langkah maju menuju transparansi dan akuntabilitas malah dianggap sebagai upaya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan elit tertentu. Seperti yang kita tahu bahwa para anggota dewan direkrut dari berbagi partai politik dan tentunya tidak lepas dari praktik-praktik kotor yang menyeleweng dari aturan awal. Kritikus menilai perubahan tersebut berpotensi melemahkan pengawasan publik dan memperkuat terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

‎Dalam sektor hukum dan tata kelola negara, kasus korupsi yang marak terjadi saat ini menjadi pemicu utama kemarahan masyarakat. Kasus korupsi yang terus bermunculan di berbagai lembaga pemerintah dan sektor strategis menunjukkan betapa sistem pengelolaan negara masih rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. Melihat berita yang menyerta nama-nama besar orang-orang berpengaruh di Indonesia sudah mulai menjadi kebiasaan yang mana jika hal ini berkembang mungkin bisa melahirkan budaya baru. Budaya Korupsi. Korupsi bukan hanya menjadi tindakan melawan hukum, tetapi juga menjadi sebuah lambang bahwa kepemilikan jabatan bukan sebagai sebuah amanah. Namun, sebagai peluang emas untuk bisa memperkaya diri dan memberikan makan lebih bagi para kerabat. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat, malah banyak yang tersedot oleh praktik tidak jujur para pejabat dan oknum tertentu.

‎

‎ Gaji anggota dewan dikabarkan senilai 104 juta ada juga yang mengatakan sebesar Rp230 juta, bahkan ada yang mengatakan sampai dengan miliaran. Tentu berita ini menjadi simpang siur di hadapan publik. Ketidak transparansi ini disebabkan oleh para anggota terkait yang tidak secara terbuka memberikan rincian mengenai pemakai anggaran yang telah dianggarkan kurang lebih senilai 10 triliun. Tentu ini bukan nominal yang kecil untuk dibagikan kepada 580 orang anggota DPR. Seharusnya dengan nominal sebegitu besar anggota DPR bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab serta dengan catatan bisa mewakili suara rakyat. Bukannya hanya mengambil suara rakyat saat akan diadakan pemilu dan ketika sudah terpilih malah melupakan rakyat. Lebih mirisnya lagi gaji anggota DPR dibayarkan oleh rakyat lewat pembayaran pajak. Tidak sedikit dari mereka yang menyalah gunakan keloyalitasan tersebut, salah satu contoh yang banyak dan sering terjadi adalah korupsi. Korupsi berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik, infrastruktur, dan program-program sosial yang sangat dibutuhkan masyarakat. Yang disebabkan karena dikorupsinya anggaran yang sudah ditetapkan. Di banyak daerah proyek pembangunan mengalami keterlambatan dan pembengkakan biaya akibat praktik korupsi yang melibatkan para pejabat daerah, kontraktor, dan pihak-pihak yang mendapat keuntungan pribadi.

‎Dampak lanjutan dari maraknya kasus korupsi adalah menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan aparat penegak hukum. Banyak warga merasa skeptis terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi apabila penindakan terhadap pelaku korupsi tidak dilakukan secara tegas dan transparan. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi atau politikus besar seringkali berakhir dengan dakwaan yang lemah atau proses hukum yang lamban, sehingga kesan impunitas masih sangat kuat. Kondisi ini tentu memperburuk ketegangan sosial dan menimbulkan potensi konflik antara masyarakat dengan aparat negara. Sebagai contohnya adalah kasus penangkapan Reza Khalid. Koruptor kelas kakap ini baru saja ditangkap setelah lama menjadi buronan. Jika kita melihat dari kasus ini yang bermula dari 2018-2023 yang saat itu kita tahu siapa presiden yang sedang menjabat. Dan dalam rentan waktu selama itu baru bisa ditangkap pada 2025. Ini sudah menjadi salah satu cerminan hukum yang berlaku di Indonesia.

‎Dalam konteks sosial-politik, ketidakadilan dan ketimpangan akibat korupsi menimbulkan frustrasi yang cukup besar di kalangan masyarakat. Program bantuan sosial (bansos) yang sebenarnya ditujukan untuk meringankan dampak berbagai kesulitan ekonomi sering kali menjadi sasaran praktik korupsi. Penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran serta manipulasi data penerima manfaat menyebabkan banyak warga miskin yang terkena dampak tidak menerima bantuan secara memadai. Dengan demikian, kesenjangan sosial semakin melebar dan menimbulkan rasa kecewa yang mendalam terhadap kinerja pemerintah. Kerusakan moral akibat korupsi ini juga berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan risiko instabilitas politik. Kesenjangan sosial yang lebih terasa lagi adalah yang dirasakan oleh kaum menengah kebawah mereka relevan merasakan ketidakadilan secara langsung. Masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah ini sarat rentan mengalami pergesekan, ketika ingin merangkak naik mendapatkan tekanan dan ketika turun mereka rentan.

‎Menanggapi semua kritik dan tekanan publik ini, pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga berusaha memberikan klarifikasi dan berjanji untuk memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan. Pemerintah menyatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama dengan memperkuat lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat. Namun, langkah-langkah tersebut masih dianggap kurang maksimal dan belum mampu mengatasi akar masalah yang ada, terutama dalam hal politik uang dan kolusi antar elit. Undang-undang perampasan aset juga masih abu-abu Dimata para pemerintah. Masyarakat sudah sejak lama mendesak pengesahan RUU tersebut. Namun, pemerintah masih banyak mempertimbangkan.

‎Sementara itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara dan memperbaiki mekanisme penyaluran bansos agar dapat tepat sasaran. Langkah ini melibatkan penguatan sistem digitalisasi data penerima manfaat dan peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan program sosial. Namun, efektivitas program ini masih menjadi bahan perdebatan karena masih ditemukan sejumlah kasus penyimpangan yang menunjukkan lemahnya kontrol internal dan eksternal. Masyarakat juga menuntut adanya perbaikan sistem hukum agar pelaku korupsi dapat diproses secara adil dan tanpa intervensi politik.

‎Dalam beberapa kesempatan, pemerintah berusaha membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil, media, dan berbagai kelompok pengusaha untuk mendengarkan aspirasi serta mencari solusi terbaik dalam memberantas korupsi. Forum-forum publik dan diskusi interaktif digelar agar kebijakan yang diambil dapat lebih responsif dan membawa manfaat luas bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan. Namun, keberhasilan dari upaya ini sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam menjalankan reformasi sistem dan keberanian untuk menindak tegas pelaku korupsi tanpa pengecualian.

‎Namun, semua upaya tersebut harus diiringi dengan reformasi sistem tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Selama isu-isu seperti korupsi, nepotisme, dan distribusi sumber daya yang tidak merata masih menghantui sistem pemerintahan, kepercayaan publik akan sulit dibangun dan dipertahankan. Penumpukan kekuasaan di tangan elit politik yang jarang dipertanggungjawabkan secara publik justru menimbulkan kekecewaan mendalam yang berpotensi menjadi bahan konflik sosial.

‎Oleh sebab itu, ada tuntutan besar dari masyarakat agar para pemimpin bangsa tidak hanya fokus pada peningkatan kesejahteraan mereka sendiri, melainkan juga harus hadir di tengah kondisi masyarakat yang lebih kompleks dan memerlukan perhatian serius. Keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan harus menjadi prioritas utama demi menciptakan suasana yang kondusif bagi kemajuan bangsa. Transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, efektivitas program bantuan sosial, dan kebijakan anti-korupsi yang tegas serta berpihak pada rakyat kecil menjadi agenda mendesak yang harus diambil oleh pemerintah segera.

‎Jika pemerintah dan DPR tetap abai terhadap tekanan dan kritik yang berkembang, risiko ketegangan sosial yang lebih luas sangat mungkin terjadi. Ketidakpuasan yang terpendam dapat meledak dalam bentuk demonstrasi besar-besaran, pemogokan massal, atau bahkan menimbulkan konflik horizontal yang merusak stabilitas negara. Dalam konteks demokrasi yang sehat, kritik dan aspirasi publik harus menjadi bahan evaluasi dan pijakan untuk memperbaiki tata kelola negara, bukan justru diabaikan dan ditindas.

‎

‎Sebagai kesimpulan, situasi ketidakstabilan saat ini menuntut komitmen kuat dan tindakan nyata dari seluruh elemen pemerintahan. Pemerintah harus menunjukkan itikad baik untuk melakukan reformasi struktural yang dapat menghilangkan praktik-praktik yang merugikan kepentingan rakyat banyak. Anggota DPRD dan elit politik lainnya perlu menurunkan ego politik dan meletakkan kepentingan nasional di atas segalanya. Hanya dengan begitu Indonesia dapat menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali, di mana kesejahteraan tidak lagi menjadi milik segelintir orang, tetapi menjadi hak bersama seluruh lapisan masyarakat.

‎Dalam dunia yang semakin kompleks ini, kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus berkeadilan dan berpihak pada rakyat kecil. Keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesejahteraan sosial menjadi kunci utama untuk menjaga harmoni dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran, komitmen terhadap keadilan sosial, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam membangun bangsa yang lebih baik ke depan. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru menjadi pemicu krisis sosial yang berkepanjangan dan meninggalkan luka mendalam bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.

‎